kopi4d slot

2d cicak 981Jutaan kata 147649Orang-orang telah membaca serialisasi

《kopi4d slot》

Komnas: Femisida intim kasus tertinggi pembunuhan perempuan di 2023******

Jakarta (ANTARA) - Komnas Perempuan menyatakan bahwa femisida intim atau pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya ataupun mantan pasangannya menempati posisi teratas dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan selama 2023.

"Pada 2023, diberitakan femisida intim menempati pemberitaan tertinggi yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, atau pasangan kohabitasi yang mencapai 67 persen dari keseluruhan kasus femisida diberitakan atau 109 kasus," kata Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Femisida intim ini terdiri dari jenis kekerasan terhadap isteri sebanyak 64 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanyak 33 kasus, kekerasan mantan pacar sebanyak 11 kasus, dan kekerasan mantan suami sebanyak satu kasus.

"Yang paling banyak adalah jenis femisida intim yaitu femisida yang dilakukan suami, mantan suami, pacar, atau mantan pacar," kata Siti Aminah Tardi.

Menurut pihaknya, fakta tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan dan relasi pacaran menjadi salah satu relasi yang tidak aman bagi perempuan.

Baca juga: Komnas : Kasus suami mutilasi istri di Malang Jatim tergolong femisida

Baca juga: Bareskrim diminta lakukan pemilahan data pembunuhan berbasis gender

Berdasarkan pantauan Komnas Perempuan terhadap pemberitaan online selama 2023, dari 159 kasus yang diberitakan, terdapat 162 jenis femisida, dikarenakan satu kasus memuat dua jenis femisida, seperti pembunuhan terhadap ibu dan anaknya.

Baru-baru ini terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya atau tergolong femisida intim.

Seorang suami inisial JM (61) membunuh dan memutilasi istrinya NMS (55) di Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (30/12), diduga karena permasalahan rumah tangga.

Usai membunuh dan memutilasi istrinya, pelaku menyerahkan diri ke polisi pada Minggu (31/12).

Baca juga: Rasa superioritas laki-laki salah satu penyebab terjadi femisida

Baca juga: Kasus menantu perempuan dibunuh mertua di Jatim tergolong femisida

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi******

kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kredivo aman tidak、slot via dana bonus new member、pola gacor hari ini princes

Terkait：bahasa slot88 login、temanjp、tepat88、mahjong ways pola、daftar situs online、erek erek mancing ikan、slot gokil、slot gampang maxwin 2022、jam gacor olympus hari jumat、situs slot elang

---

---

bab terbaru：contoh akun digital（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12