pinjol ojk bunga rendah tenor panjang

Evolusi seni bela diri ekstrim

ceri138

BRI Ikut Sukseskan Mudik Asyik bersama BUMN 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan akan ada lonjakan pemudik tahun ini, sehingga persiapan matang sangatlah penting untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun memastikan akan kembali menggelar program mudik gratis pada lebaran tahun ini. Program ini dinamakan Mudik Asyik bersama BUMN 2024.

Program ini menjadi upaya BUMN dalam memberi kemudahan dan membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman.

Adapun pada tahun ini pemerintah menargetkan program mudik bersama ini setidaknya mengangkut 80.000 pemudik, yang terdiri dari moda bus kurang lebih 55.000, kereta api 18.000 dan kapal laut 5.600 penumpang.

Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai BUMN yang senantiasa berupaya memberikan social valuedi samping economic value, turut mengakomodasi masyarakat, khususnya nasabah BRI untuk ikut dalam program Mudik Asyik bersama BUMN 2024.

Terkait hal ini, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan, perseroan akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas mudik yang aman bagi masyarakat.

"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami menghadirkan value lebih bagi seluruh masyarakat termasuk nasabah kami," ujarnya.

Sebagai informasi, pada momen Lebaran 2023 lalu, Mudik Gratis BUMN dibuka untuk 65.603 orang yang mendaftar dan dibagi kepada empat jenis moda transportasi. Tahun lalu, ada 76 BUMN dan anak usaha yang ikut serta.

Rinciannya, 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.

"Ini bagian dari BUMN untuk hadir dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari yang istimewa," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu 14 Maret 2023 lalu.

(inh)

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

aplikasi pinjaman belanja online

Sri Mulyani Janji Beri 'Warisan' APBN Sehat untuk Menkeu Baru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyaniberjanji memberi 'warisan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat untuk menkeu baru penerusnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu tegas akan menghargai proses politik terkait siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Khusus untuk Kementerian Keuangan, ia berjanji memberikan warisan demi keberlangsungan lima tahun ke depan.

"Sehingga pemerintahan baru yang terpilih mampu melanjutkan tongkat estafet kita. Mereka juga akan bisa mencapai tujuan pembangunan, seiring dengan janji-janji politik yang mereka sampaikan," tambahnya.

Ani mengatakan tidak khawatir dengan proses transisi pemerintahan Indonesia. Ia menegaskan yang paling penting adalah bagaimana warga Indonesia mendapatkan kepastian apa yang menjadi prioritas pemerintahan baru.

Sebelum sesi Sri Mulyani, forum ini menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia merupakan salah satu calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024.

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memang belum diresmikan sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun, jumlah suara sementara pasangan calon nomor urut 2 ini mencapai 75.363.103 alias 58,82 persen berdasarkan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan 31.376.801 suara alias 24,49 persen. Bahkan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cuma bisa berpuas diri dengan 16,68 persen atau 21.374.884 suara.

"Insyaallah saya akan dilantik (menjadi presiden) pada 20 Oktober (2024)," kata Prabowo di hadapan para bankir dan investor.

"Dan saya rasa transisi (dari pemerintahan Presiden Joko Widodo) akan sangat mulus. Karena seperti kalian tahu, dari 3 kandidat (pasangan calon), tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sistem penyelamatan diri ilahi

pinjaman kredivo cair berapa lama

DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan larangan memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum​ di Ibu Kota.

"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.

"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan 
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.

Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota

Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.

"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.

"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.

Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Kapitalis Misterius

game slot online terpercaya

Jadi juri Zayed Award 2024, Megawati diwawancara Radio Vatikan******

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-5 RI Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri bersama para juri Zayed Award for Human Fraternity 2024 melangsungkan wawancara bersama Radio Vatikan usai bertemu Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Italia, Senin (18/12).

Dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Megawati bersama para juri penghargaan internasional dan independen tahunan terhadap persaudaraan manusia itu langsung menuju kantor Radio Vatikan untuk diwawancarai terkait pertemuan mereka dengan Paus Fransiskus dan misi perdamaian yang diemban Zayed.

Usai turun dari mobil, dua anggota dewan juri, yakni Sekretaris Jenderal Zayed Award for Human Fraternity Mohamed Abdelsalam bersama mantan dirjen UNESCO sekaligus politikus Bulgaria Irina Georgieva Bokova, menggandeng tangan Megawati untuk menuju halaman kantor Radio Vatikan.

Penyiar Radio Vatikan menyambut kedatangan para anggota dewan juri tersebut dan mempersilakan mereka menuju ruang wawancara.

Seorang penerjemah pun ikut mendampingi Megawati selama sesi wawancara yang berlangsung hampir dua jam dan diakhiri dengan foto bersama.

Baca juga: Megawati dan Paus Fransiskus bertemu bahas perdamaian dunia, iklim

Turut mendampingi Megawati dalam kunjungan itu antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Menkumham RI Yasonna Laoly, yang ketiganya menunggu di sekitar gedung Radio Vatikan.

"Usai wawancara, para juri akan melakukan rapat sesi terakhir hari ini untuk menentukan pemenang Zayed Award 2024 yang akan diumumkan di Abu Dhabi pada Februari 2024 mendatang," kata Megawati usai wawancara dengan Radio Vatikan.

Sebelumnya, saat bertemu Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan, ketua umum PDI Perjuangan itu mendapat dua buku karya pemimpin gereja Katolik seluruh dunia tersebut.

Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan yang mengakui individu atau entitas di seluruh dunia yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan umat manusia dan hidup berdampingan secara damai.

Pada tahun 2019, Paus Fransiskus serta Imam Besar Al Azhar Ahmed Al Tayeb berkumpul untuk menandatangani Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan yang bersejarah.

Baca juga: Megawati dapat dua buku dari Paus Fransiskus

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Pemurni Teknologi

cara membagikan voucher shopee lewat chat

Bagaimana Nasib IKN Kalau Benar Prabowo Jadi Presiden, Cerahkah?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

Lihat Juga : Melihat Besar THR PNS 2024 yang Kata Sri Mulyani Akan Cair 100 Persen

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Lihat Juga : THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Lihat Juga : Tarif Tol Jakarta-Cikampek dan MBZ Naik per 9 Maret, Ini Rinciannya

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

Lihat Juga : Ketiban Durian Runtuh, Pria AS Ini Dapat Rp1,6 M Gara-gara Iseng

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.

(agt)

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

yukratu89

KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023