situs slot innova

Tianmang Tertinggi

Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal Malaysiayang menggratiskan tol saat mudik lebaran 2024.

Basuki mengatakan pihaknya tak bisa asal perintah kepada operator tol untuk menggratiskan jalan bebas hambatan tersebut. Pasalnya, tarif tol merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan berkaitan dengan keberlangsungan investasi perusahaan.

"Itu kan investasi (kebijakan tarif tol), investor. Saya pun enggak bisa memerintah," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Di lain sisi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan sebenarnya bisa saja pemerintah menggratiskan tarif tol, seperti di Malaysia. Namun, ada potensi kas negara akan 'boncos'.

"Misalnya, bisa enggak (tarif tol) digratiskan? Bisa. (Tapi) nanti pemerintah diklaim (operator minta ganti ke pemerintah), besar (biayanya)," ucap Hedy.

"Pasti akan ada klaim (dari operator) kalau diterapkan di kita (penggratisan jalan tol seperti di Malaysia). Bisa, tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim, karena itu kan instruksi dari kita," tegasnya.

Kementerian PUPR kemudian menegaskan ruas-ruas tol fungsional yang dibuka saat mudik tahun ini belum dipungut biaya. Dengan kata lain, tol fungsional tersebut masih gratis.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Ini berlaku selama dua hari, yakni pada 8 April-9 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan penggratisan cuma berlaku untuk kendaraan golongan satu. Ini mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi.

Biaya yang harus ditanggung Negeri Jiran cukup besar. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan kebijakan ini diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat sempat bertanya kepada Menteri Basuki soal tarif tol tersebut. Ia menyampaikan warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Riau, cemburu dengan kebijakan di Malaysia.

"Pak Menteri (Basuki), bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol cukup besar, signifikan, khususnya Tol Pekanbaru-Dumai," kata Syahrul dalam raker.

"Mereka dapat pula (informasi) di Facebook, di media sosial, bahwasanya di Malaysia, katanya, tetangga mereka itu lebaran ini tolnya justru gratis. Maklum lah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia mereka perbandingkan," sambungnya.

Pelarian Tuan Giveta

China Hanya Mampu Tebar Utang Proyek OBOR Rp469,8 T di Asia Tenggara******

China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.

Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.

Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.

Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.

Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.

Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.

Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.

"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.

Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.

Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.

"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Desa di Klaten Bagi******

Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warganya. Setiap kepala keluarga (KK) menerima uang sebesar Rp400 ribu.

Rupanya, ini bukan kali pertama desa tersebut bagi-bagi THR kepada para warga. Pasalnya, program pembagian THR sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Tahun ini, jumlah total uang yang disalurkan mencapai Rp297,6 juta untuk 744 KK. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan menjelaskan sumber dana tersebut murni dari pendapatan asli desa (PAD), yakni dari pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park.

Iwan menjelaskan THR yang diberikan ke warga pada 2023 sebesar Rp300 ribu, sementara tahun ini naik menjadi Rp400 ribu per KK. Hal ini lantaran penerimaan asli daerah (PAD) juga naik pada tahun ini.

"PAD tahun ini Rp3,1 miliar dan tahun lalu Rp2,5 miliar. Semoga terus naik, kita punya harapan jadi tahun depan bisa kita berikan THR Rp1 juta," imbuh Iwan.

Iwan menyampaikan ide awal pemberian THR untuk setiap keluarga ini dimulai pada 2022. Terdapat 13 RT dan enam RW di desanya, yang selama ini menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

"Kalau BLT sudah ada brandeddari negara, bansos juga dari negara. Kita buat terobosan dengan THR, spontanitas bantuan langsung untuk semua yang warga sini," ungkapnya.

Ke depan, Iwan mengungkap pemerintah desa (Pemdes) berencana untuk menaikkan THR di angka Rp1 juta. Namun, THR yang diberikan tak semuanya berbentuk uang tunai. Setengah dari angka tersebut diberikan berupa tabungan investasi.

"(Pada) 2025 kita harapkan Rp1 juta. Separuhnya uang tunai, separuhnya investasi, jadi warga investasi tanpa keluar uang sehingga unit usaha yang ada milik bersama," jelasnya.

Pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park sendiri telah menjadi sumber PAD terbesar desa itu sejak 2016. Sebelumnya, desa tersebut berpendapatan kecil yang hanya memiliki dana desa.

Bermodal nekat, pemdes mencoba mengubah objek wisata tersebut menjadi tempat wisata air dengan konsep air alami namun modern. Meski awalnya banyak yang ragu karena kala itu sudah banyak objek wisata air yang besar.

"Awalnya pada ragu, perangkat desa bahkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sempat ragu. Apalagi dana yang saya alokasikan ke Umbul Pelem itu awalnya sampai 75 persen dari total dana desa saat itu Rp 900 juta," tutur Iwan.

Keraguan tersebut akhirnya terjawab setelah PAD meningkat secara perlahan. Iwan merinci PAD pada 2018 sebesar Rp30 juta, kemudian 2019 Rp210 juta, pada 2020 Rp575 juta, namun sempat turun pada 2021 menjadi Rp253 juta.

"(Pada) 2022 menjadi Rp915 juta, tahun 2023 Rp2,5 miliar dan sampai Rp2024 ini sudah Rp3,1 miliar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Gibran Usai Ricuh Munas Hipmi: Kami Tak Ingin Kejadian Jelek di Solo******

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal  ricuh yang terjadi di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila, Solo, Selasa (22/11).

Ia berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kota yang dipimpinnya. Ia juga berharap ricuh Munas Hipmi tak berdampak ke Kota Solo.

Gibran berharap insiden tersebut tidak berdampak kepada citra Kota Solo.

Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.

Sementara itu Gibran berharap kericuhan yang terjadi di Munas XVII HIPMI tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kericuhan tersebut hanya kejadian kecil.

"Halah, kejadian kecil aja," kata Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah itu.

Meski diwarnai baku hantam, Gibran menganggap Munas HIPMI di Solo tetap berjalan lancar. Ia memastikan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI itu tetap berjalan sesuai rencana.

"Insyaallah lancarlah ya. Pleno diselesaikan siang ini, atau kalau molor ya sore nanti," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengaku telah mendapatkan keterangan dari Panitia Munas terkait kejadian semalam. Ia meminta semua pihak tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

"Kalau soal itu tanya Pak Kapolres saja. Tapi kekeluargaan aja, wong cah enom kok (anak muda kok)," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Iwan Saktiadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait insiden perkelahian di Munas HIPMI tersebut. Polres, katanya hanya mendorong agar HIPMI bisa menyelesaikan pertikaian tersebut secara kekeluargaan.

"Kami hanya memediasi saja agar ini diselesaikan diselesaikan secara internal saja," katanya.

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.