erek81

kegelapan ekstrem

IHSG Tergelincir ke 6.953 Usai 335 Saham Lesu******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.953  pada Kamis (31/8). Indeks saham melemah 13,39 poin atau minus 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,49 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 190 saham menguat, 335 terkoreksi, dan 227 lainnya stagnan. 

Sementara, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,04 persen, indeks DAX di Jerman 0,64 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,19 persen.

Menyusul Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,38 persen, indeks NYSE Composite 0,2 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga 0,54 persen.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

BPS Catat RI Deflasi 0,02 Persen Sepanjang Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen Indonesia deflasi 0,02 persen sepanjang Agustus 2023.

Deflasi ini tidak jauh lebih dalam dari bulan yang sama tahun lalu yang mencapai 0,21 persen. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara tahunan inflasi Indonesia mencapai 3,27 persen (yoy/year-on-year) pada Agustus 2023.

Realisasi ini naik dibandingkan Juli 2023 yang tercatat 3,08 persen (yoy).

"Jika dilihat secara series deflasi Agustus 2023 sejalan dengan kondisi tahun lalu yaitu Agustus 2022 dengan tingkat deflasi lebih rendah yakni 0,21%," ujar Pudji, Jumat (1/9).

Penyumbang deflasi bulanan terbesar pada bulan lalu adalah makanan dan minuman (mamin) dan tembakau.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Bank Swiss UBS PHK 3.000 Karyawan Demi Hemat Rp152,3 T******

UBS berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 karyawan di Swiss. Langkah ini diambil demi menghemat biaya operasional sebesar US miliar atau Rp152,3 triliun (Kurs Rp15.238 per dolar AS).

PHK ini juga tak lepas dari langkah perbankan asal Swiss tersebut yang mengakuisisi Credit Suisse beberapa waktu lalu.

Dilansir dari CNN Business, Jumat (1/9), PHK tersebut berjumlah sekitar 8 persen dari total staf UBS di Swiss.

CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan PHK akan berlangsung selama beberapa tahun. Pihaknya juga berjanji akan memberikan dukungan keuangan, layanan penempatan kerja, dan peluang pelatihan ulang kepada karyawan yang terkena dampak.

"Setiap kehilangan pekerjaan adalah hal yang menyakitkan bagi kami. Sayangnya, dalam situasi ini, PHK tidak dapat dihindari," ucapnya.

Lihat Juga : Jalan Panjang China Lepas dari Polusi Udara Menuju Energi Bersih

UBS sendiri memiliki 122 ribu tenaga kerja secara global. Setelah mengakuisisi Credit Suisse, sekitar 8.000 pegawai di perusahaan tersebut mengundurkan diri secara sukarela pada paruh pertama tahun ini.

Ermotti memperkirakan akan lebih banyak lagi karyawan yang mengundurkan diri atau pensiun. Namun, jumlah pekerja harus terus dikurangi di luar Swiss untuk mencapai tujuan penghematan.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Pemerintah Tambah Ayam dan Telur dalam Bansos September******

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa daging dan telur ayam kepada 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS). Bansos akan disalurkan pada September hingga November mendatang.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos pangan itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Alasan Jokowi Guyur 21 Juta Rakyat Miskin 10 Kg Beras September

Di lain sisi, bansos ini diharapkan juga bisa menyerap daging dan telur ayam dari peternak. Pasalnya peternak selama ini langsung memotong ayam jika terjadi kelebihan stok.

"Biasanya kalau supplydan demandenggak seimbang, ayamnya di-cutting. Hari ini kita mau bilang enggak usah di-cutting, kita pakai saja, diserap untuk program pemerintah," katanya.

Bansos pangan daging dan telur ayam ini akan melengkapi bansos beras yang akan dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama September hingga November 2023.

Lihat Juga : Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September

Pertempuran yang tak terkalahkan

Menakar Magnet Investasi di IKN Usai Aguan Cs Merapat******

Sejumlah konglomerat dalam negeri, seperti Sugianto Kusuma alias Aguan, mulai berminat berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Badan Otorita IKN mengklaim sembilan dari 270 investor yang berminat investasi, akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menyebut Aguan melalui Agung Sedayu akan berinvestasi sekitar Rp20 triliun untuk sektor hiburan atau play di IKN.

Selain dari Agung Sedayu, Agung juga menyebut nama-nama developer domestik ternama di antaranya Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para hartawan itu rencananya akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di ibu kota baru. Selain nama-nama besar tadi, nama miliarder Sukanto Tanoto juga disebut bakal masuk di proyek IKN.

Namun, detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN belum diketahui. Hanya saja, investasi itu berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

Agung menjelaskan saat ini sedang dilakukan feasibility study atau studi kelayakan atas proyek tersebut.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) work tadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek) live. Nah kemudian yang (proyek) play itu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya.

Munculnya beberapa nama investor kakap Tanah Air ini bisa dibilang buah dari upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul mereka untuk bergabung membangun IKN.

Tak hanya investor dalam negeri, Jokowi juga getol membujuk investor global untuk menanamkan modal di proyek kebanggannya itu.

Lihat Juga : OJK Awasi Ketat Pinjol Macet TaniFund hingga Investree

Tengoklah, pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek IKN pada Juni lalu.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu. Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Dari sejumlah upaya Jokowi tersebut, tentu masuknya para konglomerat Tanah Air bukan tanpa alasan.

Lihat Juga : Satgas BLBI Kembali Sita Aset Tanah Dua Obligor

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya konglomerat sebagai investor di IKN lebih ditujukan sebagai business guarantee.

"Ini untuk pancingan saja, bahwa pelaku usaha domestik terlibat di IKN. Sebagai signaling dalam rangka menarik investor asing yang lebih kakap," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

Apalagi, mengajak investor lokal memang lebih realistis. Sebab, investor asing pertimbangannya lebih banyak.

Bhima berpendapat investor asing ada yang khawatir soal risiko politik. Maklum, pasca pemilu bisa saja proyek IKN tidak berlanjut.

Ada juga investor asing yang melihat kondisi makro-ekonomi global kurang mendukung, suku bunga mahal, hingga risiko geopolitik tinggi. Dengan kata lain, ada kehati-hatian dalam masuk proyek infrastruktur.

Bhima mengatakan sebagian investor asing lainnya pun punya standar ketat dalam menanam modalnya. Misalnya, dari sisi lingkungan mereka akan bertanya soal deforestasi di lokasi IKN.

"Dampak sosialnya bagaimana jangan sampai proyeknya tidak lolos standar ESG (environment, social, governance). Kalau konglomerat lokal mungkin agak lebih longgar ya dengan standar-standar tadi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Bisakah investasi pengusaha dalam negeri menarik minat para investor asing?

Iblis ada di sekitar

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]