freechip123

tenor akulaku hanya 6 bulan 362Jutaan kata 176165Orang-orang telah membaca serialisasi

《freechip123》

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Moeldoko ini menanggapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri, yang mengatakan ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang siap mundur dari kabinet.

Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis, itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happysaja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datang seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai. Ini semuanya bergiat bekerja,” tegasnya.
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Ari Dwipayana tegaskan seluruh menteri tetap solid bantu Presiden
Baca juga: Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.

"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim

Pewarta: Fianda Sofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot terbaik dan terpercaya no 1、harga vocer axis 5 gb、slot indonesia terpercaya

Terkait：sbobet88 login、cara pasang togel、gaming gacor、kancilbola、gacor 777、buku mimpi 2d bergambar lebih lengkap、mpo787、website slot terbaru、puncak88、bolawin365

---

---

bab terbaru：liga 123 slot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09