pulsa cicilan

pinjol legal ojk 2023 989Jutaan kata 881501Orang-orang telah membaca serialisasi

《pulsa cicilan》

Menjaga optimisme pasar modal di tengah dinamika pascapemilu******

... investor-investor global selalu menyampaikan tone (nada) positif tentang Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Pesta demokrasi 5 tahunan yang memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden baru mereka telah usai, namun euforianya masih berlanjut di berbagai sektor, termasuk pasar modal.

Indeks Saham Harga Gabungan (IHSG) pada Kamis pagi (15/2), atau sehari setelah pemilu berlangsung, dibuka menguat 127,89 poin atau 1,77 persen ke posisi 7.337,63. Indeks tersebut juga ditutup menguat 93,54 poin atau 1,30 persen ke posisi 7.303,28 dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sementara itu, pada Jumat (16/2) yang merupakan H+2 pencoblosan, IHSG dibuka menguat 42,30 poin atau 0,58 persen ke posisi 7.345,58. Sedangkan pada sesi penutupannya, IHSG menguat 32,26 poin atau 0,44 persen ke posisi 7.335,54.

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan bahwa penguatan indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dipengaruhi oleh hasil hitung cepat atau quick countpilpres dari berbagai lembaga survei.

Tidak peduli siapa yang memenangi kontes politik tersebut, namun selama telah ada prediksi hasil pemilihan, hal itu dapat memicu penguatan IHSG karena investor yang semula memilih untuk tunggu dan lihat atau wait and see, kini sudah mulai dapat menentukan arah investasi mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa lancarnya pelaksanaan pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan investor yang dapat membawa angin positif bagi pasar.

Pengamat pasar modal dan TrainerPPA FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan bahwa walaupun lebih banyak dinamika dalam pesta demokrasi kali ini, pasar akan selalu bereaksi positif jika pemilihan berjalan lancar, sama seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Melihat data pergerakan IHSG setiap kali pemilihan presiden secara langsung digelar sejak 2004 hingga 2019, kinerja indeks saham tersebut memang cenderung membaik usai pemilihan berlangsung.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik pun menyatakan bahwa terlepas dari adanya pesta demokrasi di Indonesia tahun ini, investor tetap percaya terhadap potensi perekonomian Tanah Air.

Hal ini karena yang menjadi perhatian utama investor adalah persoalan fundamental, yakni terkait situasi perekonomian domestik serta profil perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI.

“Di saat kami melakukan roadshowke luar negeri bertemu dengan investor-investor global, mereka selalu menyampaikan tone (nada) positif tentang Indonesia,” ucapnya.

 

Mungkin berubah

Meskipun tren positif penguatan IHSG telah terjadi selama 2 hari pascapemilu tahun ini, namun tahapan pemilu masih belum usai dan hal tersebut masih dapat berdampak terhadap pergerakan indeks saham tersebut.

Hingga sebulan ke depan, yakni saat penetapan pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, Riefky menyatakan bahwa sentimen pasar masih mungkin berubah.

Hal ini dikarenakan hasil quick countlembaga survei bukan merupakan hasil pilpres yang mutlak. KPU masih harus menyelesaikan berbagai prosedur sebelum mengumumkan siapa pemimpin baru pilihan rakyat.

Selain itu, hingga kini masih banyak dinamika yang terjadi di tengah masyarakat sebagai respons atas hasil hitung cepat yang telah diumumkan berbagai lembaga survei pada hari yang sama dengan penyelenggaraan pilpres 14 Februari lalu.

Menurut Riefky, perkembangan day-to-daydari situasi politik domestik masih akan sangat memengaruhi sentimen investor, terutama yang berasal dari luar negeri sehingga aliran modal yang masuk masih relatif tidak dapat diprediksi.

Sementara itu, Budi Frensidy menambahkan bahwa tidak hanya perkembangan politik dan pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh kabinet baru yang terbentuk nanti.

Jika kabinet yang tersusun nanti sesuai dengan ekspektasi pasar, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk bursa.

Sepertinya, selama belum ada keputusan final dari KPU dan pemerintahan baru belum sepenuhnya terbentuk, sentimen pasar juga belum benar-benar ajek.

 

Menjaga optimisme

Kekhawatiran investor terhadap dampak dinamika tahun politik pada pasar modal memang telah muncul jauh sebelum Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung.

BEI mencatat bahwa pada 2019, jumlah investor hanya mencapai sekitar 2,5 juta, sementara kini angka tersebut melonjak menjadi 12,1 juta. Artinya, ada tambahan sekitar 9,6 juta investor baru dalam 5 tahun terakhir.

“Ini adalah pemilu pertama mereka sebagai seorang investor. Tentu perasaan nervous (waswas)mungkin ada,” ujar Jeffrey Hendrik.

Hal inilah yang mendorong pihaknya untuk menyelenggarakan Capital Market Summit & Expo 2023 pada 26-28 Oktober lalu dengan “Investor sebagai Pemenang di Tahun Politik” sebagai tema seminar utama dan “Jurus Investor Kejar Cuan di Tahun Politik” sebagai topik dalam pembahasan market outlook.

Pada acara tersebut, BEI mengundang para investor kawakan yang telah menghadapi gejolak pasar selama lima hingga enam kali pemilihan presiden dan berhasil bertahan hingga kini untuk berbagi pengalaman dengan investor-investor baru.

Upaya ini tentunya diharapkan dapat mengangkat optimisme dan menjaga semangat para investor baru tersebut.

Selain itu, BEI juga berupaya untuk terus meningkatkan minat investor terhadap pasar modal Tanah Air dengan bertransformasi menjadi bursa yang multi-assetyang dapat memberikan lebih banyak pilihan produk bagi para investor. Apalagi, Indonesia memiliki prospek dalam pengembangan pasar modal syariah.

BEI sejauh ini telah mengembangkan berbagai produk ekuitas, fixed income investment, waran terstruktur, produk derivatif, serta produk bursa karbon.

Kini bursa efek tersebut juga sedang mempersiapkan beberapa peraturan baru untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada para investor agar bisa menjalankan strategi investasi mereka.

Dengan begitu, pasar modal Indonesia diharapkan makin bertumbuh dengan total transaksi yang kian bertambah di tengah dinamika tahun politik yang membuat segala hal masih mungkin berubah.








 




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：armada4d、macau 19 paito、bola88link

Terkait：slot bonus freebet new member tanpa deposit、pinjaman online tenor panjang bunga rendah、manis77 slot、hkgresult、vivo4d slot、kripto88 demo、slot online daftar、slot gacor abis、prediksi angka jitu sgp hari ini、sinartogel

---

---

bab terbaru：erek erek buah naga（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07