slot138 gacor 2022

masa depan yang sempurna

adamodal ojk

Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo******

Jakarta (ANTARA) - Prawira Harum Bandung akhirnya kembali ke jalur kemenangan, setelah menundukkan Borneo Hornbills 82-78, melalui babak overtime dalam laga lanjutan IBL di C-Tra Arena Bandung, Sabtu.

Prawira yang pada dua laga sebelumnya menelan kekalahan berturut-turut sekaligus menempatkannya di papan tengah klasemen, akhirnya kembali meraih kemenangan dengan perubahan para pemain asing.

Borneo yang punya peluang untuk menumbangkan juara bertahan, ternyata harus menelan kekalahan ketujuh berturut-turut. Mereka kembali gagal memenangkan laga overtime ketiganya musim ini.

Di laga debutnya bersama Kepala Pelatih Ismael, Borneo tampil lebih agresif. Khususnya di babak kedua, di mana setelah tertinggal 43-47 saat turun minum, Borneo bangkit untuk membalikkan keadaan di kuarter keempat.

Baca juga: Prawira Harum curi kemenangan 73-66 dari kandang Amartha Hangtuah

Borneo hampir menang dan masih unggul 70-65 di sisa satu setengah menit waktu normal. Tetapi gagal mempertahankan keunggulan tersebut, dan kembali harus bertarung di babak tambahan waktu.

Di babak overtime, Yudha Saputera menggila dengan mencetak 10 poin, termasuk dua kali tembakan tripoin. Mengutip statistik pertandingan, secara total Prawira menambahkan 12 poin di babak overtime.

Yudha sendiri menyelesaikan laga dengan torehan 15 poin, serta sukses memasuki 1.000 Points Club di IBL, atau pemain yang mencetak 1.000 poin dalam kariernya.

Antonio Hester pada laga debutnya bersama Prawira mencetak 16 poin dan 13 rebound. Sedangkan Brandon Francis yang kembali masuk roster Prawira, menambahkan 16 poin yang memulai laga dari bangku cadangan.

Sebaliknya dari kubu Borneo, ada empat pemain dengan catatan double digit poin. Mereka adalah Michael Qualls (23 poin), Jamarr Andre Johnson (16 poin), Agam Subastian (15 poin), dan Steve Taylor Jr. (12 poin).

Di antara mereka berempat, Taylor juga menyumbang 15 rebound, 7 assist, 5 steal, dan 2 blok. Sedangkan Jamarr menambahkan 11 poin, 3 assist, 4 steal, dan 1 blok. Tetapi Borneo harus kembali menerima kenyataan bahwa mereka kalah lagi di overtime ketiga, sekaligus kekalahan ketujuh berturut-turut (0-7) di IBL 2024.

Baca juga: Format laga kandang-tandang IBL tingkatkan jumlah penonton
Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

lagu sebenarnya

togel 279 login

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

tokopedia pakai kredivo

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kendalikan dunia

cara meminjam pinjaman online

BPOLBF sebut ekologi jadi prinsip tata kelola pariwisata Labuan Bajo******

Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan.

Labuan Bajo (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan aspek ekologi menjadi prinsip dalam tata kelola dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pariwisata yang didorong ada kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif, saat ini kami berada di kawasan otorita (Parapuar Labuan Bajo) yang menurut mandat perpres (peraturan presiden) kami mendapatkan hak pengelolaan. Tapi hak pengelolaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami kelola dengan prinsip-prinsip ekologis, prinsip memberdayakan masyarakat," kata Frans Teguh, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (1/3).

Dia menjelaskan tata kelola berbasis salah satunya diterapkan dalam pengembangan lahan otorita Parapuar Labuan Bajo.

"Sehingga yang kami tawarkan dalam konsep pengembangan Parapuar ke depan zona kebudayaan bisa menjadi karakter pengembangan kawasan ini apakah nampak dari simbol, bentuk, bangunan, ketinggian bangunan itu semua saya kira harus jadi hal-hal yang kita atur dalam guidelinepengembangan kawasan. Ini yang kita sudah sedang negosiasi kan teman-teman investor kalau mereka mau membangun ikuti aturan tata ruang," katanya lagi.

Dia menjelaskan Labuan Bajo, Flores sebagai satu entitas pengembangan kepariwisataan dalam tahapan membangun, termasuk pembangunan sumber daya manusianya.

Ia menambahkan bahwa produk-produk kepariwisataan yang disajikan harus benar-benar sesuai dan cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, namun tidak mengesampingkan aspek ekologis dan keberlanjutan.

"Saya tahu dan ini merupakan persoalan kita bersama yakni transformasi sosial-budaya kita yang tadinya agraris, tadinya birokrat, tadinya nelayan sekarang masuk new economy, artinya ada peluang baru di pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata sudah paham sekali dunia pariwisata punya standar, kaidah-kaidah, kalau misalnya mau masuk ke sana ya sesuai dengan standar yang diminta," katanya pula.

Dia juga meminta seluruh stakeholder dan media massa memberikan masukan konstruktif dan secara kolektif bekerja untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.

Dia meyakini seluruh stakeholder dan media massa akan memberikan kontribusinya sesuai peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu sampai hilir.

"Teman-teman media memberikan masukan, penajaman menjaga momentum-momentum yang terbaik ini supaya pariwisata kita lebih berkualitas, kami ingin dorong sesuatu yang lebih meaningfuldan saya kira ini adalah kerja-kerja dalam proses, mudah-mudahan hasilnya optimal karena dalam strategi kita bersama," ujarnya lagi.

"Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan," katanya pula.
Baca juga: BPOLBF siapkan SDM internal yang unggul dan profesional
Baca juga: Otorita ajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

cara belanja di lazada kredit

Tim SAR lakukan penyelaman cari satu warga dilaporkan hilang******

akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua

Ambon (ANTARA) - Tim SAR gabungan melakukan penyelaman pada kedalaman 25-30 meter di sekitar Perairan Pantai Pintu Kota, Dusun Air Louw (Negeri Eri) Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk mencari seorang warga yang tenggelam pada Sabtu dinihari.

"Dalam operasi SAR hari pertama, tim SAR gabungan dibagi dalam dua SRU dan SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban sementara SRU II yang dibantu warga melakukan pencarian korban di permukaan air," kata Kepala Basarnas Ambon, Maluku Muhammad Arif Anwar di Ambon, Sabtu malam.

Identitas korban yang dilaporkan tenggelam dan masih dalam pencarian tim SAR adalah Josy Balubun yang merupakan mantri kesehatan dan menjadi ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Menurut dia, korban bersama tiga rekannya antara lain Yongker Diaz (almarhum), Stevy Hattu, dan Jeky Uneberua menyewa sebuah perahu fiber glass untuk memancing ikan, namun perahu mereka akhirnya terbalik akibat arus laut yang kencang.

Commando Centre Basarnas Ambon sekitar pukul 08.30 WIT, menerima informasi dari Aiptu Tony Lesnussa Anggota Polsek Nusaniwe melaporkan, bahwa sekitar pukul 03:00 WIT, empat orang terjatuh dari perahu saat melaut di sekitar lokasi kejadian.

Baca juga: Basarnas Ambon selamatkan 18 ABK MT Koan yang tenggelam
Baca juga: Basarnas Ambon evakuasi nelayan Desa Tawiri yang ditemukan tewas

Peristiwa naas tersebut menyebabkan Yongker meninggal dunia, Josy Balubun dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR, sementara Jeky yang merupakan pegawai RSUD Haulussy Ambon dan rekannya Stevy berhasil diselamatkan warga.

Pukul 08.45 WIT, satu tim Rescuer Basarnas Ambon dikerahkan menuju lokasi kejadian guna melaksanakan Operasi SAR pada koordinat 3° 46' 13.95 " S - 128° 9' 9.47 " E, jarak kurang lebih 31.6 KM, dan Heading 340.96° arah Barat Laut dari Kantor Basarnas Ambon.

Tiba di lokasi kejadian, dua SRU pun dibentuk guna melaksanakan Operasi SAR diantaranya SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban.

Sedangkan SRU II yang menggunakan Rubber BoatBasarnas Ambon dan beberapa longboatmasyarakat melakukan pencarian dari permukaan air.

Begitu juga dengan tim yang melakukan pencarian dari permukaan air sejauh kurang lebih 5 NM hingga sore hari belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

"Tim SAR Gabungan menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua," ujarnya.

Baca juga: Seorang pemancing tenggelam di Pantai Otan Kabupaten Kupang
Baca juga: Basarnas Lampung temukan dua pemancing yang tenggelam di laut
Baca juga: Tim SAR mencari pemancing yang hilang di Bima
 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

demo slot pajaktoto

Kreasi Prasasti Perdamaian kampanyekan toleransi lewat film******

Jakarta (ANTARA) - Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), sebuah wirausaha sosial yang didirikan pegiat anti terorime dan radikalisme Noor Huda Ismail, mencoba mengampayekan toleransi melalui film "Ahmadiyah's Dilemma" dan "Puan Hayati: Threads of Faith".

"Film ini bertujuan awareness campaignatau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," kata Noor Huda dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu. 

Kedua film tersebut dibedah di Universitas Pamulang Kampus Viktor di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, dengan menghadirkan pembicara Noor Huda Ismail, rapper yang juga penganut Ahmadiyah Malik Ros, serta Dwi Setiyani Utami dan Nata Hening Graita Prameswari, penganut aliran kepercayaan Puan Hayati. 

"Ahmadiyah's Dilemma" menjelajahi lebih dalam perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah. Sedangkan dalam Film Puan Hayati: Threads of Faith, Dwi Utami dan Nata Hening menjelaskan tentang seberapa besar komitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah.

"Sebuah film dapat mengajar manusia untuk saling bertoleransi walaupun memiliki latar belakang agama yang berbeda," ujar Noor Huda yang sekaligus menjadi sutradara kedua film itu.

Dia pun menilai film ini dapat mengajarkan sesama manusia untuk memanusiakan manusia melalui toleransi. Dengan toleransi yang tinggi, dia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar karena keberagamannya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani menilai masyarakat masih belum teredukasi dengan baik akan banyaknya perbedaan.

"Hal ini yang membuat rasa toleransi di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga sikap intimidatif terhadap sesuatu yang berbeda semakin tinggi," ujarnya.

Dia pun mengaitkan hal tersebut terhadap posisi perempuan yang kerap menjadi target intimidasi dan kekerasan.

Dengan adanya dua film ini, Andy berharap perbedaan yang berujung sikap dan tindakan intimidatif dapat berkurang di tengah masyarakat.

"Karena hidup berdampingan sangat penting. Dari peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu," kata Andy.

Baca juga: Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi

Baca juga: Wali Kota Denpasar: Perayaan Imlek wujud kolaborasi dan toleransi


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024