demo slot pra

Anda dan saya berbeda

pinjol dengan rekening dana

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Keberuntungan membakar langit

casino88

Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) 901 Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ali menerangkan TPS Lokasi Khusus itu akan memfasilitasi pemungutan suara untuk 67 tahanan KPK yang ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Rutan C1 KPK dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Pencoblosan di TPS Loksus 901 itu berlangsung pada pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 09.00 WIB.

Sedangkan 8 tahanan KPK lainnya yang ditahan di Rutan KPK Puspom AL Jakarta Utara akan menggunakan hak pilihnya di tps terdekat.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: KPK fasilitasi tahanan coblos surat suara di rutan

Baca juga: Tiga capres-cawapres akan sampaikan gagasan antikorupsi di hadapan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Budidaya Keabadian Staf

link situs gacor

Gibran segera sowan ke Anies******

Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3 karena sekali lagi Bapak/Ibu, kita semua bersaudara, kita semua bersaudara

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku akan segera menemui atau sowan ke pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3 karena sekali lagi Bapak/Ibu, kita semua bersaudara, kita semua bersaudara," ujar Gibran saat berpidato di hadapan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam.

Gibran menganggap seluruh rival-nya itu sebagai saudara. Karenanya, dia mengajak pendukung untuk tidak menjelek-jelekan pasangan calon lain atas hasil penghitungan cepat yang menunjukkan kemenangan dia dan calon presiden Prabowo Subianto.

"Sekali lagi, Bapak/Ibu, jangan jumawa, tidak perlu mem-bully(merundung) dan menjelek-jelekkan paslon lain. Kita semua bersaudara,” tutur Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak terpikir hasil penghitungan cepat menunjukkan angka yang tinggi. Menurutnya, angka tersebut berasal dari suara kaum muda.

"Kami tidak mengira angka dariquick countsetinggi ini. Saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalan menuju Indonesia emas,” ujarnya.

Baca juga: KedaiKOPI nilai Prabowo-Gibran unggul karena efek Jokowi

Baca juga: Prabowo syukuri hasil hitung cepat, sebut menang sekali putaran

Gibran berjanji akan melibatkan lebih banyak anak muda dalam mewujudkan cita-cita nasional. "Ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia emas," ucapnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Dewa Kota

cara bayar cicilan di tokopedia tanpa kartu kredit

Sekitar 1.500 narapidana gunakan hak suara di Lapas Salemba******

Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.576 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara (TPS) khusus agar 1.576 warga binaan bisa melaksanakan hak pilihnya," kata Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat Beni Hidayat  di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Beni menjelaskan meskipun menjalani masa hukuman, para warga binaan masih tetap mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2024. Selain itu, tidak ada hal yang khusus atau spesial dalam tahapan pencoblosan Pemilu di TPS Khusus Lapas Kelas IIA Salemba.

“Untuk syaratnya sama yakni Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun dan sudah mempunyai nomor induk kependudukan (NIK). Pencoblosan ini tidak ada yang khusus semuanya sama dengan ketentuan yang ditetapkan KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2024,” jelas Beni.

Beni juga menyebutkan sebanyak 136 petugas Lapas Kelas IIA Salemba yang bertugas menjadi petugas KPPS saat pencoblosan. Dimana satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah tujuh orang dan dua orang pengamanan langsung.

“Yang menjadi petugas KPPS yakni dari petugas lapas juga dari yang memang hari ini bertugas. Satu TPS itu ada 7 orang petugas,” kata Beni.

Sebelumnya jajaran Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat juga telah melakukan sosialisasi Pemilu 2024. Hal ini dilakukan agar kondisi saat pemungutan suara tetap kondusif.

“Secara teknis kami sudah melakukan penguatan, sosialisasi dan mengedukasi pada warga binaan bagaimana tata cara pelaksanaan pencoblosan. Hal ini dilakukan agar kondisi tetap kondusif," kata Beni.
Baca juga: 13.630 warga binaan coblos di TPS khusus rutan dan lapas di Jakarta
Baca juga: Jakarta Timur miliki 41 TPS Khusus
Baca juga: Logistik pemilu ke TPS Khusus di Pulau Seribu telah didistribusi

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

slot95

BI: Utang luar negeri Indonesia meningkat jadi 407,1 miliar dolar AS******

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 meningkat menjadi 407,1 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy). "Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis. Erwin menuturkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada triwulan IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Baca juga: BI: Utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada November 2023 ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar 196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: BI: Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Januari 2024 meningkat Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin. Selanjutnya, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III-2023 sebesar 3,5 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah serap dana Rp24 triliun dari lelang tujuh seri SUN Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penurunan peti harta karun

slot home

Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di Tanah Papua relatif kondusif.

"Hingga Rabu sekitar pukul 13.00 WIT, situasi kamtibmas di Tanah Papua relatif aman dan kondusif. Mudah-mudahan situasi seperti ini tetap terjaga," kata Mathius Fakhiri usai pemantauan pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah distrik di Kota dan Kabupaten Jayapura, Rabu.

Dia mengatakan walaupun situasi kamtibmas aman, namun ada beberapa kabupaten yang terjadi sejumlah permasalahan berkaitan dengan pemilu, yakni pembakaran kotak suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, kata dia, ada keterlambatan pengiriman logistik pemilu akibat cuaca yang tidak bersahabat, misalnya di Kabupaten Mamberamo Raya hingga menyebabkan masyarakat di 20 TPS yang berada di empat distrik terhambat.

Untuk pengiriman logistik di empat distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, kata dia, Pangdam XVII/Cenderawasih akan membantu dengan mengerahkan helikopter milik TNI.

"Dengan adanya bantuan angkutan dari Kodam XVII/Cenderawasih diharapkan pengiriman logistik pemilu tidak menjadi kendala," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Saat ini jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Tanah Papua tercatat 727.835 orang yang menyalurkan hak pilihnya di 3.109 TPS.,

Provinsi Papua terdiri dari sembilan kabupaten dan kota yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024