obitogel

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Guru Tao Tongxuan

Mengintip Dana Desa di Papua di Tengah Dugaan untuk Beli Senjata KKB******

Dana Desa di Papua diduga disalahgunakan untuk membeli senjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Fakta itu disampaikan Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go. Ia mengatakan fakta diketahui saat Polri sedang melakukan razia dan menangkap pelaku pembawa senjata api serta amunisi.

Berdasarkan pemeriksaan, kata Donny, pelaku mengaku mendapatkan kedua benda itu dengan cara membeli dari tersangka lain yang telah lebih dulu diproses hukum.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.

"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu di Manokwari, 28 Oktober 2022.

Romylus menegaskan Dana Desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Lalu sebenarnya berapa Dana Desa yang mengalir ke daerah itu?

Berdasarkan data Kementerian Desa (Kemendes), Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 ke Provinsi Papua menyentuh Rp4,79 triliun untuk 5.411 desa. Tercatat sudah 98,42 persen penyaluran Dana Desa terealisasi.

Sementara itu, Kemendes PDT mencatat Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp1,36 triliun yang terbagi ke dalam 1.742 desa. Realisasinya sudah menyentuh 97,42 persen.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, berikut rincian dana desa yang di beberapa daerah rawan konflik:

1. Maybrat, Papua Barat

Di Maybrat pernah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 50 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menggunakan senjata tajam secara tiba-tiba dalam gelap.

Empat orang meninggal dunia imbas insiden tersebut, yakni atas nama Lettu Chb Dirman, Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari.

TNI yang menginvestigasi insiden penyerangan itu menangkap dua orang yang diduga terlibat. Mereka diduga anak buah kelompok separatis pimpinan Manfet Fatem yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Berdasarkan data Kemenkeu, Maybrat mengantongi dana desa sebesar Rp182 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar Rp120 miliar, alokasi formula Rp52,87 miliar, alokasi afirmasi Rp1,26 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp8,14 miliar.

Sedangkan pada tahun ini Maybrat tercatat menerima dana desa sebesar Rp182,29 miliar.

[Gambas:Video CNN]

2. Kali Braza, Yahukimo, Papua

KKB pernah membunuh dua pekerja pembangunan jembatan dari PT Indo Papua bernama Rinaldo Raturoma dan Dedi Imam.

Aksi keji itu terjadi di sekitar jembatan Kali Braza, Kabupaten Yahukimo. Saat itu, mereka dihadang oleh KKB ketika hendak mengantar masyarakat ke Kali Yegi. Mobil yang dikendarai korban diduga dibakar oleh para pelaku usai dibunuh.

Yahukimo tercatat mengantongi dana desa Rp427 miliar pada tahun lalu. Rinciannya adalah alokasi dasar Rp263,42 miliar, alokasi formula Rp138,20 miliar, alokasi afirmasi Rp12,04 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp13,77 miliar.

3. Dekai, Yakuhimo, Papua

Selain di Kali Braza, konflik juga terjadi di Distrik Dekai, Yakuhimo. Serangkaian kontak senjata dan pembakaran rumah warga yang diduga melibatkan kelompok separatis terjadi jelang peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia.

Penyerangan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Tenius Gwijangge yang bermarkas di Kabupaten Nduga. Aksi itu kemudian dibenarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Yahukimo tahun ini tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp427,45 miliar. Sedangkan Dekai mendapatkan dana desa Rp1,1 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar sebesar Rp788 juta dan alokasi formula Rp319 juta.

4. Ilaga, Puncak, Papua

Wilayah Distrik Ilaga menjadi salah satu lokasi yang sering terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Warga sipil sering diungsikan jika baku tembak pecah.

Fasilitas umum seperti Puskesmas hingga gedung sekolah sempat menjadi target pembakaran oleh KKB sepanjang Mei 2021 lalu. Tercatat, beberapa bangunan yang dirusak seperti gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru, Puskesmas, Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, hingga Jalan Wuloni Pintu Angin.

Distrik Ilaga berada di Kabupaten Puncak yang menerima dana desa sebesar Rp190 miliar. Alokasi dasar untuk Puncak mencapai Rp108,40 miliar, alokasi formula sebesar Rp65,04 miliar, alokasi afirmasi Rp8,77 miliar, dan alokasi kinerja menyentuh Rp8,08 miliar.

Angka dana desa yang diterima Kabupaten Puncak tahun ini tak beda jauh, yakni di kisaran Rp190 miliar.

5. Pegunungan Bintang, Papua

Kelompok separatis menyerang Kantor Polisi Sub Sektor Oksamol, Pegunungan Bintang pada Mei 2021. Buntutnya, Kapolsubsektor Briptu Mario Sanoy meninggal dunia.

Mario saat itu berada di kantor polisi seorang diri. Sekitar pukul 01.330 WIT, ada enam orang tak dikenal yang menyantroni tempat kejadian perkara. Mereka diduga membunuh Mario dan mencuri senjata api di kantor tersebut.

Berdasarkan data Kemenkeu, Kabupaten Pegunungan Bintang mengantongi dana desa sebanyak Rp231,67 miliar di 2023. Jika ditotal secara keseluruhan dengan dana alokasi umum hingga dana otonomi khusus, Pegunungan Bintang mengantongi Rp1,25 triliun.

6. Beoga, Puncak, Papua

Baku tembak antara aparat dengan KKB pernah terjadi di Distrik Beoga, Puncak, Papua pada April 2021. Akibatnya, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal dunia.

Penjagaan dan pengejaran terhadap KKB dilakukan secara masif selepas penembakan perwira tinggi TNI berpangkat Jenderal itu. Bahkan, beberapa saat setelah kematian Kabinda, pemerintah langsung menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Puncak tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp190 miliar per 2023. Namun, wilayah di Papua ini mendapatkan Rp1,32 triliun dari keseluruhan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, hingga dana desa.

Legenda Pembunuh Setan

TOD MRT Jakarta Tak Hanya Membangun Hunian, Tapi Menghidupkan Kawasan******

Sejak beroperasi di Indonesia, tepatnya di Jakarta, PT Mass Rapid Transit (MRT) tak hanya fokus mengembangkan sistemtransportasi untuk masyarakat. Perusahaan berpelat merah itu juga terus mengembangkan bisnis di sektor lain, sejalan dengan misinya mengembangkan transportasi yang ramah masyarakat.

Sistem Transit Oriented Development (TOD) pun dijajal untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas. Dalam perjalanannya, perusahaan itu mencontoh sistem TOD yang telah berjalan di Hong Kong dan Singapura.

Kepala Departemen TOD Business Generation PT MRT Jakarta Raihan Kusuma mengatakan sistem TOD yang dikembangkan perusahaannya tidak hanya fokus membangun hunian, tetapi membangun kawasan yang bisa memenuhi segala aspek dan kebutuhan masyarakat di era modern yang berjalan serba cepat ini.

"Karena niat kita ingin mengembalikan orang yang pergi dan mencari hunian di luar Jakarta untuk kembali ke Jakarta," kata Raihan ditemui di kantor MRT Jakarta beberapa waktu lalu.

MRT Jakarta berkaca pada Land Transport and Authority (LTA) Singapura dan MTR Hong Kong. Raihan mengatakan keduanya benar-benar memanfaatkan kawasan yang semula tak berpenghuni di dekat stasiun MRT. Kemudian, dengan memanfaatkan sektor properti itu, mereka bisa memperoleh pendapatan yang cukup besar.

"Sumber pendapatan dari properti TOD ini bahkan memberi kontribusi hingga 60 persen," katanya.

Manfaatkan lahan tak terpakai

Saat ini, ada sejumlah kawasan TOD yang sudah dikembangkan di Jakarta. Ke depan, kawasan-kawasan itu akan terus bertambah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

Raihan menuturkan demi mewujudkan kawasan TOD ini MRT Jakarta akan memanfaatkan sejumlah lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Nantinya, properti atau hunian yang menjadi salah satu aspek bisnis di TOD itu akan terdiri dari dua konsep.

Pertama, konsep sewa co-living yang dinamai Alaspadu. Kedua, konsep kepemilikan atau kelas apartemen yang disebut Rumahpadu. Hunian ini ditargetkan untuk anak muda dari kelas menengah yang membutuhkan hunian di Jakarta.

"Dalam sepuluh tahun ke depan kami memproyeksikan bisnis properti yang sedang dikembangkan bisa menyumbang 60-70 persen pendapatan MRT Jakarta," kata dia.

Raihan juga memastikan, ketika ibu kota resmi dipindah ke Kalimantan konsep TOD ini tetap berjalan dan tak akan mati meskipun pusat pemerintahan tak lagi di Jakarta. Lagi pula Jakarta ke depannya memang dibentuk sebagai pusat bisnis yang tentunya membutuhkan alat transportasi dengan hunian yang modern.

"Tidak usah khawatir, karena ke depan kami tetap optimis TOD tetap berjalan meskipun ibu kotanya sudah pindah," katanya.

Catatan Redaksi:Artikel ini merupakan rangkaian tulisan dari kegiatan Fellowship MRT Jakarta

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka sudah habis kesabaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal utangRp800 miliar yang ditagihnya ke negara.

Ia mengaku sudah tidak mau berdamai lagi dengan Kemenkeu. Apalagi, setelah Kemenkeu melontarkan serangan balik dengan menyatakan akan menagih utang ratusan miliar milik perusahaan grup Jusuf.

Ia mengatakan akan kembali ke putusan MA dalam menagih utang itu. Artinya, ia akan mengenakan denda 2 persen per bulan sebagaimana diputuskan oleh MA kalau pemerintah tak segera membayar utang itu.

Jusuf Hamka menagih utang Rp800 miliar kepada pemerintah.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah putusan MA itu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucap Jusuf.

Janji tak dipenuhi. Jusuf mengatakan utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Namun, di tengah upaya menagih utang, Jusuf malah mendapatkan serangan balik dari Kemenkeu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Jusuf Hamka setelah negara ditagih Rp800 miliar oleh bos jalan tol itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan tagihan kepada grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf itu terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Meski begitu, Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Jusuf. Namun, ia menegaskan negara harus berhati-hati.

Ia merinci gugatan dari Jusuf sudah diajukan sejak 2004, sampai akhirnya maju ke peninjauan kembali (PK) pada 2010. Kendati, ia menyebut pihaknya masih harus memastikan secara detail tuntutan tersebut.

Menurutnya, CMNP milik Jusuf terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Meski begitu, Rio tidak menutup mata bahwa sudah ada putusan pengadilan terkait utang negara ke Jusuf tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada banyak tuntutan sejenis kepada pemerintah. Intinya kita pastikan dulu, yang punya negara itu sudah tuntas apa belum. Kalau enggak kan repot," tutur Rio.

Keturunan Master Bumi

Netizen Ngeluh Layanan Error dan Tak Bisa Jajan, Gopay Minta Maaf******

Sejumlah warganet mengeluhkan errorpada layanan dompet elektronik Gopay. Karena gangguan itu, pengguna tidak bisa melakukan transaksi pembayaran.

"Gabisa mamam, gopay error," cuit akun Twitter @zv** seperti dikutip Detik, Senin (12/6).

Cuitan tersebut mendapatkan banyak balasan yang mengeluhkan kendala serupa.

Tak hanya di platform Twitter, sejumlah pengguna di Instagram juga mengeluhkan soal gangguan layanan pembayaran di akun resmi @gopayindonesia.

Terkait keluhan itu, admin Gopay meminta maaf dan menjelaskan aplikasi sedang mengalami optimalisasi sistem.

"Dapat kami informasikan bahwa saat ini aplikasi kami sedang dalam optimalisasi sistem yang menyebabkan Kakak tidak dapat menggunakan aplikasi gojek dengan metode pembayaran GoPay," tulis balasan resmi akun Instagram @gopayindonesia kepada salah satu pengguna.

Perusahaan masih menindaklanjuti gangguan tersebut dan sedang dalam proses penyelesaian sesegera mungkin.

"Kami sarankan Kakak untuk mencoba kembali secara berkala," tulis admin @gopayindonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Raja Sepuluh Arah

7 Alasan Lion Air Sering Telat Terbang******

Lion AirGroup membeberkan tujuh alasan mengapa penerbangan maskapainya sering mengalami keterlambatan ataudelay.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya sebetulnya tidak mau mengecewakan penumpang yang telah memilih mereka. Namun memang masalah terkadang sulit untuk dihindari.

"Lion Air Group menyampaikan penjelasan keterlambatan penerbangan tidak diinginkan oleh siapapun, termasuk maskapai dan penumpang. Maskapai penerbangan terus berusaha mengurangi keterlambatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (10/6) lalu.

1. Cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

2. Kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

3. Keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan. Jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

4. Barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boarding pesawat dapat menjadi lebih lambat.

5. Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

6. Gangguan teknis. Menurutnya, maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan yang memang berpengaruh pada keterlambatan jadwal terbang.

7. Faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.