link slot resmi gacor

Kembali ke dunia roh

Jonas Andersson tercepat kualifikasi F1 Powerboat Danau Toba 2024******

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

senjata luar angkasa

Menkes sebut pilar pertama transformasi kesehatan paling di hati******

Dari enam pilar ini, yang paling di hati saya adalah pilar nomor satu karena itu yang penting, yaitu menjaga orang tetap sehat

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Hasil Inspeksi PUPR: Terowongan Tol Cisumdawu Aman Dilewati******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin dan memastikan bahwa terowongan Tol Cisumdawu yang berada di ruas tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan dalam kondisi aman dilalui kendaraan, pascagempa yang melanda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Jaminan mereka keluarkan setelah Kementerian PUPR menurunkan tim Direktorat Jenderal Bina Marga besama dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk mengecek kondisi terowongan usai diisukan retak akibat gempa.

Salah satu bagian penting yang diperiksa pada terowongan pascagempa adalah bagian portal terowongan yang diduga terdampak beban gempa.

Endra mengatakan untuk mengecek isu retakan tim juga mengecek struktur beton terowongan.

"Berdasarkan hasil inspeksi awal, tidak ditemukan retakan pada permukaan beton. Pola mirip retakan beton pada terowongan tersebut merupakan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata, yang terlihat seolah dinding mengalami retak," kata Endra.

Kabar terowongan Tol Cisumdawu mengemuka belakangan ini usai gempa bermagnitudo 4,8 yang melanda Sumedang akhir tahun kemarin.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkoordinasi dengan pengelola Tol Cisumdawu, PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) terkait keretakan itu.

"Terkait keretakan dinding "Cisumdawu Twin Tunel" Tol Cisumdawu, Forkopimda masih berkoordinasi dengan CKJT selalu pengelola Tol Cisumdawu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).

Namun, keretakan dibantah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/1) sore seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan sambungan segmental itu menjadi perhatian masyarakat karena ada gempa. Sebaliknya, jika tidak ada gempa, kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

Kendati demikian, Basuki mengatakan pihaknya tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.

Bantahan sama juga disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. 

"Kita cek, itu bukan retak. Itu akumulasi debu-debu yang terbang, terkumpul di situ karena di joint (sambungan) tidak terlalu rata," katanya.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar dunia******

Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Pemburu monster Jepang

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Pembalasan Tentara Bayaran

Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah bandara baru di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara-bandara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara-bandara baru di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 m2, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun.

Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN. Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650x30 m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo.

Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.

Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya.

Sementara itu, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.600x30 m dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200x30 m dan tidak dapat diperluas lagi.

Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp487 miliar.

Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya. Bandara ini memiliki panjang runway 1.500x30 m, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600.

Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850x23 m.

Budi menegaskan, kehadiran bandara-bandara baru di daerah tersebut diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah.

"Misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event daerah, nasional dan internasional, mempromosikan destinasi wisata di daerahnya, dan upaya lainnya untuk mendorong tingkat okupansi pesawat," pungkasnya.