aladin4d

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Kemnaker Siap Lindungi Korban Bos Ajak Staycation Demi Kontrak Kerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap melindungi karyawati yang menjadi korban bos perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang mensyaratkan staycationuntuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk menindak kasus tersebut.

"Kepada yang bersangkutan, kalaupun istilahnya meminta perlindungan, kita pun siap untuk melindungi. Kan dalam lembaga pemerintahan ada LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban," kata Anwar di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Kami tidak bisa mengatakan banyak sedikit. Kalau kita belum ada data yang kita pegang dan itu akurat," kata Anwar.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor sebelumnya menyebut bos yang mensyaratkan staycation kepada karyawati tersebut merupakan salah satu manajer dari PT Ikeda selaku penyalur tenaga kerja outsourcing. Bos perusahan itu pun sudah dipecat.

"PT KAO itu tempat dia (AD) bekerja. PT KAO ini dalam melakukan rekrutmen untuk tenaga outsourcing mereka menunjuk salah satu PT, namanya PT Ikeda. PT Ikeda ini yang merekrut pekerja yang bekerja di PT KAO, termasuk si AD (korban) ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Bos PT Ikeda diberhentikan sementara sampai pada kasus berproses. Hari ini saya dengar (PT Ikeda) memberhentikan manajer ini dan proses hukum berlanjut," imbuh Afriansyah.

Afriansyah menyebut dirinya dan tim melakukan sidak langsung ke lokasi PT KAO tempat AD bekerja pada Kamis (11/5) kemarin. Lokasi perusahaan berada di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ia menegaskan modus yang dilakukan bos PT Ikeda adalah mengajak AD serta para korban lainnya pergi kencan berdua. Jika menolak, korban diancam tidak akan diperpanjang kontraknya.

"AD ini baru kerja mau 6 bulan, 13 Mei ini tepat 6 bulan. Tetapi pada saat mau perpanjangan kedua ini, si manajer (PT Ikeda) selalu menggoda dia, mengajak pergi keluar berdua, makan bareng berdua, intinya begitu. Kan kontrak ini per 3 bulan, 3 bulan pertama aman, masuk 3 bulan kedua yang mau 6 bulan ini terjadilah persoalan," jelasnya.

Kendati, Afriansyah mengatakan belum tahu soal siapa nama manajer PT Ikeda tersebut. Ia hanya menegaskan proses hukum di kepolisian bakal terus berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Sandi Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Desa Wisata 2024******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan ada 7.500 desa yang memiliki potensi wisata di Indonesia. Tapi sayangnya, dari jumlah itu, yang baru memiliki kelengkapan dan terdaftar sekitar 4.500 lebih desa wisata.

"Jadi total dari sekitar 7.500 desa di Indonesia yang memiliki potensi wisata. (Ada) 4.500 lebih telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jaring desa wisata yang dibina dalam Kemenparekraf," kata Sandi, saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Wisata Serangan, di Denpasar Selatan, Selasa (16/5).

Ia menerangkan, dari 4.500 desa wisata yang terdaftar tersebut, pihaknya selalu memberikan apresiasi baik ke pengelola maupun pemerintah setempat.

"Oleh karena itu kita mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan karena desa wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," lanjutnya.

Selain apresiasi, Sandi menyebutkan 4.500 desa wisata itu juga disentuh dengan program pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa ditingkatkan. Pemberdayaan juga dilakukan agar pada 2024 nanti, 4,4 juta lapangan pekerjaan baru bisa terbuka di Indonesia.

"Dari 4.500 ini datanya sudah kita pampangkan dan silahkan disentuh dengan program-program yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja baru," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

Kemendag Beber Pemicu Harga Minyakita Naik di Atas HET Rp14 Ribu******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membenarkan harga Minyakita secara rata-rata secara nasional Rp15.039 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut kenaikan itu dipicu harga jual di sejumlah daerah lebih tinggi dari HET.

Ia mencontohkan harga Minyakita di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp18 ribu per liter.

Isy belum mengetahui mengapa harga Minyakita di Indonesia Timur itu mahal meski Kemendag memberikan banyak insentif regional hingga insentif kemasan.

"Harusnya dengan adanya insentif regional, kalau pelaku usaha mendistribusikan ke wilayah Indonesia Timur itu kan harusnya sama, tapi ternyata harga itu kan tidak bisa," ungkapnya.

Untuk kenaikan harga di Jakarta yang melebihi HET, Isy menjelaskan hal itu terjadi lantaran jalur distribusi yang sangat panjang. Pedagang yang seharusnya bisa menjual di HET, malah harus membeli minyak goreng pemerintah itu seharga Rp14.000 per liter. Alhasil, harga kepada konsumen lebih tinggi.

"Itu kan juga terjadi bukan karena kesalahan distribusi atau lebih karena, kalau di GT (general trade) itu kan banyaknya tangan ke tangan. Jadi seharusnya dia (pedagang) menjual Rp14 ribu, tapi malah kemudian dia beli saja sudah Rp14 ribu. Jadi harga jatuhnya sudah di Rp15 ribu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Produk UMKM Binaan PLN Laris di KTT ASEAN: Diborong Erick hingga Sandi******

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) laris manis pada gelaran Small-Medium Enterprises (SMEs) Hub yang merupakan rangkaian kegiatan pendukung dari KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Produk-produk berupa kerajinan tangan, kopi, tenun, hingga souvenir dari binaan Rumah BUMN Bajawa dan Rumah BUMN Ende ini diborong para pembeli, termasuk sederet menteri.

Mulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo. Mereka antusias mencoba dan membeli beragam produk unggulan yang telah tembus pasar internasional tersebut.

Terkait gelaran ini, Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, kehadiran UMKM merupakan ujung tombak dari fondasi perekonomian Indonesia.

"UMKM itu ujung tombak dari fondasi ekonomi kita, tetapi mereka tidak mungkin dilepas sendiri. Karena itu kita di BUMN fokus untuk bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah untuk pembiayaan, pembinaan, dan menciptakan pasar," kata Erick.

Untuk itu, Erick mengatakan, Kementerian BUMN bersinergi dengan berbagai pihak terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar naik kelas. Di antaranya, melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat (KUR), Rumah BUMN dan lainnya.

"Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir, tetapi pembiayaan nggak cukup kalau tidak ada pendampingan. Banyak kementerian, ada Kemenpora, Pak Teten (Kementerian Koperasi dan UMKM), kami dari BUMN, Kementerian Perdagangan juga mendampingi mereka supaya kualitasnya lebih bagus," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri yang turut membeli produk UMKM binaan PLN dalam acara side event KTT ASEAN 2023, SMEs Hub. (Foto: Arsip PLN).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, KTT ASEAN ke-42 menjadi salah satu ajang untuk mendukung pengembangan UMKM serta mengenalkan berbagai produknya lebih luas.

Menurut dia, hal ini membuktikan PLN tak hanya berkomitmen pada kelistrikan tetapi juga memberikan dukungan bagi UMKM untuk bisa mandiri secara ekonomi.

"Ajang KTT ASEAN ini juga menjadi momentum promosi produk UMKM lokal binaan PLN untuk terus berkembang dan memasarkan produknya sehingga bisa dikenal lebih luas tak hanya nasional tetapi juga global," ujar Darmawan

Darmawan menjelaskan, pelaku UMKM yang terlibat juga telah melalui kurasi yang ketat. Sehingga, dia memastikan UMKM binaan PLN yang tampil dalam gelaran KTT ASEAN mempunyai produk yang berdaya saing.

"Tentunya kami turut berbangga produk UMKM binaan kami bisa berkontribusi dalam side event KTT ASEAN. UMKM yang kami bawa ke Labuan Bajo ini sudah kami kurasi dan merupakan UMKM yang memiliki produk berdaya saing tinggi sehingga dapat hadir dalam event sebesar ini," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN akan terus melanjutkan komitmennya dalam pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya PLN ini merupakan komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kami harap dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar," kata Darmawan.

Selain itu, PLN juga telah menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM melalui fitur marketplace dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini merupakan inovasi dari PLN untuk pelaku UMKM agar dapat memasarkan serta mempromosikan produknya secara digital. Melalui fitur ini, PLN mengakselerasi pengembangan UMKM.

"Dengan jumlah downloader yang kini mencapai lebih dari 39 juta, PLN Mobile dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital," pungkas Darmawan.