game slot gacor hari ini

Dewa Memasak Satu Pukulan

Kementan Ungkap Alasan Bulog Sulit Serap Beras dari Petani******

Kementerian Pertanian buka suara alasan Bulogkesulitan menyerap beraslangsung dari petani. Padahal, saat ini ada 1,8 juta ton beras yang siap diserap.

Direktur Serealia Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan perbedaan harga yang ditawarkan Bulog dengan harga pasar cukup berbeda. Oleh sebab itu, sejumlah pengepul lebih memilih untuk menjual beras langsung pada konsumen.

"Jadi ada 1,8 juta ton yang masih bisa diserap oleh Bulog," kata Ismail saat konferensi pers virtual, Jumat (18/11).

Ismail menjelaskan kenaikan harga pada masa panen kali ini disebabkan pasokan yang lebih rendah dari masa panen sebelumnya. Menurutnya, stok beras selama Oktober hingga Desember selalu lebih sedikit dari periode sebelumnya. Pola ini pun terjadi setiap tahun.

"Tanpa ada kenaikan harga BBM dan pupuk, harga gabah, harga beras di bulan-bulan ini, Oktober-Desember, selalu lebih tinggi. Kenapa? Pasokannya lebih rendah, petani menggunakan pupuk non-subsidi. (Harga tinggi) itu untuk mengkompensasi pupuk non-subsidi, jual beras lebih tinggi," paparnya.

Terlebih menurut Ismail, setelah ada kenaikan harga BBM, para pekerja di sektor pertanian menuntut kenaikan upah hingga Rp20-25 ribu per hari.

"Jadi segi produksi cukup, tapi komponen-komponen yang membuat produksi itu naik, costnya nambah," ucap Ismail.

Selain itu, ia mengungkapkan kemungkinan lain yaitu adanya sentimen negatif yang timbul di kalangan petani sebab ketidakmampuan Bulog untuk menyerap beras dengan harga pasar.

"Mungkin petani mikir pemerintah tidak punya alat untuk memberikan sentimen positif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kerajaan Dao

10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015******

Sebanyak 10 ribu pekerja Filipinayang kehilangan pekerjaan di Arab Saudisaat krisis ekonomi 2015 lalu hingga kini belum mendapatkan gajimereka. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Filipina.

Pejabat tersebut mengatakan Arab Saudi sebagai tempat buruh itu bekerja sudah berkomitmen untuk memberikan kompensasi terhadap 10 ribu pekerja tersebut. 

Komitmen itu katanya disampaikan setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di sela-sela KTT APEC, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/11) kemarin.

"Dia (Pangeran Mohammed) mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hadiah mereka untuk kami," kata Marcos seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

Sementara itu Sekretaris Pekerja Migran Filipina Susan Ople mengatakan paket kompensasi yang harusnya dibayar sebesar 2 miliar riyal atau US2 juta.

"Kalau dibayar itu akan membantu pekerja kami yang terlantar," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

[Gambas:Video CNN]

"Saya cukup yakin bahwa tindakan ini entah bagaimana akan memberi mereka harapan dan akan menebus kesedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun," kata Ople.

Tidak jelas apakah pekerja yang tidak dibayar dari negara lain juga akan menerima sebagian dari uang itu.

Arab Saudi jatuh ke dalam krisis ekonomi pada 2015 menyusul penurunan tajam harga minyak. Krisis menyebabkan perusahaan konstruksi memberhentikan puluhan ribu pekerja asing, termasuk Filipina.

Pejabat Saudi mengambil tindakan hukum atas nama karyawan yang tidak dibayar dari Filipina dan negara Asia lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali gaji mereka.

AFP tidak dapat menghubungi kedutaan Saudi di Manila untuk memberikan komentar.

Filipina awal bulan ini melanjutkan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi setelah larangan selama setahun.

Manila telah menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke kerajaan yang selama ini menjadi tujuan populer bagi warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan pelecehan dan upah yang tidak dibayar.

Kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi para migran.

Antara lain, pekerja akan diizinkan untuk berhenti sebelum kontrak mereka berakhir jika majikan mereka melakukan kekerasan, dan perlindungan asuransi akan diberikan untuk upah yang belum dibayar.

Orang kaya yang saleh

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Daftar Lengkap Kantor Pemerintah Pertama yang Pindah ke IKN Mulai 2024******

Kementerian PPN/ Bappenasmengungkapkan klaster pertama kantor pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu, dikutip dariAntara, Selasa (22/11).

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yabg akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan BI mulai menyiapkan perpindahan ke IKN pada 2023.

Menurutnya, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

Saya dipermainkan oleh dunia

Lahan Solo Terbatas, Gibran Klaim Lempar Investasi ke Lapak Tetangga******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut banyak investasiyang tidak bisa masuk ke Solokarena keterbatasan lahan.

Walhasil, investasi tersebut diarahkan ke kabupaten sekitar yang masih memiliki lahan melimpah.

Salah satunya, tawaran kerja sama dari Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo untuk membangun sirkuit permanen.

"Nggak ada (lahan), yang dibutuhkan gede soalnya," ujarnya usai menemui Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Kamis (17/11).

Gibran mengaku bukan kali ini saja tawaran investasi swasta dilempar ke daerah lain sekitarnya. Sebagai kota terpadat di Jawa Tengah, hampir semua lahan di Solo sudah digunakan untuk pemukiman maupun kawasan bisnis.

Solo, ia akui memang menjadi lokasi pertama yang dilirik para pemilik modal untuk berinvestasi. "Biasanya investor-investor ke sini dulu. Yang pertama diminta pasti tanah, dan pasti langsung nyebut di depan, sekian puluh hektare (ha), sekian," terang dia.

Namun, apabila dirasa Kota Solo tak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka Gibran akan menawarkan investasi tersebut ke daerah lain di sekitarnya.

"Saya langsung jawab saja, nggak bisa. Kita nggak ada (lahan). Terus akan kita arahkan ke sini, sini, sini," jelasnya.

Tak sampai di situ, Gibran mengaku akan mengkomunikasikan peluang investasi tersebut kepada kepala daerah di sekitarnya. Bahkan, putra Presiden Jokowi itu mengklaim sudah beberapa kali investasi yang ditawarkan ke Solo dilempar ke kabupaten lainnya.

"Ada beberapa kali. Hotel ada, sekolah, kampus, restoran juga ada," kata Gibran.

Gibran mengaku tidak keberatan jika Kota Solo harus kehilangan potensi investasi. Ia yakin Kota Solo tetap mendapatkan manfaat jika daerah sekitarnya ikut berkembang.

"Apapun yang terjadi di kabupaten sekitar kan ngefek juga ke Solo. Yang penting nginap dan beli souvenir di Solo," imbuh dia.

Di samping itu, lanjutnya, warga Solo juga berkesempatan mendapat lapangan pekerjaan jika banyak investasi yang masuk di daerah sekitar Solo.

"Sudah saya sampaikan juga ke Pak Menteri Investasi ya. Kita ini kendalanya tanah. Tapi kami siap menyuplai high skilled labour," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Penduduk IKN Akan Dibatasi Maksimal Hanya 1,91 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmenegaskan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN dibatasi hanya untuk 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun, kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mulai menerapkan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN. Namun, hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut.

Pemindahan ke IKN direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Selain itu, pemindahan ke IKN menjadi upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dikutip dari data BPS, penduduk Jakarta pada 2021 berjumlah 10.644.776 orang. Berdasarkan jenis kelamin, 5.362.748 perempuan dan 5.282.028 sisanya laki-laki.