uji4d

Memanggil dewi dari dunia lain

Solopos Hari Ini : Biaya Kuliah Bersaing dengan Biaya Hidup******

Jumlah UKT yang harus dia bayarkan tiap semester sebesar Rp2,1 juta dari nominal normal sebesar Rp3 juta. Karena diterima di jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2018, dia tidak harus membayar sumbangan pengembangan institusi. Selain UKT, dia harus mengeluarkan biaya indekos.

Jangan Lengah Soal DBD

BOYOLALI—Demam berdarah dengue (DBD) masih terus menjadi ancaman. Bahkan sudah ada sejumlah pasien DBD yang meninggal dunia yang kesemuanya anak-anak. Di Boyolali, tercatat satu anak perempuan me­ninggal dunia pada awal Januari 2024.

Ber­dasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali, anak perempuan yang meninggal tersebut warga Desa Kalinanas, Wonosamodro, PRH, berusia 12 tahun. Ia sempat dirawat di RSUD Salatiga pada 7 Januari 2024 sebelum akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari 2024. Kepala Dinkes Boyolali, Puji Astuti, meng­ungkapkan PRH meninggal dunia karena Dengue Shock Syndrome (DSS) atau keterlambatan penanganan.

Ia menduga gejala DBD PRH berubah menjadi DSS karena tidak segera dibawa ke rumah sakit. “Terkait kasus DBD yang di Kalinanas sudah dilakukan pe­nyuluhan, abatisasi selektif su­dah, PSN [Pemberantasan Sa­rang Nyamuk] sudah, fogging fo­kus siklus pertama juga sudah pada 1-15 Januari 2024. Siklus kedua dilaksanakan 22 Januari, sampai sekarang tidak ada kasus tambahan di Kalinanas,” kata Puji saat ditemui Esposdi kantornya, Kamis (1/2/2024).

Harga Gabah Katrol Nilai Tukar Petani

JAKARTA – Nilai tukar petani atau NTP pada Januari 2024 tercatat sebesar 118,27 atau meningkat 0,43% dibandingkan Desember 2023. Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, naiknya NTP terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 0,69%.

“Ini lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani [Ib], yang mengalami kenaikan 0,62%,” kata Amalia saat menyampaikan rilis BPS, Kamis (1/2/2024). BPS mencatat empat komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah gabah, jagung, tomat, dan karet.

Sebagai catatan, NTP dihitung dari rasio harga antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani, sehingga NTP dinilai merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan NTP dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani.

Penumpang Makin Sedikit, Agen Bus Mengeluh

KLATEN – Agen bus di wilayah Bendogantungan, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten mengeluh karena jumlah calon penumpang yang memesan tiket menurun, bahkan makin sedikit dari hari ke hari.

Penyebab utama adalah setelah bus tak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di simpang tiga Bendogantungan. Para agen bus di Bendogantungan tergabung dalam sebuah paguyuban. Kabar tentang larangan bus antarkota antarprovinsi atau AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di wilayah Bendogantungan itu diperoleh para agen beberapa bulan lalu.

Mereka awalnya mendapatkan informasi larangan itu dari kru bus yang kini tak bisa menaikkan penumpang di luar terminal. Mereka mempertanyakan mengapa di area Bendogantungan mereka tidak boleh menaikkan penumpang bus AKAP jurusan Jakarta maupun Sumatra. “Kami hanya minta keadilan. Semua teman-teman agen bus ini tidak hanya satu tahun atau lima tahun [menjalankan usaha sebagai agen bus],” kata salah seorang pengelola agen bus di Bendogantungan, Kristiana Warsino, 56, saat ditemui wartawan di kiosnya akhir pekan lalu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (31/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito Karnavian Jadi Plt Menko Polhukam Ganti Mahfud Md******

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Pengumuman! Puskesmas Se******

Ia memastikan sistem kesehatan di Indonesia telah siap menyambut perhelatan Pemilu 2024, termasuk koordinasi lintas program dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, hingga Pusat Krisis Kemenkes.

Obrin mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai 820.161 lokasi, dengan jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara mencapai 5.741.027 orang, membutuhkan sistem yang andal.

“Sudah ada kesiagaan nomor kontak 119 nanti ada. Sebab untuk posko misalnya di tiap TPS tidak ada, tapi nanti akan ada kesiagaan ini semua dibangun termasuk penempatan terdekat dengan setiap TPS kita ada mappingnanti, termasuk kesiagaan ambulans dan sistem rujukannya bergerak,” katanya.

Obrin menambahkan Kemenkes akan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Komitmen itu salah satunya ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kemenkes dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pelayanan kesehatan saat penyelenggaraan pemilu.

Kemudian Kemenkes juga menjadi bagian dari tim koordinasi monitoring evaluasi surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan BPJS Kesehatan tentang skrining kesehatan dan optimalisasi kepesertaan JKN bagi seluruh petugas pemilu.

Berikutnya, kata Obrin, Menteri Kesehatan sudah menandatangani dan menerbitkan surat edaran Kemenkes yang berisi dukungan seluruh stakeholder kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.

Jangkar Loli yang Berubah

Kritik Sindiran Prabowo soal Program Internet Gratis, Ganjar: Sangat Sadis******

Menurut Ganjar, pernyataan Prabowo tersebut sangat sadis mengingat ada 2.000 desa yang mengalami blind spot atau tidak mendapatkan akses internet.

“Inilah hebatnya, jejak digital tidak pernah hilang. StatementBapak rasanya sudah lewat, pertanyaan cleardan membandingkan itu. Statementitu sangat sadis,” tambah Ganjar.

Dalam sesi Debat Kelima Capres 2024 itu, Prabowo mengklarifikasi pernyataannya. Dia mengatakan pernyataan tersebut dipotong-potong. Tetapi, pada dasarnya dia sepakat dengan program internet gratis. Akan tetapi, program makan gratis lebih diprioritaskan.

“Internet gratis saya setuju, jangan internet gratis lebih penting dibandingkan makan gratis. Anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Internet gratis bagus utk ketimpangan digital,” kata Prabowo.

Dalam Debat Capres 2024 itu, Prabowo juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, juga akan memberikan internet gratis di desa-desa.

“Saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan makan gratis yang harus diprioritasklan. Bukan internet gratis tidak penting. Kalau saya jadi presiden, saya bawa internet gratis ke setiap desa,” imbuh dia.

Wanita muda terkemuka

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.