link judi slot

Grup Monster Hadiah

cocaqq

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi  viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu  2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

rtp revo999

Pertamina bakal tutup agen pangkalan bila menjual LPG 3 kg tanpa KTP******

Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan langkah tegas berupa penutupan terhadap agen atau pangkalan yang menjual LPG 3 kilogram (kg) tanpa menggunakan KTP.

“Apabila dia (agen atau pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu dan itu pasti kita tutup,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menutup setiap pangkalan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dimana, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP.

Ia menerapkan pendataan secara digital untuk memperketat sistem pengawasan pembelian tabung gas LPG 3 kilogram (kg) mulai di pangkalan hingga ke pengecer sehingga pendistribusian tepat sasaran.

“Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi,” jelas Alfian.

Menurutnya, dengan sistem digitalisasi memungkinkan deteksi cepat terhadap pangkalan yang melanggar aturan. Pangkalan yang tidak mematuhi instruksi akan terdeteksi, dan tindakan tegas akan diambil, termasuk penutupan pangkalan yang melakukan pelanggaran.

Alfian menekankan pentingnya penggunaan KTP dan NIK sebagai langkah untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi subsidi LPG 3 kg.

Pertamina juga merencanakan pemasangan aplikasi merchantdi warung untuk memantau dan mengontrol pembelian LPG 3 kg. Hal ini akan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan terkoneksi dengan sistem data Pertamina.

“Warung ini akan kita buat seperti perpanjangan dari pangkalan dimana kita juga akan memasang merchantappsdi situ. Begitu merchantappsnya ada berartikan data yang di handphone si penjual itu akan terkoneksi ke data P3KE maupun data on demandyang sudah kita tambahkan di sana,” ucap Alfian.

Ia menuturkan dengan pemasangan merchant apps, setiap transaksi dapat terkoneksi dengan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data on demand, memastikan pembelian yang tepat dan tercatat.
 

 

Alfian menambahkan dengan sistem digitalisasi, Pertamina dapat dengan mudah mendeteksi pangkalan yang tidak mematuhi instruksi yang telah diberikan.

“Sehingga kita bisa juga mengontrol pembelian di situ, jadi mereka tetap bisa melakukan pembelian di sana di sepanjang merchant appsnyaada di sana dan kita koneksi ke sistem data kita,” tambah Alfian.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Kementerian ESDM mencatat dari 2020-2022, realisasi volume LPG subsidi terus meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen. Sedangkan realisasi LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9 persen.

Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran LPG subsidi di 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton (MT), namun dengan adanya transformasi pendistribusian LPG 3 kg Tepat Sasaran, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta MT meskipun masih melebihi kuota yang ditetapkan untuk 2023.

Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat dari sekitar 3 persen di 2021 menjadi sekitar 5 persen di 2023 akibat terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.


Baca juga: KESDM catat 31,5 juta NIK telah daftar sebagai konsumen LPG 3 kg
Baca juga: Pemerintah sampaikan alasan kebijakan beli LPG 3 kg perlu mendaftar
Baca juga: Beli LPG 3 kg wajib daftar, Ekonom singgung pentingnya pembaruan data

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

totomacau4d

KAI dan KNKT investigasi penyebab kecelakaan KA di Bandung******

KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera menginvestigasi penyebab kecelakaan kereta api (KA) di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"KAI juga akan melakukan investigasi bersama KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan," ucap Vice President Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Upaya lainnya ialah mengevakuasi dua rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan.

"Bagi perjalanan KA-KA yang akan melintas di wilayah Haurpugur-Cicalengka, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain," ungkap Joni.

Sementara itu, EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan jalur rel antara Haurpugur-Cicalengka untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut.

"KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di dua KA yang mengalami musibah tersebut," ucap dia.

KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat kecelakaan antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng-Bandung dan Commuterline Bandung Raya di Km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka pada Jumat pukul 06.03 WIB tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengirimkan tim untuk menindaklanjuti dan mengevakuasi korban kecelakaan KA tersebut.

"Guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal.

Baca juga: Kemenhub kirimkan tim ke lokasi tabrakan KA di Cicalengka Bandung
Baca juga: Tabrakan KA Turangga dengan KA Lokal Cicalengka terjadi di Bandung
Baca juga: KA Turangga tabrakan dengan KA Lokal di Cicalengka

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Ji Youjiang Yuchu

trik slot pg

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

Peramal Tai Chi

eropa 4d slot gacor

KAI kembalikan uang pembelian tiket penumpang KA Cikurai******

KA Cikurai hari perjalanannya dibatalkan. Tiket dikembalikan 100 persen

Garut (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengembalikan uang pembelian tiket penumpang Kereta Api (KA) Cikurai relasi Stasiun Garut - Pasar Senen, Jakarta karena ada pembatalan pemberangkatan akibat insiden tabrakan dua KA komersial di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat.

"KA Cikurai hari perjalanannya dibatalkan. Tiket dikembalikan 100 persen," kata Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanepi saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Jumat.

Ia menjelaskan perjalanan KA Cikurai dari Stasiun Garut menuju Bandung, kemudian tujuan akhir Stasiun Pasar Senen, Jakarta dibatalkan karena adanya tabrakan dua kereta di jalur rel KA wilayah Bandung.

Adanya pembatalan pemberangkatan itu, kata dia, KAI Daop 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena tidak bisa melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi KA.

"KAI Daop 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan perjalanan KA dampak kejadian kecelakaan KA Turangga dengan KA lokal," katanya.

Dampak pembatalan berangkat KA Cikurai, sejumlah penumpang beramai-ramai mengembalikan tiket KA yang sudah dipesan sebelumnya untuk ditukarkan dengan uang.

Salah seorang penumpang yang menukarkan tiket KA Cikurai Sri Yolanda mengatakan, tidak melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan tiketnya dikembalikan dan diganti dengan uang 100 persen.

"Dananya diganti seratus persen," katanya.

Ia menyampaikan awalnya hendak liburan bersama 11 anggota keluarganya dengan menumpang KA Cikurai dari Stasiun Garut menuju Jakarta.

Namun adanya insiden tabrakan dua KA di Cicalengka, kata dia, akhirnya liburan bersama keluarga ke Jakarta ditunda.

"Tadinya mau ke Jakarta ke rumah saudara, tapi enggak jadi," katanya.

Sebelumnya kecelakaan dua KA komersial Turangga relasi Bandung-Surabaya dengan KA lokal Bandung relasi Padalarang-Cicalengka bertabrakan di jalur petak Stasiun Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat sekitar pukul 06.00 WIB.

Baca juga: PT KAI sebut minat KA relasi baru Garut-Jakarta bagus

Baca juga: PT KAI tambah layanan KA jarak jauh di Stasiun Leles dan Cibatu
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

nineqq

ITB ikut bantu identifikasi sumber gempa di Sumedang******

Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Badan Geologi. Kemungkinan ada sumber gempa di sana, yakni aktivitas dari Sesar Cileunyi-Tanjungsari

Bandung (ANTARA) - Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan akan ikut serta membantu mengidentifikasi gempa bumi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk menentukan lebih jelas sumber gempa yang telah merusak ratusan rumah milik warga setempat.

"Belajar dari gempa yang terjadi di Sumedang, kami akan mencari parameter yang lebih jelas. Kemungkinan nanti akan dimasukkan ke dalam sumber-sumber gempa baru yang terjadi di Indonesia," kata Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano di Bandung, Selasa.

Baca juga: 400 rumah rusak & 500 orang mengungsi akibat gempa susulan di Sumedang

Irwan mengatakan dirinya sepakat dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi (PVMBG) yang menyatakan gempa bumi tersebut diperkirakan terjadi karena adanya aktivitas Sesar Cileunyi-Tanjungsari.

“Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Badan Geologi. Kemungkinan ada sumber gempa di sana, yakni aktivitas dari Sesar Cileunyi-Tanjungsari,” katanya.

Menurutnya ada kemungkinan pemicu gempa tersebut karena adanya pergerakan sesar aktif.

“Namun, masih perlu dicari untuk jelasnya. Baik parameter sumber gempanya, panjangnya, tingkat aktivitasnya, maksimum magnitudonya, serta lain sebagainya," kata dia.

Baca juga: Kementerian PUPR: Kondisi terowongan Tol Cisumdawu aman pascagempa

Selain itu, lanjut dia hal lain yang menjadi perhatian adalah kekuatan gempa yang tidak terlalu besar, namun dapat menimbulkan dampak kerusakan yang signifikan.

"Terdapat tiga hal yang menjadi fokus, pertama adalah ternyata ada sumber gempa yang tidak terlalu besar dari magnitudo-nya, namun ternyata cukup dangkal kedalamannya,” kata Irwan.

Menurut dia, kondisi geografis wilayah di Sumedang dan sekitarnya yang memiliki banyak penduduk dan telah dipadati bangunan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan banyak kerusakan saat terjadi bencana.

Oleh karena itu, Irwan meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana gempa yang walaupun kekuatannya tidak terlalu besar, namun tetap dapat menimbulkan dampak kerusakan.

"Hal inilah yang perlu menjadi pembelajaran, khususnya bagi masyarakat di Jawa Barat. Sebab, kita juga pernah ada kejadian yang mirip, yakni gempa Cianjur pada November tahun lalu. Meski kekuatannya berbeda, tapi tetap memberikan kerusakan yang signifikan," kata dia.

Baca juga: Kemarin, gempa di Sumedang hingga tsunami di Jepang

 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024