web slot terbaru

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Teten Sentil Zulhas Karena Revisi Aturan Perlindungan UMKM Macet******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sentilan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaksanakan Kemendag di era M Lutfi yang justru macet sejak era Menteri Zulkifli Hasan.

Padahal, revisi ini penting segera diselesaikan demi melindungi UMKM lokal dari dampak Project S TikTok.

"Maka, ketika saya diprotes oleh teman-teman UMKM, ya saya teriak aja. Saya udah dipanggil oleh Pak Presiden, nanti Pak Presiden lewat Pak Pratikno (Mensesneg) akan segera menyelesaikan masalah ini," sambungnya.

Teten menjelaskan revisi permendag tersebut diperlukan karena tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Dasar dari usulan ini, kata Teten, adalah Project S TikTok Shop mengancam UMKM lokal. Katanya, tak sedikit barang impor yang dijual di marketplace yang membunuh UMKM lokal.

Teten menyebut algoritma TikTok dapat membaca perbincangan atau kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

Dijelaskan Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce. Sementara Permendag yang sekarang ini hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan socio commerce.

"Ini perlu diantisipasi segera, karena ini ancaman bagi pelaku UMKM. Karena dengan kekuatan algoritma. TikTok itu penggabungan tiga hal, yaitu social media, cross border e-commerce, dan ritel online," ujar Teten.

"TikTok, antara medsos dengan TikTok shop-nya itu satu tempat. Apalagi ritel online-nya langsung mendatangkan produk mereka ke dalam negeri dengan harga murah. Kita ambil kasusnya di Inggris. Inggris kurang apalah produknya, keok sekarang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Teten mengusulkan melalui revisi Permendag agar ritel onlinetak lagi diperbolehkan. Pasalnya, situasi sekarang ini hanya menciptakan ketidakadilan bagi UMKM lokal yang harus mengurus izin edar BPOM sertifikasi halal, SNI, membayar pajak, dan sebagainya.

Ia menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Dengan kata lain, barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

"(Usulan) kedua, kita harus ada usulan yang jelas di Permendag itu. Kalau e-commerce,socio commerce,dan lain sebagainya, itu hanya platform, hanya lapak. Nggak boleh mereka jualan produknya sendiri. Kalau mereka jual produk sendiri, brand-nya sendiri, algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka," paparnya.

"Mau UMKM on boardingdi situ, merchant-merchantkita onlinedi e-commerce, kalau algoritmanya mengarahkan ke produknya milik mereka atau perusahaan afiliasinya, nggak mungkin bisa bersaing," lanjut dia.

Ketiga, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Teten mengusulkan pembatasan barang impor yang dijual di e-commerceuntuk yang tidak diproduksi di Indonesia saja dan memiliki nominal minimal US0.

"Itu cara kita mem-protectekonomi kita," pungkas Teten.

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Zulkifli Hasan terkait keluhan Teten tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari Zulkifli Hasan

Bantahan TikTok

TikTok Indonesia sendiri buka suara ihwal tudingan merugikan UMKM lokal lewat Project S. Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa Inisiatif e-commercesebagaimana tercantum di dalam artikel di atas tidak tersedia di Indonesia," demikian keterangan resmi TikTok Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/7).

Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia.

"TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," tuturnya.

Platform milik ByteDance, China ini mengklaim pemberdayaan dilakukan dengan menjalankan  Program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum.

CNNIndonesia.com pun menyinggung soal TikTok lewat Project S diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal Rp426 triliun yang mengalir ke China.

Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal itu.

"Di TikTok Shop Indonesia itu tidak ada bisnis lintas batas. Tapi di sini kita minta tolong kita tidak pernah bilang tidak ada produk lintas batas. Yang kita katakan adalah tidak ada bisnis lintas batas di Tiktok Shop Indonesia," tutur perusahaan.

sebuah surga

Bahlil soal Penyelundupan 5 Juta Ton Bijin Nikel ke China: Saya Kaget******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku kaget ada 5 juta bijih nikel diselundupkan ke China.

Kekagetan terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Sampai saat ini beleid itu masih berlaku.

"Jadi saya kaget disampaikan bahwa ada ekspor ilegal, kaget saya. Ke perdagangan (Kementerian Perdagangan) saya cek dan tanya (katanya) tidak ada memberikan izin ekspor nikel juga," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (21/7).

"Apakah ini mungkin dimasukkan, contohnya judulnya pasir atau besi tapi dalamnya nikel, ya wallahualamdan kalau itu benar terjadi, saya pikir aparat penegak hukum segera lakukan tindakan hukum," pungkasnya.

Dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel ke China diungkap KPK beberapa waktu lalu. KPK menyebut penyelundupan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

KemenkopUKM gelar Forum Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular di ASEAN******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 25-26 Juli 2023.

Dihadiri oleh negara-negara anggota dan pemangku kepentingan ASEAN Access yang mencakup task force, national vocal point, dan network partner, kegiatan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular diharapkan mampu mendorong promosi prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di wilayah ASEAN.

Deputi Bidang UKM KemenkopUKM, Hanung Harimba Rachman, menyampaikan bahwa UMKM memegang peran penting dalam perekonomian regional di wilayah ASEAN.

Untuk itu, memperkenalkan model bisnis yang ramah lingkungan, antara lain melalui model ekonomi sirkular menjadi isu yang harus segera diselesaikan.

Menurut Hanung, ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan menghilangkan limbah, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjaga siklus penggunaan, pemakaian kembali, dan regenerasi yang berkesinambungan.

Hal itu kemudian mewakili pergeseran paradigma dari model linear tradisional "ambil-produksi-buang" menjadi pendekatan lebih berkelanjutan dan regeneratif.

"Pada intinya, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan di mana produk, material, dan sumber daya dirancang, diproduksi, dan dikelola dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong kemakmuran sosial dan ekonomi," ujar Hanung.

Lebih lanjut dipaparkan, dengan kehadiran para pembuat kebijakan, ahli, dan pemangku kepentingan kunci, forum ini memiliki sasaran meningkatkan kesesuaian dan keselarasan kebijakan guna menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah ASEAN.

Isu tersebut jadi semakin penting, karena adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang berhasil di wilayah ASEAN memiliki potensi dampak transformasional.

Hanung menyebut, praktik ekonomi sirkular akan mengurangi jejak karbon, meminimalkan pembentukan limbah, dan melestarikan sumber daya alam, sehingga ke depannya, akan dapat mengurangi degradasi lingkungan.

"Indonesia sebagai penyelenggara Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular ini berharap inisiasi ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan visi bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ASEAN," kata Hanung.

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Jelang Operasi Agustus Besok, Pembangunan Kereta Cepat Capai 94 Persen******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut pengujian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus dilakukan jelang target operasional pada 18 Agustus 2023.

Manager Corporate Communications KCIC Emir Monti mengatakan pembangunan nyaris rampung 100 persen. Selain itu, penyempurnaan prasarana juga dikejar.

"Saat ini pembangunan KCIC telah mencapai 94 persen. Pembangunan dan penyempurnaan prasarana serta pengujian KA Cepat terus kami lakukan," kata Emir kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/7).

"Secara paralel, KCIC juga terus melakukan testing and commissioning(tes fungsi) KA Cepat, menyelesaikan pembangunan stasiun dan aksesibilitasnya, serta menyusun tata cara dan skema terkait uji coba oleh masyarakat pada masa praoperasi KA cepat," katanya.

Sebelumnya, sempat beredar jadwal operasional kereta cepat bakalan molor dari target. Dalam laporan yang beredar, Kemenhub dan tiga konsultan menolak kereta cepat beroperasi komersial pada 18 Agustus mendatang.

Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US,3 miliar itu beroperasi sesuai target KCIC. Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Lihat Juga : Luhut soal Rencana Investasi Tesla di RI: Saya Ketemu Elon Bulan Depan

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023. Dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Belakangan, isu itu dibantah Kemenhub. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya seperti dikutip detikcom, Minggu (11/6).

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Bantahan serupa dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia menegaskan kereta cepat tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang. Luhut malah mempertanyakan siapa dan dari mana isu operasional KCJB mundur tersebut muncul.

"Siapa bilang (mundur). Nggak pernah, nggak ada itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (9/6).

Ia memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, kata Luhut, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]