slot game gacor hari ini

Apakah Anda suka bermain game?

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Sistem memasak Shaolin

PMKRI Luncurkan Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045******

“Sekarang kita hidup di era digital, PMKRI punya website, nantinya semua akan dimuat di situ. Sehingga cabang juga bisa memantau kinerja PMKRI di tingkat pusat. Termasuk juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2030,” tambah Pius Yolan.

Visi Strategis Roadmap PMKRI

Dikatakan dia, akuntabilitas juga menjadi salah satu upaya untuk mengontrol kinerja PMKRI. Ke depan, lanjutnya, yang dioptimalkan adalah semangat keterbukaan. “Kesetaraan, keharmonisan, dan kesinambungan aturan PMKRI baik di tingkat legislatif dan eksekutif juga sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari target percapaian,” urai dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXII PMKRI yang akan datang menjadi titik awal dari pelaksanaan roadmaptersebut. Yang pasti,  tegasnya, selalu ada evaluasi dan monitoringdari setiap tujuan indikator pencapaian sebagai bagian dari roadmapPMKRI.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, Yohanes Tola, mengatakan visi strategis Roadmap PMKRI di bidang ekonomi kreatif adalah pada tahun 2045 PMKRI mandiri secara ekonomi.

Selain itu, dalam pembahasan pleno komisi menghasilkan beberapa poin penting menuju satu abad usia Indonesia.

“Di tahun 2024 pada MPA PMKRI XXXII akan ditetapkan visi strategis tersebut sebagai peta jalan PMKRI, dan tahun 2025 melaksanakan perintah ketetapannya. Kemudian 2026 minimal terdapat 19 cabang PMKRI sudah membuat badan-badan yang ditetapkan,” jelasnya.

Dan pada 2028, katanya, minimal sudah 19 cabang menghasilkan produk ekonomi kreatif, di tahun 2030 karya-karya ekonomi kreatif PMKRI secara nasional sudah berdampak bagi seluruh cabang PMKRI se-Indonesia. Lalu targetnya pada 2034 kader-kader PMKRI menjadi pelaku ekonomi kreatif secara mandiri.

Selain itu, di tahun 2036 PMKRI mampu memasarkan karya-karya dari cabang-cabang se-Indonesia dan mempromosikan hasil kreatif di kancah nasional. Dan kemudian pada 2038 kader PMKRI sudah mampu bersaing.

Yonas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan Workshop Nasional terutama partisipasi aktif Cabang PMKRI se-Indonesia.

Pengembangan SDM, Riset, dan Teknologi

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2022-2024 Tri Natalia Urada menerangkan sumber daya manusia PMKRI berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global. Hal ini, lanjutnya, adalah visi strategis PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan SDM di tahun 2030 yakni pembenahan struktur/kelembagaan, dalam membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan nonformal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik,” ungkapnya.

Tri Natalia menambahkan kebijakan di bidang riset dan teknologi menuju tahun 2030 yaitu PMKRI sudah memiliki kanal jurnal ilmiah sendiri, aplikasi/platform dan riset sepak terjang PMKRI.

Dikatakan dia, standar utama dalam pengembangan SDM adalah membaca, menulis dan berdikusi. Tiga hal tersebut meningkatkan kecerdasan dan menjanjikan wawasan pengetahuan yang makin luas.

“Pengembangan SDM di internal PMKRI telah dilakukan, salah satunya dengan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah. Dengan demikian, kader PMKRI juga bisa menulis di websiteyang telah dikembangkan,” ungkapnya.

Berbagai pelatihan pun telah dilakukan. Baik untuk ekonomi kreatif hingga konsentrasi riset dan teknologi. “Kolaborasi menjadi kunci utama sehingga PMKRI bisa eksis. 2045 masih lama, tetapi kita siapkan diri dari sekarang,” tegasnya.

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Prabowo Obral Program Makan Gratis di Debat Terakhir Capres 2024******

“Saya punya internet gratis untuk sekolah, untuk UMKM. Tapi, ada yang menarik, di Pontianak pada 20 Januari, Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, internet gratis penting untuk mengatasi ketimpangan digital di Indonesia. Ganjar kemudian bertanya kepada Prabowo, “etuju tidak bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya?” tanya Ganjar.

Atas pertanyaan Ganjar tersebut, Prabowo menjelaskan tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak penting. Ia menduga Ganjar mendapatkan informasi yang kurang lengkap mengenai pernyataan yang dia lontarkan di Pontianak.

“Mungkin tidak lengkap yang bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, miskin, kalangan bawah, itu yang saya maksud,” ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo merasa internet gratis memang bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan digital. Prabowo bahkan mengaku akan membawa internet gratis ke seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden, tetapi ia tetap akan memprioritaskan makan gratis.

“Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi, makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategis, itu utama bagi saya,” ujar dia.

Pada sesi Debat Capres 2024 yang terakhir, Prabowo Subianto memang banyak menyampaikan gagasan tentang makan gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil. Pada segmen kedua dia menyebut makanan bergizi menjadi solusi masalah kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya berencana membuat program makan gratis untuk masyarakat miskin.

Kemudian pada sesi ketiga, Prabowo sempat menanyakan tentang program makan gratis kepada Ganjar Pranowo. Selanjutnya pada segmen keempat, dia Prabowo menyampaikan komitmennya kepada kaum perempuan dengan memberikan bantuan gizi berupa makan gratis untuk ibu hamil untuk mencegah stunting.

istri parit

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Toko Senjata Wanjie

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Curang dan memasuki dunia lain

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).