angkabet 453Jutaan kata 968433Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpoagen》
Marak Gagal Ginjal Akut, Kemendag Akan Perketat Impor Bahan Obat******
Kementerian Perdagangan bakal memperketat imporbahan baku pembuatan obat dan sampo kering (dry shampoo) yang berbahaya bagi kesehatan guna mencegah meluasnya gagal ginjal akutyang belakangan ini banyak menelan korban jiwa di Indonesia, khususnya anak-anak.
Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi mengatakan bahan baku obat yang dianggap berbahaya bagi ginjal akan dimasukkan ke dalam daftar larangan terbatas (lartas). Artinya, untuk impor lartas akan ditentukan lagi aturannya.
"Untuk mencegah terulangnya kejadian gagal ginjal di masa depan dan untuk melindungi masyarakat, pemerintah saat ini tengah membahas usulan lartas atas importasi bahan baku obat berupa Propilen Glikol (PG) dan Polietilen Glikol (PEG)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/11).
Menurutnya, hingga saat ini importasi bahan kimia Propilena Glikol (HS Code 29053200) dan Polietilena Glikol (HS Code 34042000) yang digunakan sebagai bahan baku obat tidak termasuk dalam kategori lartas. Karena itu, komoditas tersebut tidak termasuk dalam importasi yang diatur oleh Kemendag.
Oleh karenanya, ia mendorong agar bahan baku tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar lartas agar bisa diatur oleh Kemendag ketentuan impornya.
Adapun bahan baku obat tersebut ditengarai mengandung cemaran Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Eter (EGBE) yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.
Lihat Juga :PTUN Menangkan Anak Obligor BLBI, Sita Tanah 2.800 M di Kuningan Batal |
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menegaskan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan BPOM agar konsumen dapat terlindungi dari obat dan produk farmasi lainnya yang tidak sesuai ketentuan.
"Untuk mencegah semakin banyaknya kasus gagal ginjal akut yang tengah terjadi saat ini, Kemendag berkomitmen terus mendorong upaya perlindungan konsumen atas produk obat dan farmasi yang tidak sesuai ketentuan. Hingga saat ini Kemendag terus melakukan pengawasan di lapangan," tegas Veri.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Pasrah Cukai Rokok Naik, Asalkan Rokok Ilegal 'Dijegal'******
Pengusaha rokokgolongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokokmenjadi 10 persen di 2023.
Bahkan, pemilik pabrik rokok Kondang Jaya Putra Agung Prasetyo mengaku bisa memahami jika harga jual rokok nantinya akan lebih mahal di pasaran.
"Kami tidak mempermasalahkan kenaikan tarif cukai rokok tersebut, karena tidak mungkin menolak melaksanakan. Apapun kebijakan pemerintah, tentu pengusaha akan melaksanakannya," imbuh dia dilansir Antara, Jumat (4/11).
Ujung-ujungnya, omzet pengusaha berkurang. Meskipun, sifatnya hanya sementara. Penjualan biasanya akan kembali normal saat peredaran rokok ilegal bisa ditekan.
"Berbeda halnya ketika peredaran rokok ilegal justru semakin masif, sehingga rokok yang legal yang kalah bersaing lantaran harga jual rokok ilegal lebih murah," jelasnya.
Lihat Juga :Alasan Cukai Rokok Naik |
Ia mencontohkan rokok filter 16 harga normal bisa dijual hingga Rp28 ribu per bungkus, sedangkan rokok ilegal yang tidak ada pajaknya hanya dijual di pasaran Rp7.000 per bungkus. Konsumen rokok yang daya belinya rendah tentu akan memilih rokok ilegal karena murah.
Oleh karena itu, ia berharap, keseriusan Bea Cukai dalam memberantas, sehingga pasar rokok ilegal bisa diisi dengan produk rokok legal.
Selain itu juga agar produsen rokok, terutama golongan III bisa tetap berproduksi dan turut membantu penerimaan negara lewat cukai.
Sementara itu, pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya tidak bisa menolak ketika ada kebijakan untuk menaikkan tarif cukai.
Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.
[Gambas:Video CNN]
Label:hoki 77 slot、coin138、1121slot
Terkait:situs judi online yang terpercaya、cara melunasi kredivo、prediksi togel north carolina day、erek salak、slot deposit 1000 rupiah via dana、pola kakek zeus malam ini、pinjol legal ojk 2023、situs slot koko、slot yang pakai dana、ojk pinjol legal
bab terbaru:casper77(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
PT Global Digital Niaga Tbk, perusahaan e-commerce merek Blibli mematok harga penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp450 per saham.
Perusahaan akan menerbitkan sebanyak 17,77 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.
"Ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp450 per saham," terang VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan dalam keterangan resminya, dilansir Antara, Rabu (2/11).
Selama masa penawaran awal (bookbuilding) yang telah berlangsung sejak 17-24 Oktober 2022, perusahaan mengklaim mendapat respons positif dari berbagai investor institusi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Masa penawaran umum akan berlangsung pada 2-4 November 2022 di mana itu merupakan periode yang tepat bagi para calon investor ritel (individual) yang ingin berpartisipasi untuk memiliki saham emiten yang akan menggunakan kode BELI tersebut.
Adapun, pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan akan dilakukan pada 8 November 2022.
Lihat Juga :Alasan Uang Rp20 Ribu yang Viral di India Ditarik oleh BI |
"Melalui IPO, perusahaan memiliki aspirasi untuk mendukung iklim investasi pasar modal di Indonesia, serta optimis dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari pemerintah, mitra bisnis, hingga pelanggan dalam ekosistem Blibli," terang Yolanda.
Yolanda melanjutkan dana yang diperoleh dari aksi korporasi IPO tersebut setelah dikurangi biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan sebesar Rp5,5 triliun.
Sementara sisanya akan digunakan perusahaan dan entitas anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perusahaan.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lonjakan harga kedelai membuat tahu dan tempe kian mahal selama periode Januari hingga Oktober 2022.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto memaparkan harga tempe per Oktober mencapai Rp12.667 per kilogram (kg). Harganya naik jika dibandingkan Januari 2022, Rp10.524 per kg.
Sementara, harga tahu mencapai Rp11.438 per kg pada Oktober 2022 atau menanjak dari Januari yang hanya Rp10.399 per kg.
"Ini yang menyebabkan dampak pada peningkatan harga tahu dan tempe," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).
Sementara itu, harga beras mencapai Rp11.850 per kg pada Oktober 2022. Beras terus naik sejak Juli lalu, saat harga jualnya Rp11.525 per kg.
Adapun jika dibandingkan dengan Januari 2022 yang mencapai Rp11.596 per kg, harga beras pada Oktober masih lebih mahal.
Lihat Juga :Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X |
Imbasnya, sambung Setianto, beras mengalami inflasi sebesar 1,13 persen pada Oktober lalu.
Di sisi lain, inflasi untuk cabai merah turun dari 148,66 persen menjadi 57,60 persen secara tahunan.
Lalu, telur ayam ras turun dari 31,28 persen menjadi 26,41 persen, cabai rawit dari 75,36 persen menjadi 48,5 persen, bawang merah dari 20,31 persen menjadi 20,24 persen, dan daging ayam ras dari 5,61 persen menjadi 1,84 persen.
Penurunan inflasi komoditas makanan bergejolak itu membuat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.
Lebih lanjut, inflasi Januari hingga Oktober 2022 secara tahun kelender sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.
[Gambas:Video CNN]
PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.
"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).
Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.
Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.
Lihat Juga :Sri Mulyani Nilai Ekonomi RI Tahan Banting saat Negara Maju Melambat |
Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.
Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.
"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.
Lihat Juga :Petani Tembakau soal Rokok Murah: Kaji Ulang Kenaikan Cukai |
Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.
Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.
"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lonjakan harga kedelai membuat tahu dan tempe kian mahal selama periode Januari hingga Oktober 2022.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto memaparkan harga tempe per Oktober mencapai Rp12.667 per kilogram (kg). Harganya naik jika dibandingkan Januari 2022, Rp10.524 per kg.
Sementara, harga tahu mencapai Rp11.438 per kg pada Oktober 2022 atau menanjak dari Januari yang hanya Rp10.399 per kg.
"Ini yang menyebabkan dampak pada peningkatan harga tahu dan tempe," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).
Sementara itu, harga beras mencapai Rp11.850 per kg pada Oktober 2022. Beras terus naik sejak Juli lalu, saat harga jualnya Rp11.525 per kg.
Adapun jika dibandingkan dengan Januari 2022 yang mencapai Rp11.596 per kg, harga beras pada Oktober masih lebih mahal.
Lihat Juga :Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X |
Imbasnya, sambung Setianto, beras mengalami inflasi sebesar 1,13 persen pada Oktober lalu.
Di sisi lain, inflasi untuk cabai merah turun dari 148,66 persen menjadi 57,60 persen secara tahunan.
Lalu, telur ayam ras turun dari 31,28 persen menjadi 26,41 persen, cabai rawit dari 75,36 persen menjadi 48,5 persen, bawang merah dari 20,31 persen menjadi 20,24 persen, dan daging ayam ras dari 5,61 persen menjadi 1,84 persen.
Penurunan inflasi komoditas makanan bergejolak itu membuat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.
Lebih lanjut, inflasi Januari hingga Oktober 2022 secara tahun kelender sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.
"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).
Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.
"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.
Lihat Juga :KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil |
Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.
"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.
[Gambas:Video CNN]
Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.
Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.
PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.
"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).
Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.
Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.
Lihat Juga :Pertamina Angkat Suara soal Oktan Revvo 89 Lebih Tinggi dari Pertalite |
"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.
Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.
"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.
"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.
Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).
Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.
"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.
Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.
Lihat Juga :Erick Thohir dan Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia |
《mpoagen》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot yang gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpoagen》bab terbaru。