pola maxwin bonanza hari ini

One Piece: Pedang Cerah

Buwas Jamin Penyaluran Bansos Beras Bebas Mafia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) berasbebas dari mafia.

Jaminan ia berikan karena memang penyaluran 10 kilogram (kg) beras per bulan itu akan diawasi oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Nanti tugasnya Satgas Pangan, saya sudah koordinasi dengan Satgas Pangan," kata Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

"Itu yang bertanggung jawab kontrol pasar juga harus menandatangani, mereka bertanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengawasi," ucap Buwas.

Bansos beras sendiri dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hari ini. Bansos itu dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima sebanyak 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan.

Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Apalagi, harga beras sudah naik sekitar 5-6 persen di Agustus kemarin.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8) lalu.

Adapun total anggaran untuk bansos beras ini mencapai Rp8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Menhub Tegaskan Tarif Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mendapatkan subsidi tarif alias public service obligation(PSO).

"Jawab singkat, tidak ada (subsidi tarif (KCJB)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Jawaban Budi itu untuk merespons pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Sigit Susiantono. Ia mengungkit ucapan Budi tempo hari lalu soal tidak adanya subsidi PSO untuk kereta cepat.

"Pak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi) pernah menyatakan bahwa PSO untuk KCJB itu tidak ada. Sementara, Pak Presiden (Joko Widodo) itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau PSO kepada KCJB. Kami minta penegasan saja, apakah ada subsidi PSO di daftar ditjen-ditjen yang ada di Kemenhub?" tanyanya kepada Budi.

"Kalau tidak ada, kami sepakat sebagaimana anggota, tapi kalau ada kami ingin itu dicatat bahwa Sigit Susiantono tidak setuju dengan anggaran (subsidi PSO KCJB)," sambung Sigit.

Berdasarkan Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penetapan tarif angkutan dilakukan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan. Lalu, di Pasal 152 ayat 2 disebutkan tarif bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah khusus untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan perintis.

Kemudian, di Pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa tarif tersebut bisa saja lebih murah dari yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Inilah yang disebut PSO, di mana biaya subsidinya ditanggung pemerintah.

"Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik," tulis beleid tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menegaskan belum ada pembahasan terkait subsidi tiket moda transportasi tersebut. Ia menekankan pemerintah masih berfokus menyelesaikan proyek KCJB.

"Masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," ujar Sri Mulyani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).

Jokowi juga sempat melontarkan transportasi publik harus disubsidi, termasuk KCJB. Ia menyebut subsidi perlu diberikan demi mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Kendati, ia enggan menyebutkan nominal subsidi untuk kereta cepat. Menurutnya, subsidi nanti diatur Menhub Budi Karya Sumadi.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu. Ketentuan itu merupakan permintaan Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat bersabar soal masalah polusi udara Indonesia. Ia membandingkan dengan China yang perlu 20 tahun untuk mengatasinya.

Pemerintah, sambungnya, sedang melakukan kajian penyebab polusi udara melalui program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera). Harapannya, hasil kajian tersebut bisa selesai dalam dua pekan.

"Sekarang lagi dihitung mereka. Ini kan bukan seperti balik tangan. Kadang banyak teman-teman itu pikir 'Kok gak begini ya?'. Kan begitu harus dihitung. Makanya kita berharap teman-teman di menteri saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan seketika," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Luhut juga menyinggung soal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan bakal ada insentif yang sedang disiapkan.

Kendati, ia tidak menegaskan bagaimana skema insentif tersebut. Luhut hanya meminta masyarakat bersabar.

"Saya tuh selalu basisnya studi. Jadi, dari studi itu supaya orang yang pintar dan ahli, jangan saya. Saya kan ndak ngerti, hanya manajer saja," tuturnya.

Ia pun menyinggung hasil pengetesan di lapangan yang menunjukkan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas bahan bakar juga diupayakan.

Luhut menyebut penghapusan pertalite di 2024 masih dalam pembahasan. Ia menekankan langkah-langkah yang ditempuh harus terukur.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

RI Buka Kembali Kran Impor Sapi Australia usai Kasus Virus LSD******

Pemerintah membuka kembali impor sapi bakalanasal Australia pascatemuan virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Penyakit ini ditularkan melalui serangga dan sangat menular pada sapi dan kerbau, tapi tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau non-zoonosis.

"Jadi pada Jumat 8 September 2023, sapi impor asal tujuh fasilitas peternakan di Australia yang telah ditangguhkan, kita buka kembali," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang, dalam konferensi pers daring, Sabtu (9/9).

Bambang mengatakan kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut rapat teknis dengan Pemerintah Australia yang telah berlangsung selama dua hari yakni pada 7 dan 8 September 2023 di Jakarta.

"Jadi sebelumnya yang ditutup ini cuma tujuh dari 60 fasilitas peternakan sapi Australia. Karena tujuh fasilitas ini ditemukan kasus, tapi tujuh fasilitas itu meliputi 70 persen sapi yang diimpor atau peternakan besar. Sedangkan yang peternakan kecil tetap rutin mengekspor ke Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menangguhkan impor sapi asal 7 dari 60 fasilitas peternakan di Australia akibat terdeteksi secara klinis LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi.

Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, pemerintah melakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Bambang menyebutkan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Australia telah memutuskan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama untuk LSD, akan dijadikan sebagai landasan bagi kelanjutan perdagangan sapi yang saling menguntungkan.

"Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah menetapkan langkah-langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD," pungkasnya.

Adapun langkah reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD tersebut antara lain Australia akan melakukan deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan dan memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan hewan dari negara pengimpor.

"Australia akan memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia. Indonesia dan Australia, dalam waktu 3 bulan, akan meninjau ulang health requirement," urainya.

Bambang menambahkan Australia akan memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan yang ditargetkan sebagai bagian dari program Pengawasan LSD nasional Australia.

"Tak hanya itu, Australia menyetujui untuk berbagi informasi dengan Indonesia terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak," jelasnya.

Bambang mengatakan Indonesia akan menerapkan sistem prior notice Barantan untuk impor hewan hidup, dimana eksportir memberikan informasi setiap pengapalan atau shipment-nya.

"Australia akan menyampaikan proposal program investigasi bersama terhadap tujuh fasilitas peternakan (premises) yang ditangguhkan," urainya.

Kemudian, Australia secara rutin melakukan pengawasan penyakit hewan untuk memberi jaminan terhadap status kesehatan hewannya dan melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia serta Pemerintah Indonesia, dan mempublikasikan laporan hasil pengawasan per triwulan.

"Lalu Indonesia akan segera mencabut penangguhan tujuh premises, setelah penandatanganan perjanjian dan Indonesia akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia positif LSD serta apabila ada ketidak patuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup," paparnya.

"Barantan memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor telah sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman dan bebas dari hama penyakit," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra menyampaikan bahwa ke depan akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Bertemu Macron, Jokowi Bahas soal Minat Investor Prancis untuk IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di New Delhi, India, Sabtu (9/9). Pada kesempatan itu, Jokowimengapresiasi Prancis yang telah membawa investor untuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"(Terkait) investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LoI (Letter of Intent) untuk dukung pembangunan IKN," kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi, Minggu (10/9).

Lihat Juga : Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN

Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.

"Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD," tuturnya.

Lihat Juga : Perusahaan Malaysia Siap Bangun 20 Tower Apartemen di IKN

Bertalian dengan itu, Jokowi meminta Macron dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.

Dia turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20.

"Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia, tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan," ucapnya.

Paviliun Tianxuan

Cara Cek Bansos Beras 10 Kg yang Mulai Dibagikan Jokowi Hari Ini******

Presiden Jokowi bakal mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berasmulai Senin (11/9).

Bansos akan disalurkan untuk periode September hingga November tahun ini. Kepala Badan Pangan Nasional AriefPrasetyo Adi mengatakan bansos beras diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan. Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh dengan pertimbangan untuk meredam inflasi. Pasalnya beras adalah komoditas utama pendorong inflasi.

Meski akan membagikan beras gratis, Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di pusat dan daerah, tetap rajin memantau harga beras di lapangan.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

Sebelum mulai disalurkan pada hari ini, ada baiknya masyarakat mengeceknya dulu apakah mereka masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut atau tidak.

Adapun cara cek penerima bansos beras bisa melalui situs Kementerian Sosial dengan cara berikut:

1. Buka laman website cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan wilayah penerima manfaat berupa; provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

3. Masukkan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil

4. Ketik huruf kode chapta

5. Kik 'Cari Data'

6. Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos.

[Gambas:Video CNN]