situs provider slot

Qiangu Juechen

Khawatir Resesi, Transportasi Online di AS PHK 683 Karyawan******

Perusahaan transportasi online Lyft yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengumumkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 683 karyawan. Kebijakan didasari oleh meningkatnya inflasi dan kekhawatiran resesiekonomi.

Salah satu pendiri Lyft Logan Green dan John Zimmer mengatakan PHK bakal berdampak pada setiap sektor perusahaan. Manajemen merujuk pada tantangan ekonomi makro yang lebih luas, sehingga menimbulkan PHK massal ini.

"Kami tahu hari ini akan sulit. Kami menghadapi kemungkinan resesi di tahun depan dan biaya asuransi rideshare(asuransi untuk pengemudi) naik," ungkap pimpinan Lyft dalam memo untuk staf, dikutip dari CNN Business, Jumat (4/11).

PHK Lyft tak luput dari saingan utamanya, Uber, yang melaporkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Keberhasilan Uber bertahan di tengah krisis didorong oleh tingginya permintaan perjalanan dan pengiriman makanan.

"Kami tidak kebal terhadap realitas inflasi dan ekonomi yang melambat," tulis pendiri Lyft dalam memo.

Lyft mengkonfirmasi rencana PHK 13 persen karyawannya itu akan menghabiskan biaya sekitar US juta hingga US juta untuk biaya restrukturisasi serta pesangon dan tunjangan.

Terlepas dari pengumuman PHK karyawan pada Kamis (3/11), saham Lyft sudah mengalami penurunan hampir 70 persen sepanjang tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

KADIN Inisiasi Gerakan Kemitraan IKM untuk Tingkatkan Daya Saing******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi program Kemitraan Inklusif Closed LoopIndustri Kecil Menengah (IKM) dengan industri besar guna meningkatkan daya saing.

Program tersebut adalah Exhibition Link & Match IKM Alat Angkut dengan TierAPM (Agen Pemegang Merek) dan Industri Besar.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan, performa sektor industri manufaktur dalam negeri tumbuh pesat belakangan ini. Pada triwulan II 2022, sektor itu tercatat sebesar 4,01 persen year-on-year, dengan realisasi investasi yang melejit hingga 54 persen sepanjang Januari-September.

Selain itu, program inclusive closed loop systemini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi dan kerja sama antara perusahaan skala besar, menengah, kecil untuk menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret, termasuk sektor industri.

(Foto: Arsip Kadin)

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur menyatakan, IKM merupakan salah satu kunci dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 99,7 persen dari keseluruhan total sektor industri.

Pada saat bersamaan, IKM juga menyerap sebanyak 66,2 persen dari total 15,6 juta tenaga kerja di sektor industri.

"Maka dari itu, pengembangan IKM merupakan salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025 sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional," ucap Bobby.

Senada, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga mengatakan bahwa program kemitraan dalam dunia industri merupakan salah satu upaya efektif untuk memperkuat rantai pasok industri manufaktur di Indonesia.

"Adanya Kemitraan Inklusif Closed-Loopdapat mendorong kemandirian IKM melalui kepastian pasar, transfer teknologi, perbaikan kualitas dan kuantitas serta sistem manajemen, peningkatan SDM, dan juga kemudahan akses pembiayaan. Bagi industri manufaktur seperti otomotif, bermitra dengan IKM dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk manufaktur yang dihasilkan," kata Agus.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, melalui acara ini diharapkan IKM secara intensif dapat berkonsultasi dengan TierAPM dan industri besar yang menjadi sasaran mitra IKM.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar, sehingga dapat terjalin komunikasi antara IKM dengansupplierAPM, terbukanya akses pasar dan akses pembiayaan, serta meningkatnya peluang usaha, SDM, dan manajemen mutu," ucap Reni.

Kesepakatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kemenperin dengan KADIN Indonesia, yakni Tentang Kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam Rantai Pasok Industri Manufaktur Nasional.

Kemudian, juga dilakukan penandatanganan MoU antara 16 perusahaan TierAHM dengan 32 IKM pada hari yang sama, serta penandatanganan akad kredit dari beberapa lembaga pembiayaan kepada para IKM dengan total 10 akad kredit senilai Rp24 miliar, dan 24 akad yang masih dalam proses sejumlah Rp82 miliar.

Perpustakaan Tiandao

Twitter Digugat Karyawan Usai PHK Massal dari Elon Musk******

Para karyawan Twittermenggugat perusahaannya imbas rencana pemilik baru, Elon Musk, yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada setengah karyawannya atau 3.700 orang.

Dikutip Reuters, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini mengatur perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawannya tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya.

Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Pihak Twitter tidak menanggapi permintaan komentar. Namun pada Jumat (4/11) malam, Musk berkicau mengenai persoalan ini.

"Semua orang yang keluar ditawari tiga bulan uang pesangon, artinya 50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," cuit Musk di akun Twitternya @elonmusk.

[Gambas:Twitter]

sistem tanam acak

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Impian Hiburan Tiongkok

Khawatir Resesi, Transportasi Online di AS PHK 683 Karyawan******

Perusahaan transportasi online Lyft yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengumumkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 683 karyawan. Kebijakan didasari oleh meningkatnya inflasi dan kekhawatiran resesiekonomi.

Salah satu pendiri Lyft Logan Green dan John Zimmer mengatakan PHK bakal berdampak pada setiap sektor perusahaan. Manajemen merujuk pada tantangan ekonomi makro yang lebih luas, sehingga menimbulkan PHK massal ini.

"Kami tahu hari ini akan sulit. Kami menghadapi kemungkinan resesi di tahun depan dan biaya asuransi rideshare(asuransi untuk pengemudi) naik," ungkap pimpinan Lyft dalam memo untuk staf, dikutip dari CNN Business, Jumat (4/11).

PHK Lyft tak luput dari saingan utamanya, Uber, yang melaporkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Keberhasilan Uber bertahan di tengah krisis didorong oleh tingginya permintaan perjalanan dan pengiriman makanan.

"Kami tidak kebal terhadap realitas inflasi dan ekonomi yang melambat," tulis pendiri Lyft dalam memo.

Lyft mengkonfirmasi rencana PHK 13 persen karyawannya itu akan menghabiskan biaya sekitar US juta hingga US juta untuk biaya restrukturisasi serta pesangon dan tunjangan.

Terlepas dari pengumuman PHK karyawan pada Kamis (3/11), saham Lyft sudah mengalami penurunan hampir 70 persen sepanjang tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]