rajasakong88 715Jutaan kata 298942Orang-orang telah membaca serialisasi
《sedang gacor》
Profil Eddy William Katuari, Bos Wings Pemilik The Apurva Kempinski******
Hotel The Apurva Kempinski Bali tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, hotel mewah bintang 5 ini dijadikan sebagai tempat perhelatan puncak KTT G20 Indonesia pada 15-16 November 2022.
Berdasarkan laman resmi BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), hotel mewah tersebut ternyata milik Presiden Direktur Wings Group Eddy William Katuari.
William Katuari juga dikenal sebagai taipan dengan harta mencapai US miliar atau setara Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) pada 2021 lalu. Wiliam bahkan tercatat sebagai orang terkaya nomor 31 di Indonesia.
Eddy William Katuari nama lengkapnya. Mengutip berbagai sumber, pria ini adalah bos dari Wings Group yang memproduksi sabun colek bernama Wings Biru.
Ia adalah generasi kedua Grup Wings dan merupakan putra dari pendiri Wings Group, Johannes Ferdinand Katuari.
Wings Group merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kebutuhan rumah tangga, consumer goods dan produk kesehatan, mulai dari sabun colek, deterjen hingga mie instan yakni Mie Sedaap.
Perusahaan keluarga ini awalnya didirikan oleh Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto pada 1948 di Surabaya, bernama Fa Wings. Saat itu usahanya adalah membuat sabun batangan di rumah.
Di bawah kepemimpinan Eddy William Katuari, Wings Group melebarkan sayapnya ke produk rumah tangga, perawatan pribadi, dan produksi makanan.
Pada era 2000-an, ia melalui Wings Group merambah bisnis properti, perkebunan, oleo chemical, dan keramik.
Lihat Juga :Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC |
Di industri oleo chemical, Wings Surya bekerja sama dengan Grup Salim dan Grup Lautan Luas lewat PT Ecogreen. Sedangkan di bisnis packaging, Wings bermitra bersama PT Kinocare Era Kosmetindo
Saat ini Wings telah menjadi perusahaan besar yang mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia sejak berdiri 60 tahun yang lalu di Jawa Timur.
[Gambas:Video CNN]
58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******
Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.
Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.
"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).
Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun
"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.
Lihat Juga :Pengusaha Nilai Ada Salah Pemahaman soal Relokasi Pabrik |
Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.
Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.
"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.
Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.
Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.
[Gambas:Video CNN]
Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target******
Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beraspemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.
Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani.
Walhasil, stok CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton. Padahal, targetnya 1,2 juta ton.
Menurut Buwas, kelangkaan beras atau gabah di tingkat produsen karena produksi yang menurun. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah.
"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga memengaruhi jumlah yang akan panen," imbuh Buwas.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut terjadi kenaikan harga beras atau gabah sejak Juli 2022 hingga saat ini.
Lihat Juga :Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton |
Kenaikan harga tersebut terjadi karena ongkos produksi meningkat lantaran harga pupuk yang naik, termasuk imbas kenaikan harga BBM.
Sebelumnya Bulog membeli beras atau gabah level medium untuk CBP seharga Rp8.300 per kg di tingkat produsen dan mudah mendapatkannya.
Tetapi saat ini, Bulog menaikkan harga pembelian beras medium menjadi Rp8.800 per kg pun tetap tidak terbeli karena produsen baru mau menjual di harga Rp8.900 per kg.
Selanjutnya, Bulog membeli beras komersial dengan harga yang lebih tinggi dan mengikuti harga pasar pun masih belum mencukupi untuk pemenuhan stok karena keterbatasan pasokan.
Lihat Juga :Jokowi di KTT G20: Masalah Pupuk Jangan Disepelekan |
Buwas melanjutkan harga beras komersial di tingkat produsen pun sudah mencapai Rp10.500 per kg, bahkan menyentuh Rp11 ribu per kg.
Diketahui, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan beras atau gabah untuk CBP hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun nanti.
Namun, Buwas pesimis target pemenuhan stok CBP tersebut tercapai apabila hanya mengandalkan serapan dalam negeri, karena pasokan yang rendah akibat penurunan produksi.
Oleh karena itu, Buwas menyarankan alternatif pemenuhan CBP dari luar negeri alias impor untuk segera dilakukan.
[Gambas:Video CNN]
Label:qqcepat、slot gacor zeus4d、rtp slot gacor 305
Terkait:akulaku pinjaman、games slot terpercaya、enakbet、togel 39、liga mania slot、mantap gacor、rtp untung99、daftar pinjaman online yang tidak terdaftar di ojk 2020、shop gacor、cara dapat uang internet
bab terbaru:demo floating dragon(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Baliramai pada hari puncak kepulangan para pemimpin negara anggota G20dan delegasi dengan pesawat VVIP, Rabu (16/11).
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sekitar pukul 13.50 WITA, suasana bandara ramai oleh penumpang reguler, meski tidak terlalu padat.
Tampak antrean sejumlah penumpang reguler yang sedang melakukan self check in maupun melalui konter.
Di sudut-sudut kios penjual oleh-oleh di dalam bandara, tampak kepadatan pengunjung yang ingin berbelanja atau sekadar cuci mata.
Di area landasan pesawat, terlihat beberapa pesawat kepresidenan, termasuk Air Force One milik Presiden AS Joe Biden, dan pesawat kenegaraan milik Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.
Penumpang di dalam bandara yang ikut menyaksikan pesawat kenegaraan berjejer pun bergegas menangkap gambar dari kejauhan.
Lihat Juga :Siapa Pemilik Hotel The Apurva Kempinski Bali Tempat KTT G20? |
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut puncak kepulangan pesawat VVIP terjadi pada hari ini.
"Rabu (16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Ariyanto dilansir Antara, Selasa (15/11).
Novie mengungkap beberapa pesawat VVIP sudah ada yang kembali pulang sejak kemarin dari forum raksasa ekonomi global itu ke negara asal masing-masing.
Kemenhub telah menyiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP tersebut dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.
Rentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20 itu dimulai 15-22 November 2022.
Menurut Novie, penanganan kepulangan lebih kompleks ketimbang kedatangan lantaran jam terbang berdekatan. "Untuk itu, perlu persiapan pengaturan penerbangan yang cermat," imbuhnya.
Kemenhub, sambung Novie, berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pergerakan kepulangan pesawat VVIP dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
Pihaknya juga telah membatasi penerbangan reguler dan mengimbau warga untuk mengatur ulang perjalanan dari dan ke Bali selama periode 13-17 November 2022.
Puncak acara KTT G20 sendiri digelar pada 15-16 November 2022. Para pemimpin negara anggota dan delegasi datang menggunakan pesawat kepresidenan, termasuk juga penerbangan komersial (terjadwal).
[Gambas:Video CNN]
IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.044 pada Kamis (17/11). Indeks saham menguat 35.394 poin atau 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.248 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21.647 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 272 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,35 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,30 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 1,39 persen.
Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,25 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,52 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 1,0 persen.
Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,83 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,75 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,54 persen.
[Gambas:Video CNN]
(cfd/agt)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan jumlah pekerjayang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.316 orang per November 2022.
Anggota Dewan Pertimbangan APINDO sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan berdasarkan laporan APINDO Jawa Barat, sudah ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, dan 16 perusahaan menutup operasi produksinya.
Dari pengurangan pekerja dan penutupan pabrik, total korban PHK di Jawa Barat sebanyak 79.316 orang.
APINDO mengatakan bahwa industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk pakaian jadi (garmen) dan produk alas kaki telah mengalami tekanan serius.
Penurunan order akhir 2022 dan pengiriman sampai dengan kuartal pertama 2023 bahkan sudah mengalami penurunan di kisaran 30 sampai 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut telah memaksa perusahaan yang berstatus sebagai anggota APINDO melakukan pengurangan produksi secara signifikan dan berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.
"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).
Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.
Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.
"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.
Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.
"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.
"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).
Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.
"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.
Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.
Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.
Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.
Lihat Juga :Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang |
"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.
"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha merasa ada salah kaprah dengan pengertian relokasi pabrikyang dipahami masyarakat belakangan ini.
Pengusaha menyatakan Salah kaprah terjadi karena masyarakat menganggap ketika pabrik melakukan relokasi secara otomatis usahanya tutup sehingga karyawannya harus di PHK. Padahal kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, relokasi bisa jadi dilakukan karena ekspansi usaha.
"Di Indonesia itu relokasi tidak mengartikan pabrik yang awal itu langsung ditutup dan terus dipindah, bukan begitu. Kebanyakan pabriknya ada tetap di Tangerang atau di mana, tapi mereka melakukan ekspansi ke Jawa Tengah," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko yang hadir secara virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).
Dalam acara yang sama, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menjelaskan bahwa relokasi yang terjadi dilakukan sebagai langkah mempertahankan level daya saing perusahaan dengan pertimbangan UMP atau UMK.
"Untuk relokasi saya tidak bicara satu per satu perusahaan, tapi ini terjadi secara general di mana usaha utama padat karya, sepatu, dan garmen. Mereka sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu," ujar Ning.
Perusahaan yang basis awalnya di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang lantas membuka lagi perusahaan baru di Salatiga, Boyolali, Jepara, atau Rembang. Pabrik lama tidak atau belum ditutup, tapi memang aktivitas perusahaan sudah berpindah ke pabrik baru.
Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto lantas menjelaskan bahwa relokasi perusahaan ini sebenarnya terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.
"Yang ada itu di Jawa Tengah, setahu saya itu terjadi pengurangan jam kerja, mungkin pegawai PKWT juga tidak diteruskan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang ada memang seperti itu," sebutnya.
Ketua API Jemmy Kartiwa menegaskan hampir tidak ada relokasi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari hulu, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan.
Teranyar, ada tiga perusahaan di Serang, Banten, diklaim Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.
[Gambas:Video CNN]
Tiga perusahaan itu adalah PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.
Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruh yang terdampak.
"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).
Lihat Juga :Elon Musk Ancam Karyawan Twitter: Mau Kerja Keras Atau Ambil Pesangon |
《sedang gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,batik77 rtpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sedang gacor》bab terbaru。