petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara kredit hp di akulaku tanpa dp

permainan slot gacor 742Jutaan kata 554804Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit hp di akulaku tanpa dp》

Cak Imin Kritik Efektivitas Omnibus Law ke Percepatan Investasi******

Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.
Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia. (CNN Indonesia/Farid)
Jakarta, CNN Indonesia--

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.

Cak Imin menilai UU Ciptaker belum mampu memberikan rasa nyaman dan tindak lanjut kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara "Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda" pada Rabu (6/12).

Lihat Juga :
Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Pelayanan yang diberikan untuk investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]



"Mereka (China) betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia kini juga
menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Pada 2020, PKB menjadi salah satu partai koalisi pemerintah yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain PKB, Undang-undang yang sempat melahirkan kontroversi dalam pengesahannya itu juga disetujui oleh NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PDIP dan PAN. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan regulasi sapujagat itu.

(mab/chri)

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

BPK menemukan masalah besar di 11 BUMN. Masalah menyangkut perjanjian kerja dengan pihak lain yang tak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai.
BPK menemukan masalah besar di 11 BUMN. Masalah menyangkut perjanjian kerja dengan pihak lain yang tak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai. ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

(skt/agt)




bab terbaru:deposit 50 jadi 100 to kecil

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
info kredivo terbaru
sinislot 4d
slot gacor abis
rtp menara368
nama slot terpercaya
erek erek 26 2d
prediksi oregon 03 jagotogel
indo777game
garuda slot online
Daftar isi semua bab
Bab 1 pola gacor aztec gems hari ini
Bab 2 winlive88
Bab 3 mau kredit hp tanpa dp
Bab 4 pola 777 slot online
Bab 5 under slot
Bab 6 naga188
Bab 7 nama slot terbaru
Bab 8 interslot188
Bab 9 slot tergacor bulan ini
Bab 10 my voucher lazada
Bab 11 selot212
Bab 12 daftar slot rtp
Bab 13 slotgacor
Bab 14 slot gacor hari malam ini
Bab 15 qiqislot
Bab 16 cara pasang togel secara online
Bab 17 rupiah777
Bab 18 jayabola
Bab 19 pragmatic88 play demo
Bab 20 slot gacor 1
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7939bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Tian Yun Xian Yuan

bangjago88 2
Kepala BKPM Bahlil menyebut Timnas AMIN berhalusinasi soal IKN Nusantara sepi investor.
Kepala BKPM Bahlil menyebut Timnas AMIN berhalusinasi soal IKN Nusantara sepi investor. (Foto: REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

permainan gacor hari ini
Ekonom menyebut selain insentif pajak, cara lain yang bisa dilakukan pemerintah menyemarakkan IKN adalah jaminan proyek itu lanjut meski Jokowi lengser.
Ekonom menyebut selain memberikan insentif pajak, cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyemarakkan ibu kota baru adalah jaminan bahwa proyek itu lanjut meski Jokowi lengser. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Lihat Juga :
TKN Prabowo Sindir Eropa, Anti Energi Kotor Tapi Ngemis Batu Bara RI

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lihat Juga :
ANALISISKenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

Lihat Juga :
Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

Lihat Juga :
Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

mata evolusi

bonus new member bebas ip
BMKG membeberkan dampak erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Minggu (3/12) lalu ke dunia penerbangan.
BMKG membeberkan dampak erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Minggu (3/12) lalu ke dunia penerbangan. Ilustrasi. (Basarnas).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat pada 3 Desember 2023 lalu berdampak sangat signifikan bagi dunia penerbangan.

Berdasarkan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), semburan abu vulkanik mencapai ketinggian 5.891 Mdpl.

"Kondisi ini menyebabkan kode warna penerbangan menjadi merah. Abu vulkanik bergerak ke arah utara hingga barat dengan warna abu-abu dengan hingga hitam dan intensitas pekat," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (5/12).

Kemudian, berdasarkan VAA itu, Meteorological Watch Office (MWO) BMKG Jakarta menerbitkan SIGMET sebagai panduan bagi penerbangan yang melewati daerah terdampak.

Guswanto mengungkapkan penentuan jalur lalu lintas penerbangan merupakan tanggung jawab otoritas penerbangan dan Air Traffic Controller (ATC).

Kendati demikian, untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan di sepanjang jalur penerbangan yang berpotensi terdampak letusan Gunung Berapi, BMKG selalu memperbaharui infonya melalui beberapa tipe laporan, seperti berita SIGMET WV, Aerodrome Warning, dan METAR.

"SIGMET merupakan berita yang diterbitkan oleh Meteorological Watch Office (MWO) selaku unit layanan yang memiliki tugas khusus di area Flight Information Region(FIR)," ujarnya.

Lihat Juga :
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp18,19 T di Semester I 2023

SIGMET WV merupakan salah satu jenis SIGMET yang dikhususkan untuk menginfokan perihal sebaran abu vulkanik.

Letusan Gunung Marapi di Sumatera Barat terletak di area FIR Jakarta, sehingga MWO Jakarta yang bertugas untuk menerbitkan SIGMET WV untuk erupsi Gunung Marapi.

Jika letusan Gunung Marapi terdeteksi ada di area bandara (aerodrome), maka Stasiun Meteorologi wajib untuk menerbitkan METAR dan Aerodrome Warning.

METAR merupakan sandi cuaca yang diterbitkan Stasiun Meteorologi secara rutin 30 menit atau 1 jam sekali. Aerodrome Warning diterbitkan Stasiun Meteorologi ketika ada fenomena cuaca signifikan yang mengganggu aktivitas penerbangan di Aerodrome, termasuk sebaran abu vulkanik.

Lihat Juga :
Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog

BMKG memberikan rekomendasi berdasarkan informasi dari Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin dan VONA dari PVMBG, sehingga dipergunakan dalam Collaborative Decision Making (CDM) untuk membantu Otoritas Layanan Bandara Udara untuk memutuskan suatu bandara apakah akan tetap dibuka atau ditutup.

Berdasarkan berita SIGMET yang diterbitkan, ruang udara terdampak abu vulkanik mencapai ketinggian sekitar 15 ribu meter dpl, dan abu vulkanik bergerak ke arah Barat dengan kecepatan 65 km per jam. Kemudian pada pukul 17.13 WIB pergerakan abu vulkanik berubah ke arah barat daya.

Selanjutnya pada jam 18.18 WIB pergerakan abu vulkanik menyebar ke arah Barat Laut dengan kecepatan 28 km per jam pada ketinggian sekitar 9 ribu Mdpl sedangkan pada ketinggian 15.000 Mdpl bergerak ke arah Barat Daya dengan kecepatan 83 km per jam.

Pada Senin (4/12) pukul 08.52 WIB letusan aktivitas Gunung Marapi menurun sehingga kode warna penerbangannya berubah menjadi oranye.

Hingga saat ini BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas Gunung Marapi, baik pengamatan melalui citra satelit cuaca, maupun koordinasi dengan PVMBG, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, dan VAAC Darwin.

Berdasarkan citra satelit cuaca terkini aktivitas letusan Gunung Marapi teramati sebaran abu vulkanik bergerak ke arah Barat Daya dan berdasarkan berita SIGMET ketinggian ruang udara terdampak abu vulkanik mencapai 4 ribu Mdpl. Bandara yang berpotensi terdampak abu vulkanik ialah Bandara Minangkabau.

Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Desindra menegaskan telah dilakukan pengamatan sebaran abu vulkanik di Bandara Minangkabau dengan menggunakan paper testkemarin pada pukul 08.00-09.00 WIB dan hari ini pada pukul 08.00-09.00 WIB dengan hasil negatif atau abu vulkanik tidak terdeteksi di Bandara Minangkabau Padang).

"Selanjutnya BMKG mengimbau kepada setiap pelaku jasa penerbangan dapat melakukan updateinformasi mengenai perkembangan situasi dari kejadian letusan Gunung Marapi baik yang dikeluarkan oleh BMKG maupun pihak-pihak yang terkait," ujar Desindra dalam keterangan yang sama.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Lahir pada tahun 1984

slot modal receh
Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisian Vietnam pada Oktober 2022 lalu. Ia diduga menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp192 triliun.
Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisian Vietnam pada Oktober 2022 lalu. Ia diduga menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp192 triliun. ( iStockphoto/Todor Dinchev).
Jakarta, CNN Indonesia--

Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisian Vietnam pada Oktober 2022 lalu. Ia diduga menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp192 triliun.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik. Maklum uang yang digelapkan sangat besar. Sebagai gambaran, nilainya setara 3,2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.

Lantas siapa Truong My Lan?

"Berdasarkan pernyataan kementerian, My Lan yang ditangkap pada akhir tahun lalu sudah memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar Euro dari Saigon Commercial Bank lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga," tulis DW.

Dilansir dari berbagai sumber, Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober, 1956. Keluarganya adalah imigran dari China.

Tak banyak cerita tentang masa kecil Lan. Mengutip SCMP, Lan sempat berjualan aksesoris di sebuah pasar di Distrik 5 Kota Ho Chi Minh.

Pada 1992, Lan mendirikan Van Thinh Phat Limited Liaibility Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estat yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik.

Lihat Juga :
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp18,19 T di Semester I 2023

Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memupuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar.

Pada 2007, ia mendirikan Van Thinh Phat Group (VTP Group Holdings) dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lan mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai 4,8 triliun dong.

Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SCB dan menghasilkan 30 triliun dong.

Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank. Lan diduga mengendalikan 91 persen SCB, melalui 27 nominasi, dan antara Februari 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminan, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal.

Namun, Lan berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di bank sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar US,2 juta untuk memalsukan laporan pengawasan mereka terhadap SCB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan.

Nama Lan juga sempat muncul pada Panama Paper sebagaibeneficiarydari EuroAsia. ID Concept Group Limited, perusahaan cangkang dengan alamat terdaftar di "surga pajak" British Virgin Island.

Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya, yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil, yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Lan menikah dengan pengusaha real estat Hong Kong Eric Chu Nap Kee dan memiliki seorang putri Chu Duyen Phan. Keluarga Lan merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Ketuhanan Otak Ringan

siptogel
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Investasi dan DPM PTSP di daerah.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Investasi dan DPM PTSP di daerah. (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Investasidan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

Bahkan, ia membandingkannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Namun, Bahlil mengingatkan peran kementeriannya yang penting dalam mendatangkan pemasukan bagi negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

"Mereka juga bilang sama saya, 'Pak, yang tukang petikan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai.

"Mereka (investor) sudah berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia, dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Saya orang suci

slot gacor mudah menang
Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menkeu Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.
Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menkeu Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh. Ilustrasi. (AFP/BAY ISMOYO).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)