32 di erek erek

kehilangan masa remaja

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

bibit jahat

KAI Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Argo Bromo Anggrek Jadi Rp480 Ribu******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImemberikan diskon tiket kereta hingga 20 persen dari subkelas terendah.

Diskon tiket ini masuk dalam promo Ameizing Trip dan berlangsung pada 7-9 Mei 2023 untuk keberangkatan 8-31 Mei 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dalam promo ini pihaknya mengalokasikan 40.520 tempat duduk untuk berbagai perjalanan KA Jarak Jauh kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan tarif diskon.

"Promo Ameizing Trip ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui penjualan tiket dengan tarif yang terjangkau di bulan Mei 2023," kata kata Joni seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (8/5).

Promo ini berlaku untuk kereta api komersial jarak jauh dan menengah. Namun, tidak berlaku untuk kereta luxury, panoramic, dan kereta wisata lainnya.

Tiket dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, ataupun seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.

Joni berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena kuotanya terbatas. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo Ameizing Trip, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

Berikut daftar kereta yang dapat promo:

1. KA Dharmawangsa relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi PP.

2. KA Fajar Utama Yogyakarta relasi Pasarsenen-Yogyakarta PP.

3. KA Jayakarta relasi Surabaya Gubeng- Pasar Senen PP.

4. KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng-Pasar Senen PP.

5. KA Gumarang relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi PP.

6. KA Kutojaya Utara relasi Kutoarjo-Jakarta Kota pp.

7. KA Jayabaya relasi Pasar Senen-Malang pp.

8. KA Harina relasi Bandung-SUrabaya Pasar Turi PP.

9. KA Jaka Tingkir relasi Pasar Senen-Purwosari pp.

10. KA Kertanegara relasi Purwokerto-Malang pp. 11. KA Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan PP.

12. KA Malabar relasi Bandung-Malang PP.

13. KA Menoreh relasi Semarang Tawang-Jakarta Kota PP.

14. KA Mutiara Selatan relasi Bandung-Surabaya Guberng pp.

15. KA Ciremai relasi Bandung-Semarang Tawang PP.

16. KA Turangga relasi Bandung-Surabaya Gubeng pp.

17. KA Senja Utama Yogyakarta relasi Pasar Senen-Yogyakarta PP.

18. KA Progo relasi Lempuyangan-Pasar Senen pp.

19. KA Brantas relasi Blitar-Pasar Senen PP.

20. KA Ranggajati relasi Jember-Cirebon PP.

21. KA Sancaka/Sancaka Fakultatif relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta PP.

22. KA Fajar Utama Solo relasi Pasar Senen-Solo Balapan.

23. KA Sawunggalih relasi Kutoarjo-Pasar Senen PP.

24. KA Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir PP.

25. KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan-Pasar Senen.

26. KA Sindang Marga relasi Kertapati-Lubuk Linggau PP.

27. KA Singasari relasi Pasar Senen-Blitar PP.

28. KA Matarmaja relasi Malang-Pasar Senen PP.

29. KA Logawa relasi Jember-Purwokerto PP.

30. KA Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap PP.

31. KA Mataram relasi Pasar Senen-Solo Balapan PP.

32. KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi PP.

33. KA Argo Cheribon relasi Gambir-Cirebon-Tegal PP.

34. KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan PP.

35. KA Argo Lawu relasi Gambir-Solo Balapan PP.

36. KA Argo Muria relasi Gambir-Semarang Tawang PP.

37. KA Argo Sindoro relasi Gambir-Semarang Tawang PP.

38. KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng PP.

39. KA Bangunkarta relasi Pasar Senen-Jombang PP.

40. KA Gajayana relasi Gambir-Malang PP.

41. KA Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng PP.

42. KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Semarang Tawang PP.

43. KA Bogowonto relasi Lempuyangan-Pasar Senen PP.

44. KA Majapahit relasi Malang-Pasar Senen PP.

45. KA Brawijaya relasi Malang-Gambir PP.

46. KA Kertajaya relasi Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen PP.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju merespons komentar miring yang menuding subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil, tidak tepat. Kritik soal subsidi kendaraan listrik memang banyak bermunculan.

Salah satunya dilontarkan oleh calon presiden yang diusung Partai Nasdem dan konco-konconya; Anies Baswedan.

Adapun dua menko itu adalah Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik tersebut. Karenanya, kata dia, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut pun bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut ia menuturkan sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani soal kebijakan itu.

Luhut bersikukuh penggunaan kendaraan listrik harus didorong habis-habisan.

"Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," ungkapnya.

Menurutnya, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

"Kalau Vietnam dan Thailand bisa kasih (insentif kendaraan listrik), masa kita tidak bisa? Kalau insentif tidak bagus sama saja kita bunuh diri sendiri," tegas Luhut.

Setali tiga uang, Airlangga juga mengatakan saat ini hampir semua negara telah memberikan subsidi pembelian mobil listrik.

"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (10/5).

[Gambas:Video CNN]

"Seluruh dunia melakukan hal yang sama," tegasnya.

Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyebut subsidi kendaraan listrik bukan solusi tepat dalam menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif itu juga bukan solusi untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Ia memandang insentif justru banyak memberi manfaat ke  masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5) lalu.

Sayap Beku

Menaker Bakal Usut Tuntas Kasus Staycation Demi Perpanjang Kontrak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah perusahaan di Kawasan Industri di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terkait ajakan staycation dengan bos kepada karyawati agar kontrak kerjanya diperpanjang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual di tempat kerja tersebut.

"Kami masih mendalami kasus ini dan memastikan pelindungan ketenagakerjaan bagi korban, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib termasuk kepada Kementerian Ketenagkerjaan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (10/5).

"Jadi kepolisian akan menangani aspek pidana, sedangkan Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalami pada aspek ketenagakerjaan seperti syarat kerja, hubungan kerja, upah, dsb," kata Ida.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Ida meminta semua pihak untuk mengutamakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual sebagai bagian dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

"Sekali lagi, komitmen pencegahan ini kita wujudkan secara bersama-sama, di antaranya melalui aturan normatif yang berlaku di perusahaan, hingga membangun budaya kesadaran pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja," imbuhnya.

Ida pun meminta kepada jajaran Kemnaker untuk lebih memasifkan sosialisasi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja kepada seluruh perusahaan dan kawasan industri.

"Saya juga mengajak semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, serikat pekerja/serikat buruh, untuk bersama-sama memerangi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Kemenhub Sanksi Perusahaan Bus Tercebur di Guci Jika Terbukti Lalai******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberikan sanksikepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam musibah bus tercebur ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini pihaknya melalui Direktorat Angkutan Jalan masih melakukan investigasi. Ia menyebut Kemenhub masih menunggu hasil investigasi tersebut sebelum menjatuhkan sanksi.

"Masih menunggu investigasi yang dilakukan oleh tim apakah yang menjadi penyebab kendaraan bus tersebut bisa melaju di turunan pada posisi parkir dan mesin hidup," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Selain itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.

Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.

"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Sajarod usai kejadian.

[Gambas:Video CNN]