kakek zeus vektor

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Kino Food Indonesia Tutup, Ini Penyebabnya******

Bursa Efek Indonesia mencatatkan PT Kino Food Indonesia (KFI) dilikuidasi oleh induk usaha PT Kino Indonesia Tbk (KINO). Hal itu terungkap dalam keterbukaan informasi dengan nomor 089/CF-CS/OJK/092023.

Dalam surat itu, Sekretaris Perusahaan KINO Clara Alexandra Linanda, mengatakan keputusan likuidasi diambil berdasarkan keputusan sirkuler yang diambil para pemegang saham KFI selaku pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Integrasi bisnis menjadi alasan KFI dilikuidasi oleh Kino Indonesia.

Selain integrasi bisnis, 80,4 persen saham KFI dimiliki oleh Kino Indonesia. Namun, ia menjelaskan bahwa kelangsungan Kino sama sekali tidak berdampak terhadap operasional maupun keberlangsungan perusahaan.

"Tidak ada dampak pada kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan," ujarnya.

Sebagai informasi, Kino Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor produksi dan distribusi konsumsi terbaru. Sejumlah produk Kino Indonesia adalah makanan, minuman, farmasi, dan bodycare. Perusahaan tersebut memiliki total 19 merek dan 16 kategori produk.

Kino Food Indonesia awalnya merupakan PT Morinaga Kino Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara Kino Indonesia dengan Morinaga & Company Limited yang berasal dari Jepang.

Pada 2019, Kino Indonesia mengambil alih Morinaga Kino Indonesia dan merubah perusahaan tersebut menjadi KFI. KFI merupakan merupakan produsen permen, minuman serbuk, makanan dari cokelat, makanan bayi dan berbagai produk lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Pakar pribadi si cantik sekolah

Luhut soal Kapan Peresmian Kereta Cepat: Anytime******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanenggan memastikan apakah peresmian Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dihelat 1 Oktober 2023.

"Launchingya anytime, tapi Pak Presiden (Joko Widodo) ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat umum di sepanjang rel untuk mencoba (kereta cepat)," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Luhut malah memberi angin segar bahwa KCJB akan diperpanjang ke Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, ia mengklaim China semangat untuk menggarap dan melanjutkan rute kereta cepat saat ini.

"Seperti yang berkali-kali kami sampaikan, Presiden (Joko Widodo) kan mengarahkan ada studi kereta cepat sampai Surabaya. Mereka (China) juga sangat senang kalau mereka bisa terlibat di situ, nanti kita lihat ke sana, memang teknologinya. Tapi menurut saya dengan pengalaman mereka sudah 41 ribu km buat KA cepat saya kira perlu kita pertimbangkan," tutur Luhut.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya juga masih menunggu izin operasional Kementerian Perhubungan.

"Tanggal 1 (Oktober) kita tunggu, kita tunggu. Kan Kementerian Perhubungan harus memberikan izin dulu. Kita tunggu, kita tunggu," ungkap Dwiyana.

"Ya terus intens (komunikasi soal izin operasional). Kan harus berproses, tadi saya sudah ceritakan harus berproses. Karena pertama kalinya kita membangun sistem, benar-benar harus hati-hati, harus smoothsemuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

Transmart Balik Lagi dengan Diskon Seharian, Berlaku Semua Gerai!******

Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gede-gedean. Pesta diskon seharian ini berlangsung pada Selasa (26/9) di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Di Full Day Sale spesial September Ceria ini, Transmart kasih diskon hingga 50 persen untuk beragam produk dan ada tambahan diskon lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

Mumpung sekarang pekan gajian, kan. Pas banget waktunya belanja bulanan di Transmart dan dapetin diskonnya biar belanjamu lebih hemat!

Apalagi kalau bayarnya pakai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah, diskon yang didapat jadi berlipat.

Yuk, jangan sampai ketinggalan Transmart Full Day Sale ini berlangsung hanya satu hari saja di gerai terdekat di kotamu. Kapan lagi kan belanja murah dengan diskon berlimpah?

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Gagal Bayar Obligasi, Bos Evergrande di Bawah Pengawasan Polisi******

Konglomerat sekaligus pendiri raksasa properti China Evergrande Hui Ka Yan dilaporkan berada di bawah pengawasan polisi buntut perusahaan gagal bayar obligasi sesuai waktu yang ditentukan.

Hal ini menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai masa depan perusahaan pengembang properti tersebut di tengah krisis sektor properti di China.

Dilansir dari Reuters,Rabu (27/9), Hui sudah dibawa pergi oleh polisi sejak awal bulan dan diawasi secara ketat di sebuah lokasi yang ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh sumber yang mengetahui masalah ini.

Belum jelas mengapa Hui ditempatkan di bawah 'pengawasan rumah'. Adapun, tindakan tersebut merupakan jenis tindakan yang tidak termasuk dalam penahanan atau penangkapan formal. Penangkapan ini juga bukan berarti Hui akan didakwa melakukan kejahatan.

Laporan tindakan terhadap Hui muncul usai polisi di China Selatan mengatakan pada awal bulan ini mereka telah menahan beberapa staf di unit manajemen kekayaan Evergrande, yang menghimpun dana dari investor perorangan dengan menjual produk investasi.

Kendati pernah menjadi pengembang terlaris di China, krisis keuangan Evergrande mulai diketahui publik sejak 2021.

Sejak saat itu, Evergrande dan sejumlah perusahaan sejenisnya gagal membayar kewajiban utang luar negeri di tengah melambatnya penjualan rumah dan lebih sedikitnya jalan baru untuk penggalangan dana.

Tak hanya itu, rencana restrukturisasi utang luar negeri Evergrande tampaknya akan goyah dan prospek perusahaan dilikuidasi semakin menguat.

Kelompok kreditur luar negeri utama Evergrande berencana untuk bergabung dengan petisi pengadilan likuidasi yang diajukan terhadap pengembang tersebut jika raksasa properti itu tidak mengajukan rencana restrukturisasi utang baru pada akhir Oktober mendatang.

Rencana tersebut muncul setelah perusahaan itu mengguncang pasar dengan pengumumannya bahwa mereka tidak dapat menerbitkan obligasi baru sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utangnya, lantaran investigasi regulator terhadap unit utamanya di China, Hengda Real Estate.

Hengda, dalam pengajuan terpisah, mengatakan bahwa mereka telah gagal membayar pokok dan bunga obligasi senilai 4 miliar yuan atau sekitar Rp8,4 triliun yang jatuh tempo pada 25 September silam.

Sementara itu, saham Evergrande berakhir turun 19 persen pada Rabu (27/9). Sementara, indeks yang melacak pengembang itu yang terdaftar di Hong Kong turun 0,2 persen.

Kabar Evergrande gagal membayar obligasi pun kembali mengguncang para investor. Mengutip CNN, mereka resah dengan nasib raksasa properti ini setelah perusahaan tersebut memperingatkan bahwa upaya-upaya untuk merestrukturisasi utangnya berada dalam masalah.

Peringatan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah raksasa properti ini masih dapat menyelesaikan restrukturisasi utang multi-miliar dolar yang sedang diawasi dengan ketat oleh para investor global.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Kemendag: Bukan Dilarang, Tiktok Shop Bakal Diatur Ketat******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan atau Zulhas bukan akan melarang Tiktok Shop beroperasi di Indonesia. Wacana itu sebelumnya muncul karena Tiktok Shop diduga membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merugi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan Tiktok Shop sebagai social e-commerceakan diatur dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Bukan dilarang. Kalau di Permendag 50 yang revisi akan ada pengaturan yang jelas mengenai e-commerce, jadi social commerce akan ada pemisahan yang lebih jelas," kata Isy di kantor Kemendag, Jumat (22/9).

Ketiga,positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat,larangan marketplace bertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Isy menambahkan Permendag 50 tahun 20230 akan ditandatangani oleh Zulhas pada pekan depan. Setelah itu proses perundangan akan diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mendag Zulkifli sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Ia mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag 50/2020.

[Gambas:Video CNN]