live 789 slot

Sutra Kaisar Prasejarah

Spotify PHK 200 Karyawan******

Spotify melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan dari unit podcasting perusahaan.

Karyawan yang di PHK itu berjumlah 2 persen dari tenaga kerja global perusahaan streaming audio tersebut.

Dalam sebuah catatan yang dikutip dariCNN.com, Selasa (6/6), perusahaan yang berbasis di Swedia mengatakan PHK sebenarnya keputusan yang sulit untuk diambil. Tetapi keputusan sulit itu harus segera diambil untuk kepentingan yang lebih besar.

"Kami memperluas upaya kemitraan kami dengan podcaster terkemuka dari seluruh dunia dengan pendekatan khusus yang dioptimalkan untuk setiap acara dan pembuat konten. Poros fundamental dari proposisi yang lebih seragam ini akan memungkinkan kami mendukung komunitas kreator dengan lebih baik," katanya.

Spotify bertaruh besar pada podcast dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, mereka mendesain ulang aplikasi.

Mereka telah menghabiskan lebih dari US0 juta untuk studio penghasil podcast.

Spotify juga memiliki sejumlah podcast eksklusif yang didistribusikan, seperti 'The Joe Rogan Experience'dan podcast 'Call Her Daddy'Alex Cooper.

Namun, perusahaan telah mengurangi jumlah eksklusif yang dimilikinya. Kesepakatan dengan guru swadaya Brené Brown, jurnalis olahraga Jemele Hill, dan kesepakatan Barack dan Michelle Obama akan kedaluwarsa.

Spotify (SPOT) mengatakan memiliki 100 juta pendengar podcast dan merupakan penerbit podcast nomor 1 di Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa pendapatan iklan podcast "mengalami pertumbuhan dua digit yang tinggi" dari 2021 hingga 2022.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Membombardir dunia misterius

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Pangkas Biaya Operasi Rp81,8 T, Disney Pixar PHK 75 Karyawan******

Anak Usaha Disney, Walt Disney's (DIS.N) Pixar Animation Studios melakukan PHKterhadap 75 karyawan mereka, termasuk dua di antaranya eksekutif perusahaan.

Mengutip Reuters, Senin (5/6), PHK signifikan pertama dalam satu dekade terakhir ini disampaikan oleh sumber yang tahu persis dengan masalah itu.

PHK tersebut salah satunya menimpa sutradara 'Lightyear' Angus MacLane, animator 26 tahun yang merupakan bagian dari tim kreatif senior pada film-film terkenal seperti 'Toy Story 4' dan 'Coco'.

MacLane dan Susman tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar atas kabar PHK itu. Tak hanya mereka berdua, Wakil Presiden Publisitas Disney Pixar Michael Agulnek juga di-PHK.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Walt Disney Bob Iger mengatakan PHK yang berlangsung 23 Mei adalah bagian dari rencana perusahaan untuk menghilangkan 7.000 pekerja dan memangkas biaya US,5 miliar atau Rp81,8 triliun (Kurs Rp14.887 per dolar AS).

Selain PHK pihaknya juga akan melakukan restrukturisasi dengan menggabungkan grup film dan televisi menjadi satu unit hiburan Disney dan menghilangkan divisi yang bertanggung jawab atas distribusi.

Meskipun kecil dibandingkan dengan basis karyawan Pixar yang berjumlah sekitar 1.200, PHK tersebut terkenal karena studio tersebut adalah kekuatan kreatif yang menghasilkan waralaba dan karakter yang mendorong pendapatan di seluruh Disney.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

BEI Panggil Waskita dan WIKA soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan******

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memanggil jajaran direksi PTWaskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA untuk mengklarifikasi dugaan manipulasi laporan keuangan.

"Informasi sudah kami peroleh. Satu, lewat ketemu langsung dengan jajaran direksi (Waskita dan WIKA). Kedua, kami sudah mengirimkan inquiry(pertanyaan). Biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi ini. Tentu bukan perusahaan saja, kami juga memanggil pihak terkait," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di BEI, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Namun, Nyoman mengatakan belum bisa membuka apa hasil pertemuan dengan jajaran direksi Waskita dan WIKA tersebut. Menurutnya, saat ini proses klarifikasi masih berlangsung.

"Enggak, engak arah ke sana (sanksi), kan prosesnya masih berjalan. Jangan ke sana dulu, lebih baik tunggu dulu saja. Jangan berandai-andai," tegas Nyoman.

Nyoman juga menolak mengamini apakah selama ini laporan keuangan Waskita dan WIKA terbukti janggal. Ia meminta seluruh pihak menunggu keterangan resmi perusahaan atas penyelidikan BEI tersebut.

"Saya enggak boleh ke substansi karena ini masih dalam proses. Onceada informasi yang nanti perlu mereka sampaikan, semua itu akan disampaikan lewat website kami. Jadi, bisa dibaca apa yang kami lakukan, apa yang kami emphasizing, substansi apa yang menjadi pertanyaan kami di bursa. Nanti akan ada di tanggapan mereka," tutup Nyoman.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA ini dihembuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia menyampaikan kecurigaan tersebut di depan Komisi VI DPR RI.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan dua BUMN karya itu selalu mengklaim untung dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Tiko menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Zulhas soal Ekspor Pasir Laut: Saya Enggak Ikut, Itu Inisiatif KKP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara soal kebijakan pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut.

Ia mengaku tidak ikut membahas izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menurutnya, aturan itu merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya enggak ikut membahas itu. Tapi saya cek ke Setkab (Sekretariat Kabinet) memang betul (ekspor pasir laut diizinkan). Itu inisiatifnya Kementerian Kelautan," kata Zulhas di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Zulhas menyebut posisinya sebagai menteri perdagangan membuatnya mau tak mau harus mengikuti PP soal izin ekspor pasir laut.

"Kalau sudah ada PP kan saya ini menteri ya gimana. Kalau enggak suka saya kan mesti keluar, ya mau enggak mau," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Melalui Pasal 6 PP tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Sementara pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]