Undian amplop merah langsung

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Kaesang Siap Dukung Prabowo pada Debat Capres 2024 Terakhir******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan siap hadir pada debat terakhir menjelang Pilpres 2024 untuk mendukung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Insyaallah akan hadir untuk mendukung Pak Prabowo,” kata Kaesang di sela kampanye akbar PSI di GOR Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024).

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Kaesang berkomitmen menggerakkan mesin politik PSI untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, pada Pilpres 2024.

Dia menyebut mesin politik tersebut juga digunakan untuk memenangkan PSI agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.

Sebagai informasi, debat terakhir atau putaran kelima menjelang Pilpres 2024 dijadwalkan pada Minggu (4/2/2024). Acara ini bakal menampilkan tiga calon presiden (capres) untuk kembali beradu gagasan tentang Indonesia di masa depan.

Debat ini menjadi sesi terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selama masa kampanye Pilpres 2024.

Debat terakhir itu mengangkat tema soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima kali debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Pembalasan Tentara Bayaran

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

UNS Membuka Kuota Sebanyak 10.208 Mahasiswa Baru pada 2024******

SOLO—Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo pada 2024 bakal menerima sebanyak 10.208 mahasiswa baru.

Plt. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Ahmad Yunus merinci masing-masing program sarjana menerima 8.433 mahasiswa baru, program D4 330 mahasiswa baru, dan program D3 sebanyak 1.445 mahasiswa baru.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Dia menjelaskan sesuai Permendikbud 48/2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada PTN, terdapat tiga jalur masuk UNS. Tiga jalur itu  yakni melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur mandiri.

Dia mengatakan sesuai dengan Permendikbud 48 tahun 2022, proporsi daya tampung pada masing-masing jalur masuk yakni SNBP minimum 20%, SNBT minimum 30%, dan Jalur Mandiri maksimal 50%.

“Jalur SNBP diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA atau yang sederajat yang unggul melalui penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor, serta prestasi akademik dan nonakademik,” kata dia dalam acara Sosialisasi Penerimaaan Mahasiswa Baru 2024 di kampus setempat, Selasa (30/1/2024).

Sedangkan jalur SNBT adalah seleksi yang berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dia menjelaskan materi ujian mencakup Tes Potensi Skolastik (TPS), literasi bahasa Indonesia dan Inggris, dan penalaran matematika. 

“Sedangkan Seleksi Mandiri diselenggarakan oleh PTN sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing Perguruan Tinggi,” kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan untuk jalur mandiri UNS sendiri membuka tujuh jalur yaitu Seleksi Mandiri Jalur Ujian (SMJU), Seleksi mandiri jalur UTBK, Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan (SMJK), Seleksi Mandiri Jalur Prestasi (SMJP), Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD), Seleksi mandiri jalur Kepemimpinan Muda (SMJKM) dan Jalur Kelas Internasional (SMJKI).

“Selain jalur SNBP dan SNBT, kami masih membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar melalui jalur Seleksi Mandiri UNS (SM UNS). Seleksi Mandiri ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Dia juga mengingatkan pada 14-28 Februari 2024, para siswa mulai bisa mendaftar pada jalur SNBP. Dia mengingatkan peran kepala sekolah dan guru sangat penting dalam membimbing para siswa untuk memilih kampus dan program studi.

“Seleksi penerimaan mahasiswa baru di UNS diselenggarakan atas dasar prinsip adil, akuntabel, fleksibel, dan efisien serta dirancang sedemikian rupa sesuai dengan situasi dan perkembangan,” kata dia.

mitos horor

Dalam 3 Bulan, 4 Harimau Mati di Medan Zoo, DPRD Minta Pemkot Serius Berbenah******

MEDAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Bukhari meminta pemerintah kota serius membenahi Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo, seusai kematian empat ekor harimau dalam tiga bulan terakhir.

“Kami meminta kepada Pemkot Medan untuk lebih serius memperhatikan Medan Zoo yang sekarang ini kondisi semakin memprihatinkan,” ucap Bukhari di Medan, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Ia mengaku malu sebagai warga Kota Medan dengan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki APBD Kota Medan sebesar Rp8,02 triliun lebih tahun ini, namun salah satu BUMD yakni PUD Pembangunan sebagai pengelola Medan Zoo dengan satwa yang tersisa sekitar 115 ekor di lahan seluas 10 hektare dari total 30 hektare, belum mampu.

Tercatat empat ekor harimau mati di Medan Zoo, masing-masing dua ekor harimau sumatra bernama Erha pada 3 November 2023 dan Nurhaliza pada 31 Desember 2023.

Kemudian dua ekor harimau benggala atas nama Avatar pada 3 Desember 2023, dan Wesa berusia sekitar 19 tahun pada 22 Januari 2024.

“APBD cukup besar, tidak mampu mengelola Medan Zoo sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan kita,” ungkap dia.

Untuk itu, ia mengimbau Pemkot Medan agar lebih serius lagi menangani masalah ini, dan pihaknya mewanti-wanti jangan sampai Kebun Binatang Medan ditutup.

“Kota sebesar ini, tak punya kebun binatang. Saya pikir Pemkot Medan harus melibatkan berbagai banyak pihak mencari solusi. Kami Komisi III siap membantu mencarikan solusi atas permasalahan tersebut,” kata Bukhari.

Wali Kota Medan Bobby Nasution masih merahasiakan waktu efektif penutupan “Medan Zoo” yang merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia berdiri sejak 1952.

“Iya, mau ditutup. (Waktunya) rahasia. Yang pasti Medan Zoo ini bukan kita bicara baru-baru, justru sudah dilihat dari beberapa tahun lalu, mulai jadi wali kota di sini,” tutur Bobby.

Matahari menerobos langit

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua”