cara pinjam uang di baf tanpa jaminan 293Jutaan kata 174284Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjam uang 50 juta tanpa jaminan》
Melihat Besar THR PNS 2024 yang Kata Sri Mulyani Akan Cair 100 Persen******Daftar Isi
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan karena covid akan cair 100 persen.
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.
"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP)yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja.
Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Untuk gaji terendah ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.
Berikut daftar gaji pokok PNS di 2024:
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu untuk tunjangan kinerja, berbeda antara PNS satu kementerian atau instansi dengan yang lainnya. Untuk PNS Direktorat Jenderal Pajak saja, berdasarkan Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.
Sementara itu, untuk PNS Kementerian PUPR, berdasarkan Perpres 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR berkisar antara Rp2,531 juta sampai Rp33,24 juta.
Lihat Juga :Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI |
Cerita Prabowo Pernah Punya Utang di Bank Mandiri******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merasa emosional saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 karena pernah punya utangsaat masih menjadi nasabah Bank Mandiri.
"Saya punya rasa emosional yang sangat personal dengan Mandiri. Saya nasabah Mandiri beberapa tahun lalu dan saya rasa track recordsaya di Mandiri tidak terlalu buruk, benar Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi)?" ucap Prabowo dalam sambutannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
"Saya bayar 100 persen utang saya kepada Anda (Mandiri), 100 persen, tidak ada potongan sama sekali. Saya rasa, mungkin dalam sejarah Indonesia, saya adalah bagian dari sedikit (orang) yang mau bayar (utang) 100 persen, di antara nasabah Anda (Mandiri)," pamernya.
Selain itu, Prabowo menyebut prestasi Mandiri di kancah global. Ia mengatakan Bank Mandiri menempati urutan ke-300 dari Forbes Global 500.
Di lain sisi, Prabowo berkelakar soal kehadirannya di forum ini. Ia mengaku sebenarnya ragu menghadiri Mandiri Investment Forum, yang semula direncanakan bakal dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.
"Tapi saya paham betul bahwa ini adalah semacam instruksi dari bos saya," ucap Prabowo berkelakar.
"Satu hal yang saya pelajari di dalam karier saya yang sangat panjang, yaknigolden rules. Nomor satu, bos selalu benar. Nomor dua, kalau dia salah, lihat aturan nomor satu, bos selalu benar. Nomor tiga, bersyukur bahwa dia adalah bos Anda," tandasnya.
Presiden Jokowi tak bisa hadir dalam agenda ini karena harus bertolak ke Melbourne untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia. Sang Kepala Negara berangkat pada Senin (4/3) bersama delegasi terbatas.
[Gambas:Video CNN]
Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).
“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.
Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.
Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film
Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.
“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.
Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.
Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.
Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).
Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri
Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas
Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023
Label:bumi138、cara pasang togel 6d、erek erek pembohong
Terkait:pinjol cair ke neo bank、situs judi slot internasional、jiwabola、atta4d、pengeluarankamboja、situs slot online gacor、pilarplay、bocoran trik slot gates of olympus、target4d slot、rtp ligadewa
bab terbaru:waletqq(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《pinjam uang 50 juta tanpa jaminan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,megalive99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjam uang 50 juta tanpa jaminan》bab terbaru。