alamat slot

Kontrak Hantu yang Salah

DKI Tunggu Putusan Banding Pengadilan soal Besaran UMP 2023******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.

"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.

Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.

"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.

Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.

"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata******

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstildan produk tekstil (TPT) telah merumahkan45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Daftar Cadangan Makanan yang Diatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah pada 24 Oktober kemarin.

Dalam beleid itu ada 11 cadangan makanan yang nantinya akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Bahan pangan pokok tersebut adalah;

b. Jagung

c. Kedelai

d. Bawang

e. Cabai

f. Daging Unggas

g. Telur Unggas

h. Daging Ruminansia

i. Gula konsumsi

j. Minyak goreng

h. Ikan

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Kamis (27/10).

Sementara itu, dalam aturan tersebut cadangan pangan itu akan digunakan untuk mengatasi 5 masalah, yaitu;

a. Kekurangan atau krisis pangan

b. Gejolak harga pangan

c. Bencana alam

d. Bencana sosial

e. keadaan darurat.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

Sarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?******

Sarjana susah cari kerjarasanya tak sekadar ungkapan angin lalu. Hidup di negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa tentu bukan perkara mudah.

Generasi Z yang digadang-gadang menjadi tonggak sejarah bisa saja menyerah. Tetapi, bendera putih tentu bukan cerminan sarjana muda.

Ikhram Hafiz Rahmadi, salah satu sarjana muda yang harus bergulat dengan kenyataan susahnya mencari kerja. Ia kenyang mendapat penolakan saat melamar kerja.

Memang, kemudahan teknologi bisa mendorongnya agresif melamar sana-sini. Ia menjajal seluruh opsi, mulai dari pegawai muda Bank Indonesia (BI), CPNS, hingga rekrutmen di OJK. Sayang, dewi fortuna belum mampir dalam hidupnya.

Ia sedikit berbelok mencoba peruntungan di industri manufaktur, termasuk perusahaan rintisan (startup) karya anak-anak muda. Namun, kotak masuk surat elektronik nihil dan teleponnya pun tak kunjung berdering.

Tak cuma di Jakarta, Ikhram bahkan mencoba melamar kerja di perusahaan di kampung halaman, yaitu Subang, Jawa Barat. Ada secercah harapan ketika ia masuk tahap negosiasi gaji. Sayangnya, usaha itu pun lagi-lagi kandas.

"Tantangan (mencari pekerjaan) itu para jobseeker clueless. Kadang bingung harus nunggu satu lamaran sampai tahap akhir atau masukin lamaran lain ke instansi dan posisi berbeda. Kalau untuk lowongan sesuai kualifikasi, sebenarnya di manajemen itu ada banyak sekali," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

Sebagai orang yang tertarik di bidang finansial dan SDM alias human resources, Ikhram mengakui ada persaingan yang ketat dalam mencari kerja.

"Misalkan, mau jadi recruiter, HR. Nah, kita (lulusan manajemen) harus bersaing dengan lulusan psikologi. Sedangkan, kalau kita mau belajar psikologi itu jauh lebih sulit. Itu kendala utamanya," katanya.

Kehadiran sistem akselarasi karier alias bootcampjuga dinilai Ikhram bisa memicu kesenjangan. Pasalnya, bagi mereka yang berduit bisa membeli paket bootcampberbayar dengan mudah dan memperoleh sertifikat keahlian, sedangkan yang tidak akan semakin tertinggal.

Setali tiga uang. Rachma Nurma Gupita, sarjana sastra Inggris lulusan Stikubank Semarang pada 2021 lalu juga mengalami kesusahan mencari kerja. Bahkan, puluhan surat lamaran kerja telah dilayangkan, baik secara offlinemaupun online, namun tak satu ikan pun nyangkut di kailnya.

Rachma sempat beberapa kali maju ke tahap wawancara. Namun, ia kalah dengan kandidat lain. "Tantangannya, selalu tersingkir sama yang lebih berpengalaman. Sementara aku benar-benar fresh graduate, non-pengalaman, meski kualifikasi dari perusahaan minimal lulusan SMA/SMK," jelasnya.

Pengalaman magang semasa kuliah di Language Training Center (LTC) sebagai asisten pengajar pun tak dilirik. Sementara, pengalaman yang sesuai dengan posisi kerja impian nyaris nihil.

Solusinya, sembari menunggu panggilan kerja, Rachma aktif mengikuti berbagai pelatihan, webinar, hingga meluaskan jejaringnya di jobfair. Ia juga sibuk membantu jualan sembako di kelontong milik keluarga.

Lalu, bagaimana dengan nasib lulusan politeknik yang dipandang lebih siap kerja? Mengingat, Stigma sarjana jago teori ketimbang praktik.

Siti Zuraidah lulusan Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak dan Anisa Aprilyanti dari Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Samarinda kenyataannya juga menghadapi tantangan masuk ke dunia kerja setelah lulus tahun lalu.

Lowongan kerja dengan gaji di bawah standar menjadi musuh utama. Siti dan April yang tinggal di Pulau Borneo merasakan bagaimana minimnya lapangan kerja yang bisa mengakomodir kualifikasi serta gelar sarjana mereka.

"Walau dari info lowongan kerja banyak tersebar secara online, tapi (setelah melamar) nggak ada kejelasan dari instansi atau perusahaan tersebut," kata Siti.

Siti mengaku bahwa kebanyakan perusahaan mencari admin dengan lulusan SMA/sederajat untuk menekan pengeluaran gaji. Pada akhirnya, ia sebagai lulusan sarjana merasa selalu terpinggirkan.

Ia tak masalah jika harus melamar kerja di bidang lain. Namun, beberapa perusahaan yang dituju enggan menerima karyawan dari jurusan lain di luar posisi terkait, termasuk dirinya yang bergelar sarjana administrasi negara.

"Tantangan lain yang saya hadapi itu minimal pengalaman kerja. Apalagi kalau sebelumnya belum pernah kerja dalam jangka waktu setahun di bagian admin. Sekarang, beberapa perusahaan mencari kandidat yang memang sudah punya pengalaman kerja," paparnya.

Sembari terus melakukan evaluasi diri, Siti aktif dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pontianak. Ia rajin mengikuti sosialisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM hingga turun langsung dalam proses pengurusan produk halal dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) setempat.

April juga merasakan apa yang dikeluhkan Siti. Ia ingin menjadi sekretaris atau customer service, tetapi terkendala dengan lowongan kerja yang tersedia dan tawaran gaji rendah dari perusahaan.

"Banyak lowongan kerja, tapi yang dicari itu pasti (lulusan) teknik. Mungkin karena di sini banyak tambang sama industri alat berat, jadi lulusan teknik itu pasti dibutuhkan banget di sini," ujarnya.

"Ada lagi, pas saya interview itu keliatan HRD-nya berat mau nerima karena saya lulusan S1 sedangkan gaji yang mereka tawarkan itu cocoknya dengan lulusan SMA/SMK. Di sini banyak yang masih cari lulusan SMA/SMK. Kalau ada yang cari lulusan S1 pasti cari yang sudah berpengalaman minimal 2-3 tahun," sambung April.

April mengaku sempat terkendala dengan kondisi kesehatan karena alergi obat. Ia jatuh sakit dan terpaksa harus menunda mencari kerja beberapa bulan selepas lulus kuliah.

Kini, ia pun aktif mencoba banyak hal sembari terus melamar kerja. Mulai dari membuat buket kecil untuk dijual ke anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya, freelance copywriting, belajar Microsoft Excel dan bahasa asing, hingga ikut pelatihan serta webinar.

Banyak Cangkul di Ladang

Istri Cantik CEO dari Surga

KKP Butuh Rp365 T Kejar Produksi 2 Juta Ton Udang******

Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) membutuhkan dana Rp365 triliun untuk mengejar target produksi 2 juta ton udang pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan dari total 300.501 hektare (ha) lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare atau 3 persen yang sudah dikelola secara intensif.

Sementara, 43.643 hektare atau 15 persennya dikelola secara semi-intensif dan sisanya sebesar 247.803 hektare atau 82 persen masih dikelola secara tradisional.

Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.

Menurut Tebe, APBN seharusnya hadir di tiga aspek saja, yakni membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan penyiapan SDM. Sedangkan investasi seharusnya diserahkan ke pihak swasta.

"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non-APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.

Di lain sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global menduduki peringkat ke-2 setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.

"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.

Ia juga menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Mulai dari evaluasi tambak udang eksisting, revitalisasi tambak udang tradisional, hingga membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri.

[Gambas:Video CNN]