slot online resmi terpercaya

Penata rambut terbaik di dunia peri

Liu Yongxing, Buruh Tani Berharta Rp155 T dari Bisnis Burung Puyuh Cs******

Buruh tani bukan halangan bagi seseorang untuk berubah menjadi orang kaya.

Hal itu juga yang berlaku pada Liu Yongxing. Pernah menjadi buruh tani pada masa kecilnya, ia kini menjelma menjadi orang yang kaya raya.

Catatan Forbes, total kekayaannya mencapai US miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.532 per dolar AS, kekayaan Yongxing tembus Rp155,33 triliun.

Mengutip berbagai sumber, Yongxing lahir di Sichiuan, China pada Juni 1948 lalu. Ia sebenarnya berasal dari keluarga tuan tanah yang kaya raya.

Namun, latar belakang keluarga yang kontrarevolusioner membuatnya hidup dalam masalah, terutama saat China dilanda Revolusi Kebudayaan.

Pasalnya, karena cap itu, ayahnya harus dihukum oleh pemerintah dan dimasukkan ke 'Kamp Pendidikan'. Masalah yang sama juga menimpa ibunya.

Karena masalah itu, ia harus menjalani masa hidup yang berat. Yongxing harus menghadapi cemoohan dan dikucilkan banyak orang.

Tak hanya itu, ia dan saudara-saudaranya harus bekerja sebagai buruh tani di perkebunan dan industri milik pemerintah. Namun, masalah hidup itu tak membuat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya putus asa.

Ia tetap rajin belajar supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meneruskan hidup. Pada 1978, ia berhasil diterima belajar jurusan teknik di perguruan tinggi di daerahnya.

Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi itulah semangat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya untuk bermimpi menjadi orang kaya raya menguat.

Setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi, Liu dan saudaranya langsung mendirikan perusahaan di bidang elektronik. Tapi apa daya, dewi fortuna belum berpihak kepada Liu bersaudara.

Usaha itu langsung bangkrut. Hal itu dipicu cap 'kapitalis' yang diberikan oleh pejabat Partai Komunis China kepada perusahaannya. Karena label tersebut, Liu dan saudaranya tidak bisa memiliki pabrik atau menjalankan bisnis elektronik karena orang China saat itu didorong menjadi pengusaha sosialis bukan kapitalis.

Namun, kekangan itu tak mengendurkan langkah mereka. Segera setelah itu, ia dan saudara-saudaranya mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha baru pada 1982.

Mereka menggadaikan semua barang yang dimiliki dan berhasil mengumpulkan modal US0. Uang itu mereka pakai untuk memulai usaha peternakan burung puyuh di Gujia, salah satu desa yang sangat miskin di timur laut Chengdu.

Tidak ada listrik maupun air mengalir di sana. Rumah pun hanya berubah gubuk kecil yang dibangun dari lumpur dan rumput. Tapi itu tak mengendurkan semangat mereka.

Liu Yongxing justru menilai itu bagus untuk beternak puyuh. Pasalnya, burung puyuh tidak perlu banyak pakan.

Aksi mereka itu tiba-tiba diikuti penduduk desa lain. Mereka ikut beternak burung puyuh. Karena itulah, Gujia kemudian terkenal sebagai sentra penghasil telur puyuh.

Pelanggan dari kota besar China mengantre untuk membeli telur puyuh. Usaha Liu Yongxing dan saudaranya pun berkembang pesat.

Pada akhir 1980-an, bisnis telur puyuh mereka berhasil memproduksi 10 juta telur puyuh per hari. Kapasitas produksi itu menjadikan perusahaan mereka yang terbesar di dunia.

Keberhasilan itu menarik perhatian pejabat partai setempat. Ia diberi penghargaan sampai 10 ribu RMB karena dianggap menjadi teladan bagi pengusaha sosialis China dalam mengumpulkan mata uang China.

Mendapat Iklan Gratis dari Kunjungan Pejabat China

Legenda tangan dan mata

KCI Gandeng INKA Remajakan 19 Rangkaian KRL dengan Biaya Rp2,2 T******

PT Kereta Commuter Indonesia (KAICommuter) menggandeng PT INKA (Persero) untuk proses retrofit atau peremajaan 19 trainset (rangkaian) KRL mulai 2023-2024.

"Kemarin kami sudah tanda tangan di Madiun pada 3 November dengan total 19 trainset yang akan kami retrofit bersama INKA," ucap VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam konferensi pers, Senin (6/11).

Ia pun mengatakan biaya untuk retrofit itu mencapai Rp2,2 triliun.

Setelah empat trainset itu selesai, selanjutnya empat rangkaian lainnya kembali dikirim ke INK. Sementara, proses pengerjaan retrofit akan membutuhkan waktu selama 13-15 bulan.

Anne juga mengatakan pada proses retrofit sarana KRL ini pun KAI Commuter telah mengantongi perizinan dari pihak regulator.

Ia mengatakan dalam retrofit teknologi yang digunakan sama seperti KRL baru. Menurut Anne, bedanya hanya badan kereta yang tetap digunakan.

Anne pun berjanji proses retrofit tidak akan mengurangi frekuensi operasional yang saat ini berjalan.

"Kebijakan KAI Commuter tidak akan mempengaruhi frekuensi operasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Anne juga mengatakan pihaknya menargetkan impor tiga rangkaian KRL bisa segera tiba tahun depan.

Meski demikian, ia belum bisa membocorkan dari negara mana Indonesia akan mendatangkan KRL tersebut. Selain itu, ia juga belum bisa merinci berapa biaya yang dibutuhkan.

"Soal impor itu tiga rangkaian. Itu targetnya 2024-2025 mulai bisa mengoperasikan. Saat ini sedang proses, teknologinya apa, dari mana setelah selesai proses lelang baru diumumkan," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Mencuri Langit

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Harta Keluarga Istri Jelek

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Tuanku sangat galak

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]