buku mimpi 1001 lengkap

Murid legalis

mesin uang 88 slot

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan seorang gadis cerdas

78 2d togel

Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia.

"Ini belum masuk ke penyidikan, tetapi masih dalam proses penelusuran," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

Selain itu, Bagja menjelaskan bahwa saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena dugaan jual beli surat suara pemilu di Malaysia itu memiliki unsur pidana.

Kendati demikian, Bagja belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus dugaan jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Masih dalam penyelidikan, proses. Agak sulit kami memberitahu kepada teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Migrant CARE laporkan ke Bawaslu RI jual beli surat suara di Malaysia

Akan tetapi, Bagja menjelaskan bahwa mulanya Bawaslu menelusuri video yang beredar mengenai dugaan terjadinya jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri kan. Ada yang menarik sih memang, tetapi nantilah. Ini kan masih dalam rangkaian," tuturnya.

Sebelumnya, organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan jual beli surat suara selama Pemilu 2024 di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa di Jakarta, Selasa (20/2), menjelaskan modus jual beli surat suara adalah dengan memanfaatkan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa memberikannya kepada pemilih secara langsung.

Santosa menuturkan pedagang surat suara kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pemilih. Pedagang surat suara itu memang sengaja mengincar kotak pos di sejumlah apartemen.

"Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ahmad Yani minta pemerintah usut surat suara tercoblos di Malaysia
Baca juga: Hari ini, Bawaslu dan KPU bertemu bahas PSU di Kuala Lumpur
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tenglong Melahap Langit

buku mimpi ganesha

Wapres sampaikan pengalaman RI jaga perdamaian melalui dialog agama******

Wellington, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memperkuat dialog lintas agama dan moderasi beragama sebagai kontribusi menciptakan perdamaian dunia.

Pengalaman itu disampaikan Wapres Ma'ruf dalam agenda Dialog Lintas Agama pada kuliah umum di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru, Rabu.

"Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan, antara lain tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk keragaman agama," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia sejak dua tahun terakhir berkomitmen untuk aktif di bidang dialog lintas agama sebagai salah satu elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia.

Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dan komunitas internasional untuk mendorong saling pengertian antarpemeluk agama secara global.

Dikatakan Wapres Ma'rif, Indonesia memiliki modal yang kuat di bidang dialog lintas agama karena berangkat dari pengalaman sebagai negara yang sangat majemuk.

"Kami memiliki 278 juta penduduk,17 ribu pulau, enam agama yang diakui secara resmi, sekitar 1.300 suku, dan 718 bahasa daerah," katanya.

Pada kesempatan kuliah umum yang dihadiri sekitar 100 lebih mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Victoria Wellington, Wapres menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola perbedaan, sehingga tidak menjadi faktor yang memicu perpecahan.

Baca juga: Wapres: RI-Selandia Baru berpandangan sama ciptakan perdamaian global

Baca juga: Wapres: Daging halal peluang dongkrak neraca dagang RI-Selandia Baru

Pertama, kata Ma'ruf, tradisi dialog lintas iman telah melembaga dan mengakar kuat di masyarakat sebagai pilihan pertama dan utama dalam mencari solusi atas persoalan bangsa Indonesia.

"Kami memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama, yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia, untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan lintas umat beragama," katanya.

Pemerintah juga memperkuat regulasi tentang kehidupan bangsa yang rukun dan damai, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas nama agama, kata Ma'ruf menambahkan.

Kedua, kata Ma'ruf, Indonesia memegang teguh landasan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan harmoni.

"Nilai-nilai tersebut tertuang dalam ideologi Pancasila, Konstitusi 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki latar berbeda, nasionalis dan religius," katanya.

Sementara dari sisi kebijakan, tidak boleh ada regulasi yang diskriminatif berbasis agama di semua bidang, baik itu politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun bidang-bidang lainnya, kata Ma'ruf menambahkan.

Berikutnya, Wapres menyampaikan peran pemuka agama dan masyarakat sipil yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga terus dilibatkan dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderasi.

"Terkait hal ini, dua organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baru saja menerima Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia dari Uni Emirat Arab, atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan moderasi, persaudaraan dan perdamaian," katanya.

Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Baca juga: Wapres sebut inisiatif Christchurch Call perlu dialog lintas agama

Baca juga: Wapres tawarkan kemitraan komprehensif RI-Selandia Baru di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Binatang Misterius

king spin gacor

KLHK mulai survei macan tutul di Pulau Jawa guna pastikan populasinya******

Survei ini menjadi sangat penting kalau kita mengingat kembali pengelolaan satwa liar itu diawali dari inventarisasi yang menyajikan data-data yang valid...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi dengan Yayasan SINTAS Indonesia mengadakan survei populasi Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di Pulau Jawa untuk mengetahui jumlah pasti satwa terancam punah tersebut.

"Survei ini menjadi sangat penting kalau kita mengingat kembali pengelolaan satwa liar itu diawali dari inventarisasi yang menyajikan data-data yang valid walaupun mungkin tidak lengkap," ujar Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyatmoko dalam acara yang menandai dimulainya Java-Wide Leopard Survey (JWLS) di Jakarta, Selasa.

"Itu sangat penting untuk menyusun program konservasi karena itu merupakan data dasar," ucapnya.

Data yang valid soal berapa individu satwa dan keberadaan mereka akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi yang ada, sekaligus mendukung pemetaan tantangan yang ada di masing-masing lanskap.

Baca juga: Macan tutul jawa terekam berkeliaran di hutan Sanggabuana

Kegiatan JWLS akan dilakukan dengan memanfaatkan 600 unit kamera pengintai yang akan dipasang oleh delapan tim gabungan survei lapang secara bergantian, yang dilakukan di 1.160 stasiun pengamatan pada  21 bentang alam meliputi 10 taman nasional, 24 kawasan suaka alam, dan 55 kawasan hutan lainnya.

Data yang diharapkan didapatkan, kata dia, termasuk data dasar status populasi hewan dan preferensi satwa mangsa Macan Tutul Jawa, sekaligus data biodiversitas terestrial dan sebarannya di seluruh habitat satwa liar yang tersisa di Pulau Jawa.

Sekumpulan data itu akan digunakan untuk pembaharuan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa. Survei itu sendiri rencananya akan dilaksanakan selama dua tahun.

Macan Tutul Jawa adalah satwa endemik Pulau Jawa yang masuk dalam kategori terancam dalam daftar IUCN Red List. Menurut Yayasan SINTAS Indonesia, populasinya diperkirakan berada di kisaran 319 individu.

Baca juga: Melindungi macan tutul dari ancaman kepunahan di Meru Betiri
Baca juga: Populasi macan tutul Jawa di TN Meru Betiri cenderung bertambah

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Tao yang fana

erek bergambar

Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024******

Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare

Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menargetkan Program Bajak Sawah Gratis bisa menyasar 4.400 hektare lahan petani pada tahun 2024. "Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra di Batusangkar, Selasa. Ia menjelaskan, dari target yang ditetapkan itu diperkirakan bisa memberikan manfaat kepada sekitar 10 ribu orang petani di Tanah Datar. "Kita berharap dengan program ini petani bisa terbantu, dan hasil panen di Tanah Datar bisa meningkat," katanya. Ia menyebutkan, Program Bajak Sawah Gratis adalah salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak program tersebut diluncurkan di Sawah Pincuran Jambu, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Februari 2022, sebagian besar petani di daerah itu telah merasakan manfaatnya. "Sejak program itu diluncurkan total sebanyak 16.303 orang petani penggarap di Tanah Datar telah menikmati manfaatnya dari rentang waktu 2022-2023," katanya. Dia mengatakan, jika menghitung jumlah keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang belum semuanya terlayani layanan bajak sawah gratis. Namun secara capaian, layanan bajak sawah gratis selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 program layanan bajak sawah gratis mencapai 4.204,49 hektare lahan dari 4.200 hektare target yang ditetapkan atau sebesar 100,11 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon sebanyak 8.028 orang. Kemudian meningkat pada 2023 menjadi 4.311,38 hektare lahan dari 4.300 target atau sebesar 100,26 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon 8.275 orang. Ia menyebut dalam mendukung terlaksananya layanan bajak sawah gratis ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah, yaitu dengan membentuk tiga pola layanan dan membentuk tim Brigade Alsintan.
Pertama pola satu, yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis (mesin, BBM, dan upah bajak) ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tahun 2022 pola satu diminati sebanyak 787 pemohon dan 644 pemohon di tahun 2023. Pola dua, yaitu Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Pola ini pada tahun 2022 diminati oleh sebanyak 7.231 pemohon, dan 7.615 pemohon pada tahun 2023. Pola dua paling banyak diminati dengan memanfaatkan mesin yang telah ada pada masyarakat dan pembiayaan ditanggung oleh Pemda.
"Artinya program layanan bajak sawah gratis tidak membunuh mata pencarian masyarakat yang telah memiliki mesin, justru memaksimalkan mesin yang telah ada tersebut," katanya. Terakhir pola tiga, yaitu Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kelompok tani (peminjaman alsintan). Tidak sampai di situ, selain layanan bajak sawah gratis pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para petani maupun kelompok tani yang memiliki mesin alsintan untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudahan itu juga diberikan secara gratis yang disebut dengan "gebetan manis" (Gerakan Bengkel Alsintan dan Mekanisme Pertanian Gratis). Sejak diluncurkan di Gedung Serba Guna Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara September 2023, program tersebut telah banyak dinikmati masyarakat.*

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jatuh ke dalam debu

juraganalot

Kemendag panggil TikTok untuk tinjau penerapan Permendag 31/2023******

..., pembayaran sudah beralih ke Tokopedia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memanggil manajemen platform TikTok pada pekan ini untuk melihat penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengamanatkan pemisahan media sosial dan perdagangan daring.

"Iya dipanggil, untuk lihat comply-nya. 'Kan kemarin sudah tinggal 25 persen (sisa migrasi) 2 minggu atau 3 minggu yang lalu," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Isy Karim di Klender, Jakarta Timur, Senin.

Dalam Permendag tersebut, khusus pada Pasal 21 ayat (3), termuat larangan media sosial untuk tidak memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.

Isy mengatakan bahwa proses migrasi transaksi TikTok Shop di platform TikTok sudah berlangsung ke mitranya, yakni Tokopedia.

"Sudah, pembayaran sudah beralih ke Tokopedia," kata dia.

Kemendag mengawasi penuh progres migrasi TikTop Shop ke Tokopedia agar tidak terjadi pelanggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan bahwa proses migrasi TikTok ke Tokopedia masih berlangsung untuk mematuhi Permendag 31/2023.

Menurut dia, proses migrasi tersebut membutuhkan waktu karena ada aspek teknis yang perlu diselaraskan.

"Bagaimana transaksinya? Bagaimana setelah penggabungan? Itu sangat-sangat teknis. Ini yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh teman-teman pelaku," kata Jerry.

Permendag 31/2023 mengatur bahwa media sosial tidak diperbolehkan untuk berjualan dan melakukan transaksi pembayaran.

Untuk memenuhi hal ini, TikTok telah menggandeng Tokopedia pada tanggal 12 Desember 2023. Namun, sejak investasi TikTok ke Tokopedia diluncurkan, pengguna diketahui tetap dapat bertransaksi melalui aplikasi TikTok.

Baca juga: Wamendag Jerry: Migrasi TikTok-Tokopedia masih berjalan
Baca juga: Kemendag sebut migrasi sistem TikTok-Tokopedia sesuai target

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki pada hari Senin (19/2) mengatakan bahwa TikTok masih melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Teten menilai TikTok masih mengintegrasikan media sosial dengan pasar digitalnya dalam satu aplikasi.

"Kami mempermasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop terintegrasi dengan medsos," katanya.

Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.

Teten juga telah mengusulkan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terkait predatory pricingatau persaingan harga.

Ia meminta dalam revisi yang diajukan itu ditambahkan soal larangan tak boleh menjual di bawah harga pokok penjualan (HPP).

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024