link slot bola

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Indonesia Perlu Rp164,1 T untuk Bangun Tanggul Laut di Utara Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya untuk membangun tanggul lautatau giant sea walldi wilayah utara Jakartamencapai Rp164,1 triliun.

Hal itu ia ungkap dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Berdasarkan bahan paparan Airlangga, biaya Rp164,1 triliun itu hanya mencakup pembangunan tanggul laut fase A dan B. Pembangunan tanggul laut sendiri terdiri dari 3 fase, yakni A,B, dan C.

"Ini total costyang diperkirakan di wilayah Pantura, ini hanya untuk bendungnya saja, untuk tanggul, banyak proyek yang bisa dikembangkan dari sini," ucap Airlangga.

Untuk fase A, dana pembangunannya akan berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan atau tanggul laut.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat 3 fase pembangunan tadi yang akan dikerjakan.

Rinciannya, fase A adalah pembangunan tanggul pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta. Adapun untuk fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Fase B pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta. Menurut Airlangga proyek ini harus dikerjakan sebelum 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

Sedangkan fase C, adalah pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum 2040.

"Ini program yang sifatnya transformatif," tutup Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Bos Badan Pangan Jamin Bansos Tak Dipolitisasi******

BosBadan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.

"Enggak,insyaallahenggak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan, negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan masyarakat," kata Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Jadi, enggak ada politisasi (bansos), ini murni untuk masyarakat. Dan ini bukan jelang pemilu saja, dari tahun kemarin, dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kementerian Sosial, dari bantuan pangan itu," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 itu lantas menuai polemik.

Akan tetapi, belakangan Mendag Zulhas sudah meluruskan ucapannya tersebut.

"Jadi, saya kan Koalisi Indonesia Maju, lanjutkan! Jadi, semua programnya Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan tambah, misalnya tabungan untuk Pondok Pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru (IKN) lanjut dan dinaikkan," jelasnya usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1).

"Kalau ada orang yang ingin bansos dan BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," tegas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Menteri Basuki Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengecek langsung Terowongan Kembar Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat yang sempat viral dikabarkan retak akibat gempa bumiyang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.

Usai mengecek, Basuki memastikan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya di Terowongan Cisumdawu akibat gempa tersebut.

Ia mengatakan memang ada pola mirip retakan pada terowongan tersebut. Tapi itu bukan retakan, melainkan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton tidak rata di terowongan.

Keamanan didasarkan pada hasil pengukuran SHMS (Structural Health Monitoring System) yang tidak menunjukkan kerusakan struktur terowongan akibat gempa. 

Ia mengatakan berdasarkan pengukuran SHMS, regangan terowongan akibat gempa bumi pada 31 Desember 2023 dan gempa susulan pada 1 Januari 2024 yang lalu relatif kecil.

Malahan katanya, regangan masih kalah akibat akibat perubahan suhu yang terjadi setiap hari.

"Jadi suhu siang-malam atau panas-dingin itu menyebabkan adanya regangan pada terowongan. Dampak dari gempa kemarin lebih kecil dari pengaruh perbedaan suhu harian pada terowongan ini. Terowongan ini dilengkapi dengan expansion joint untuk menyerap regangan tersebut, jadi secara struktural aman," jelasnya Rabu (10/1) seperti dikutip dari detikfinance.

Terowongan Cisumdawu memiliki panjang 472 meter. Terowongan itu sempat dikabarkan retak akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.

Hal itu juga dikonfirmasi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Ia mengatakan pascagempa di Kabupaten Sumedang, ada keretakan di terowongan ganda Tol Cisumdawu.

"Gempa bumi yang M 4,8, ketiga menyebabkan adanya sedikit keretakan di dinding Terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Pihak pengelola melakukan asesmen dan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Namun atas keretakan itu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas dan kondisi masih aman terkendali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Kemenhub Lobi China Agar Boyong Kereta Otonom ke IKN******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi melobi Menteri TransportasiChina Li Xiaopeng agar memboyongkereta otonom atau Automated Rail Transit (ART) ke IKN Nusantara.

Lobi ini kelanjutan dari pertemuan Kemenhub dengan pihak China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Budi ingin CRRC membawa satu set kereta otonom tersebut ke Tanah Air.

"Satu set kereta terdiri dari tiga gerbong, berkapasitas 307 penumpang, memiliki kecepatan operasional 40 km per jam, dan kecepatan maksimal 70 km per jam," tutur Budi melalui keterangan resmi, Jumat (12/1).

Selain itu, pertemuan dengan menteri transportasi China juga membahas peluang peningkatan kerja sama bilateral di sektor transportasi. Menhub Budi menyebut kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

"Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung merupakan wujud komitmen kerja sama bilateral, yang kini telah dioperasikan dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Whoosh ini menjadi proyek yang potensial untuk dikembangkan ke depannya," jelas Budi.

Budi juga meminta dukungan Pemerintah China untuk mengundang pihak-pihak swasta. Harapannya, pengusaha China bisa berinvestasi dalam proyek perkeretaapian di kota-kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Semarang, dan Makassar.

Selain perkeretaapian, Budi juga mengajak China untuk berinvestasi di bidang penerbangan.

Pada sektor udara, Kemenhub berniat memenuhi kebutuhan pelayanan penerbangan di daerah dengan landasan pacu yang cukup pendek. Selain itu, Kemenhub juga ingin mengejar kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penerbangan.

Menhub Budi juga menjajaki kerja sama bidang peningkatan SDM di sektor pelayaran. Ini rencananya dipenuhi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]