gobetasia

gen dewa super

Crazy Rich Subang di Balik Perusahaan yang Dikawal Aa Gym******

Asep Sulaeman Sabanda adalah pengusaha dari Subang yang berada di balik perusahaan fesyen muslim yang dikawal Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym.

Perusahaan yang menetapkan AA Gym sebagai komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), mendadak harga saham-nya terus anjlok.

Harga saham yang pada saat penawaran umum perdana pada November 2022 lalu ditawarkan Rp100 per unit, saat ini mendekati Rp50 per unit.

Di pasar modal, nama Asep Sulaeman Sabanda sudah tak asing lagi. Sebelum menjadi pemegang saham mayoritas ZATA, ia dikenal usai menambah kepemilikan saham di emiten pengolahan minyak kelapa PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE).

Setelah Sultan Subang ini masuk, kinerja perseroan langsung melambung tinggi. Pada laporan keuangan 30 September 2022, IPPE mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,045 miliar atau naik 205 persen dibanding 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1,9 miliar.

Tak hanya itu, PT LSI miliknya juga tercatat sebagai pemegang saham IPPE dengan porsi 35,22 persen.

Namanya makin menarik perhatian, setelah pada awal 2022 menambah kepemilikan saham di PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS). Dari data KSEI, Asep diketahui memborong 481,65 juta saham pada tanggal 13 Januari.

Berdasarkan catatan CNBCIndonesia, dikutip pada Jumat (27/1), LSI dilaporkan melakukan aksi jual saham untuk tujuan divestasi sebanyak tiga kali.

Pertama, aksi jual terjadi pada 12 Januari 2023, LSI menjual 40 juta saham di harga rata-rata Rp110 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 miliar. Saat transaksi ini terjadi harga saham ZATA turun 6,36 persen dan ditutup di Rp103 per unit.

Kedua, aksi jual dilakukan sehari setelahnya. Saat itu, LSI melepas sebanyak 150 juta saham ZATA di harga rata-rata Rp100 per unit dan nilai transaksinya mencapai Rp15 miliar. Harga saham ZATA ditutup turun 1,94 persen.

Ketiga, aksi jual dilakukan pada 17 Januari 2023 dan menjadi transaksi penjualan terbesar LSI. Sebanyak 720 juta saham ZATA dilepas di harga rata-rata Rp95 per unit.

Nilai transaksinya mencapai Rp68,4 miliar dan harga saham ZATA saat itu ditutup melorot 6,06 persen di Rp93 per unit.

Secara total, LSI telah mendivestasikan kepemilikan nya di saham ZATA sebanyak 910 juta yang membuat kepemilikan LSI di saham ZATA turun menjadi 62,22 persen dan mengantongi uang sebanyak Rp87,8 miliar.

CNNIndonesia.com berupa menghubungi kantor LSI untuk meminta tanggapan. Namun, pihak terkait belum merespons.

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Susul Twitter, Pinterest PHK 150 Karyawan Demi Efisiensi Biaya******

Pinterest memecat 150 karyawannya. Jumlah PHK ini kurang dari 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. 

Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini mengikuti langkah PHK sejumlah perusahaan teknologi, yang memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.

Pihak manajemen mengumumkan soal PHK itu kepada para karyawannya pada Rabu (1/2) kemarin. Pemangkasan ini dirasakan karyawan dari berbagai divisi.

Namun menurutnya, Pinterest disebut akan mendukung semua karyawan yang terkena dampak PHK melalui paket pesangon, tunjangan dan sejumlah fasilitas lainnya selama transisi tersebut.

Langkah Pinterest yang memangkas pekerjanya menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang melakukan PHK. Sebelum Pinterest, ada induk Google Alphabet yang memberhentikan 12 ribu karyawan atau 6 persen dari tenaga kerjanya.

Selain itu, ada juga Microsoft yang mem-PHK 10 ribu karyawan. Meta Platforms Inc yang merupakan induk Facebook juga memberhentikan lebih dari 11 ribu pekerja atau 13 persen dari total karyawannya.

Twitter juga terdampak. Sejak akuisisi Twitter oleh Bos Tesla Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah dari yang dipekerjakan di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Bapanas Bantah Klaim Surplus Beras Kementan: 6 Bulan Terakhir Defisit******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok berasIndonesia defisit selama enam bulan terakhir.

Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Pernyataan Arief mengacu pada data Kerangka Sampel Area (KSA) milik BPS selama enam bulan terakhir pada 2022.

Pada Agustus 2022, produksi beras tercatat 2,35 juta ton dan konsumsi 2,52 juta ton alias defisit 170 ribu ton.

Kemudian, pada September, produksi tercatat 2,5 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 20 ribu ton.

Pada Oktober, produksi beras 2,43 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 100 ribu ton.

Selanjutnya, pada November, produksi beras hanya 1,93 juta ton, sementara konsumsi mencapai 2,53 juta ton, sehingga defisit 600 ribu ton.

Pada Desember 2022, produksi 1,14 juta ton dan konsumsi 2,53 juta ton. Dengan demikian, terjadi defisit 1,39 juta ton.

Bulan ini, produksi beras itu mencapai 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

Pada November 2022 lalu, Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab pernah mengungkap bahwa cadangan beras nasional surplus mencapai 8 juta ton.

Ismail mengatakan luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektar (ha) dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Angka itu mengacu pada prognosa Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) hasil survei BPS dan Bapanas.

"Pada Juni 2022 cadangan beras nasional mencapai 8 juta ton yang tersebar di penggilingan dan pedagang. (Cadangan beras) paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian bantuan langsung tunai (BLT) juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," ujar Ismail dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan iblis seperti ini

Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023******

Layananbelanja online(e-commerce) JD.IDmengumumkan akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan perusahaanakan menutup total usahanya pada 31 Maret mendatang.

Pengumuman itu tercantum di website resmi JD.ID ketika diakses pada 30 Januari 2023.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Senin (30/1).

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JD.ID menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia,  per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Lihat Juga : JD.ID Resmi Tutup Cabang Logistik JDL Express Indonesia

JD.com dikabarkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offlineJD.id di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakanclearancesale.

Pada Desember 2022 lalu, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pada akhir 2022. 

Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Anda harus memanggil saya dewi

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.