slot terbaru gacor

hkgresult 467Jutaan kata 343346Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot terbaru gacor》

PLEDIS konfirmasi S.Coups SEVENTEEN dibebaskan dari wajib militer******

Jakarta (ANTARA) - Agensi PLEDIS Entertainment resmi mengonfirmasi bahwa S.Coups SEVENTEEN akan dibebaskan dari tugas wajib militernya (wamil) karena mengalami cedera di bagian kakinya. Melansir dari Soompi, Jumat, PLEDIS Entertainment secara resmi mengumumkan alasan rinci mengenai pembebasan tugas wajib militer S.Coups.

S.Coups diklasifikasikan sebagai pria Kelas 5 dalam sistem kesehatan wajib militer Korea Selatan, sehingga dia dibebaskan dari tugas wajib militernya kali ini.
Baca juga: S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus

Baca juga: S.Coups SEVENTEEN rilis lagu solo terbaru "Me"
“Karena pecahnya ligamen anterior di sendi lutut kirinya, S.Coups menjalani operasi rekonstruksi ligamen anterior dan operasi rekonstruksi ligamen anterolateral,” kata PLEDIS. Mereka menambahkan, “Karena itu adalah operasi besar, dia telah menjalani terapi rehabilitasi fisik untuk waktu yang lama, mulai dari tahun lalu hingga sekarang. Akibatnya, dia diklasifikasikan sebagai Kelas 5,” kata mereka. Menurut sistem wajib militer Korea Selatan, pria di Kelas 5 dibebaskan dari wajib militer selama masa damai. Namun, saat negara dalam kondisi perang, pria di Kelas 5 tetap diharuskan untuk melakukan kerja dalam mendukung militer negara. PLEDIS Entertainment juga menanggapi laporan bahwa SEVENTEEN sedang mempersiapkan comeback April dengan menyatakan, "Kami akan membuat pengumuman resmi mengenai jadwal comeback yang tepat (SEVENTEEN) di kemudian hari,” kata mereka. Sementara itu, PLEDIS Entertainment baru-baru ini mengumumkan bahwa S.Coups dan Jeonghan akan melanjutkan kegiatan grup bulan ini setelah hiatus karena cedera. Mereka pun akan memulai kegiatan grup dengan tampil bersama 11 rekan lainnya di konser SEVENTEEN “FOLLOW” di Incheon, Korea Selatan dan Jepang.

Baca juga: S.Coups SEVENTEEN akan absen dalam promosi "comeback" grup

Baca juga: PLEDIS bagikan kabar baru kondisi S.Coups SEVENTEEN

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Peran agen mendukung program Pemerintah di bidang perumahan******

Jakarta (ANTARA) - Masih banyak yang beranggapan pekerjaan agen properti seperti halnya dengan tenaga penjual pada umumnya, yakni memasarkan produk dengan imbalan insentif, komisi, dan bonus apabila target terpenuhi.

Faktanya tugas agen properti lebih rumit dalam artian tidak sekadar memiliki kemampuan meyakinkan calon pembeli, tetapi juga harus bisa memberikan solusi pembiayaan, memberikan appraisal(penaksiran), menghitung pajak, hingga meneliti aspek legalitas produk properti yang dijual.

Hal ini bisa dimaklumi mengingat produk properti bukan barang yang murah sehingga peran agen di sini sangat penting untuk mempertemukan keinginan penjual dengan pembeli yang memang membutuhkan rumah, kantor, atau bahkan lahan.

Dengan demikian peran agen dalam hal ini tidak sekadar memasang spanduk, baliho, atau umbul-umbul di depan rumah atau produk properti yang akan dijual atau disewakan tetapi harus memastikan kliennya tidak terlalu lama menunggu mendapatkan pembeli atau penyewa.

Beberapa pencari rumah, terutama yang seken, lebih memasrahkan kepada agen-agen yang sudah memiliki reputasi untuk memastikan barang yang didapat nantinya tidak memiliki masalah hukum ke depan.

Biasanya agen properti terkemuka sudah bermitra dengan notaris yang terpercaya sehingga transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual bisa langsung closing(selesai) saat itu juga.

Mengingat kemampuan dari agen properti ini khususnya yang sudah bersertifikat, beberapa pengembang rumah terjangkau yang menjadi bagian dari program sejuta rumah pemerintah termasuk BUMN Perum Perumnas juga memanfaatkan profesi ini untuk membantu pemasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun menyebut peran dari agen properti sangat penting untuk mempercepat penyerapan program sejuta rumah.

Setidaknya agen properti bisa menyosialisasikan hunian-hunian terjangkau kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Agen juga memegang peranan penting untuk terwujudnya di pasar sekunder perumahan (seken) sehingga memudahkan pemilik yang akan menjual huniannya dikarenakan membutuhkan uang atau harus pindah ke daerah lain.

Lokapasar rumah

Seiring dengan perkembangan digital saat ini mendorong munculnya lokapasar (marketplace) termasuk dalam hal ini di sektor perumahan.

Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang apakah kehadiran lokapasar di bidang properti termasuk sektor rumah ini bakal menggerus keberadaan agen properti.

Steven Milano pendiri perusahaan yang bergerak di bidang agen properti melihat kehadiran lokapasar properti bukan menjadi ancaman tetapi justru menjadi alat untuk memudahkan penjualan.

Kehadiran lokapasar membuat agen properti memiliki pasar yang lebih luas hingga menjangkau pelosok-pelosok Tanah Air.

Fasilitas elevator (*lift*) menjadi bagian penting hunian susun (apartemen) di perkotaan. ANTARA/ Ganet

Tak hanya itu tipikal pembeli muda usia 25-40 tahun lebih suka mencari dari internet menjadi pasar tersendiri melalui layanan lokapasar.

Namun Steven mengingatkan ada hal-hal yang tidak dapat menggantikan fungsi dari agen sampai saat ini yakni menjadi jembatan untuk mempertemukan harga antara pembeli dan penjual.

Agen properti bisa saja memberikan saran kepada penjual bahwasanya harga yang ditawarkan terlalu mahal atau malah terlalu murah atau mengajukan penawaran kepada pembeli untuk bersedia menaikkan harga hingga terjadi kesepakatan.

Hanya, belum seluruh agen properti memanfaatkan layanan lokapasar terutama yang usianya di atas 50 tahun serta belum terlalu menguasai perkembangan teknologi digital.

Pencarian

Beberapa perusahaan penyedia lokapasar properti mengakui peran agen tidak bisa ditinggalkan di tengah kemajuan digital seperti sekarang ini.

Vice presidensalah satu perusahaan penyedia lokapasar di Indonesia Faizal Abdullah mengakui sudah tidak zamannya pembeli berkeliling mencari rumah.

Saat ini calon pembeli rumah lebih suka mengintip dulu di lokapasar untuk mengetahui spesifikasi detail barulah melihat lokasi sebelum memutuskan untuk membeli.

Namun kehadiran agen properti ini, jelas Faizal, juga tidak bisa ditinggalkan karena ibarat nelayan mereka ini yang paling berperan untuk menebar jaring rumah dan produk properti lainnya untuk dimasukkan ke lokapasar.

Seperti untuk mencari rumah di Jakarta yang lahannya sudah sangat terbatas, peran dari agen menjadi sangat penting. Bahkan mereka mampu mendapatkan rumah dengan lebar 3x10 meter.

Saat ini banyak warga yang mencari rumah mungil di Provinsi Jakarta meski dalam waktu dekat sudah tidak menjadi Ibu Kota RI. Tentunya yang menjadi daya tarik karena provinsi ini masih menyediakan iklim bisnis yang menarik dan mencari pekerjaan.

Tren rumah di kota padat penduduk seperti Jakarta, yang paling diminati adalah hunian mungil dan apartemen. Generasi sekarang ini tidak lagi mempersoalkan rumah yang luas.

Mayoritas rumah hanya untuk berkumpul anggota keluarga inti suami, istri, dua anak. Sementara untuk sehari-hari lebih banyak beraktivitas di tempat pekerjaan dan sekolah. Praktis bisa berkumpul di rumah beberapa jam saja.

Mayoritas pencari rumah di Jakarta mensyaratkan lokasi yang strategis, dekat dengan transportasi publik, serta yang paling penting lingkungan yang aman.

Untuk parkir kendaraan juga tidak perlu lahan yang luas mengingat ukuran kendaraan yang beredar di Jakarta juga semakin mungil mengikuti perkembangan.

Agen properti memegang peran penting untuk memasarkan hunian program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah. ANTARA/ Ganet

Aspek yang terakhir ini yang memang sulit untuk diketahui pencari rumah serta hanya dimengerti agen properti yang sebelumnya sudah melakukan appraisalsecara menyeluruh termasuk soal keamanan lingkungan.

Termasuk unit mungil apartemen di Serpong, Tanjung Barat, dan Margonda, Depok, kerja sama Perum Perumnas dan PT KAI juga laris dicari pencari rumah dari kalangan keluarga muda.

Keberadaan agen dan penyedia lokapasar ini memiliki peran penting untuk menjembatani kepada calon konsumen untuk menunjukkan masih ada unit yang terjangkau dan layak di tengah kota pada Jakarta serta tentunya aman dari aspek legalitas.

Soal aspek legal ini juga menjadi syarat utama perusahaan penyedia lokapasar yakni unit yang tercantum harus dipastikan lolos pemeriksaan kualitas terlebih dahulu.

Aspek legal ini penting mengingat sejak pemerintah memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTB) pada tahun 2024 tren transaksi rumah mengalami kenaikan.

Mayoritas pembeli memang pencari rumah untuk dihuni termasuk di Jakarta sehingga aspek legal ini menjadi pertimbangan penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Aspek legal ini di antaranya surat dan sertifikat kepemilikan dan tentunya aspek perpajakan serta memastikan tidak ada tunggakan terkait rumah yang akan dijual tersebut.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Label：aplikasi yang dapat limit kredit、cara dapat uang dari playstore、erek erek wajan

Terkait：slot liga、cara kredit barang di lazada、sultanplay、padukabet、erek2 20、rtp live slot airbet88、vipqiuqiu99、jago168 server thailand、link judi slot gacor、empat angka jitu

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bos303（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

bocah4d

slot online terbaik dan terpercaya

alamat kredivo bandung

buku mimpi 13

link slot gacor terbaru hari ini

cara pasang shio togel 2021

tafsir mimpi menangkap ikan togel

halusbet77

raja paito hk 6d

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Kehidupan pastoral di Amerika

qqluckydewa

Imigrasi Agam gelar operasi gabungan pada 39 WNA di Tanah Datar******

Bukittinggi,- (ANTARA) - Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat(Sumbar) melakukan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tanah Datar terhadap 39 warga negara asing (WNA) yang diketahui berada di daerah setempat. "Kegiatan ini bertujuan memastikan kelengkapan administrasi WNA dan mensosialisasikan PP 21 Tahun 2022 tentang memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Agam di Bukittinggi Budiman Hadiwasito, Jumat. Operasi dipusatkan di Aula Kantor Wali Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar diawali diskusi bersama WNA yang terkendala dengan biaya dan upload data di aplikasi surat keterangan keimigrasian. Ia mengatakan Tanah Datar menjadi salah satu dari delapan daerah kerja Kanim Agam, selain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. "Timpora Tanah Datar juga melibatkan kepolisian dari Kota Padang Panjang, Badan Narkotika Nasional dari Kota Payakumbuh, Badan Intelijen dan Uptd Pengawas Tenaga Kerja Wilayah II," kata Budiman. Ia menyebutkan 39 WNA yang diberikan pemahaman aturan untuk menghindari resiko deportasi itu terdiri dari pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 24 orang dan pemegang izin tinggal tetap (ITAP) 15 orang. "Informasi disampaikan melalui Kasubsi Intelijen antaranya untuk proses beberapa WNA mengenai PP 21 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 2 tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan," kata Budiman. Ia memberi apresiasi kepada Timpora yang berkomitmen meningkatkan sinergisitas dan koordinasi antar anggota instansi dalam menjaga kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. "Dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yaitu selective policy, bahwa penting menegaskan keberadaan orang asing yang sesuai aturan dan memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban," sebutnya. Baca juga: Imigrasi Agam sosialisasikan kewarganegaraan ganda di Limapuluh Kota
Baca juga: Imigrasi Agam Sumbar bentuk desa binaan cegah kasus TPPO
Baca juga: Imigrasi Agam serahkan tersangka warga Tiongkok ke Kejaksaan

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Toko Kelontong Dewa dan Setan

slot gacor hari

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

bimoin88

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Monster Apartemen Sehari-hari

judi slot888 online

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Angin datang dari hati

situs game slot tergacor

Vietnam sambut 3 juta wisatawan di 2024 berkat kebijakan visa baru******

Hanoi (ANTARA) - Vietnam menyambut lebih dari 3 juta wisatawan internasional pada periode Januari-Februari 2024 berkat kebijakan visa baru yang lebih menguntungkan warga negara asing.

Kantor Statistik Umum (GSO) mencatat jumlah kedatangan wisatawan internasional ke Vietnam pada dua bulan pertama tahun ini mencapai tiga juta orang lebih, meningkat 68,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau setara dengan 98,5 persen dibandingkan sebelum COVID-19.

Dari total jumlah pengunjung internasional ke Vietnam, wisatawan yang datang melalui transportasi udara menyumbang 84,2 persen, 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.

Kemudian, wisatawan yang menggunakan jalur darat menyumbang 12,8 persen, serta wisatawan yang menggunakan transportasi laut menyumbang tiga persen.

Pendapatan dari akomodasi dan layanan makan turut meningkat sebesar 14 persen. Pendapatan pariwisata inbounddiperkirakan mencapai VN9 triliun (sekitar Rp5.731 triliun), naik 35,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pada dua bulan pertama tahun 2024 di beberapa daerah juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara khusus, Hà Nam berada di urutan teratas dengan peningkatan sebesar 88 persen, diikuti oleh Da Nang dengan 86,3 persen, Ha Noi 49,8 persen, HCM City 23 persen, dan Qung Ninh 21,5 persen.

Lonjakan kunjungan dan peningkatan dari sektor pariwisata tersebut merupakan hasil dari kebijakan visa yang menguntungkan, program stimulus pariwisata, serta upaya pemerintah, perusahaan pariwisata dan masyarakat dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata.

Administrasi Pariwisata Nasional Vietnam di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata telah resmi menerbitkan kebijakan visa baru berupa e-visa untuk warga negara semua negara sejak 15 Agustus 2023.

Melalui kebijakan terbaru visa tersebut, Vietnam memperpanjang masa tinggal sementara dari 30 hari menjadi 90 hari dan memperpanjang masa tinggal sementara dari 15 hari menjadi 45 hari bagi warga negara bebas visa yang memasuki Vietnam.

Peningkatan jumlah kedatangan internasional ke Vietnam pada bulan-bulan terakhir 2023 berkontribusi terhadap pencapaian penerimaan 12,6 juta pengunjung internasional sepanjang tahun, hampir 3,5 kali lebih tinggi dibanding 2022.

Sumber : VNA

Baca juga: Menengok festival kaligrafi China di Hanoi
Baca juga: Rayakan Hari Perempuan, Vietnam akan gelar pekan pakaian tradisional
Baca juga: Presiden Vietnam : seniman berperan penting dalam pembangunan nasional

Kekuatan MAX adalah yang utama

slot yg paling gacor

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

《slot terbaru gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，nama situs paling gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot terbaru gacor》bab terbaru。