situs togel luar negeri terpercaya

Halo, pacar selebriti

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Astra Beber Kronologi Kecelakaan di KM 158 Tol Cipali, 1 Korban Tewas******

AstraInfra Toll Road Cikopo-Palimanan (Cipali) selaku pengelola ruas Tol Cipali menjelaskan kronologi kecelakaanlalu lintas (laka lantas) di KM 158+300 Tol Cipali arah Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan satu korban tewas.

Insiden tersebut melibatkan jenis kendaraan Colt L-300 pickup (G 1915 TM) dengan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, karena sudah tidak berada di TKP saat kejadian. Kecelakaan itu di wilayah Majalengka, Jawa Barat.

Dalam keterangan resmi Astra, Kamis (23/3), kecelakaan terjadi ketika kendaraan jenis Colt L-300 melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon, Jawa Barat.

Petugas pelayanan lalu lintas Tol Cipali mengevakuasi satu orang korban luka ringan, serta satu orang korban meninggal dunia ke RSUD Cideres, Majalengka.

Waktu penanganan yang dilakukan petugas Astra Tol Cipali selama 40 menit di lokasi tanpa adanya penutupan lajur, sehingga para pengguna jalan dapat
melintas dengan normal.

Astra mengimbau pengguna jalan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Kemudian, mematuhi batas kecepatan minimal 60 km per jam dan batas kecepatan maksimal 100 km per jam.

Pengguna jalan tol juga diminta kembali memeriksa kondisi kendaraan dan fisik pengemudi. Apabila pengemudi lelah, maka segera beristirahat di depan rest area yang tersebar di Tol Cipali.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Buruh Siap Geruduk dan Penjarakan Pengusaha Potong Upah 25 Persen******

Buruh mengatakan siap melakukan demonstrasi bahkan memenjarakan pengusahayang berani memotong upah 25 persen pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang.

Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal menegaskan hal ini bentuk penolakan terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid tersebut, Menaker Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh asalkan sesuai kriteria yang ditentukan.

"Di antara 30 Maret-5 April, kami akan periksa bilamana ada perusahaan padat karya saat gajian memotong upah 25 persen, kami laporkan ke polisi dan dipenjara, 1 tahun. Kalau perusahaan membayar buruh di bawah upah minimum maka penjara 1 tahun, kami akan penjarakan perusahaan-perusahaan itu," imbuhnya.

Said mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan Presiden Joko Widodo melarang perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum.

Di lain sisi, Said mengatakan buruh akan menempuh langkah hukum, di mana pada 2 April mendatang pihaknya akan memasukkan gugatan soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 ke PTUN Jakarta.

Kemudian, beleid tersebut akan dilakukan judicial review(JR) ke Mahkamah Agung (MA) pada 9 April karena bertentangan dengan yang diputuskan Presiden Jokowi dan DPR di Perppu Ciptaker.

Buruh sejatinya sudah sempat menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada Selasa (21/3) lalu. Tuntutan mereka adalah pencabutan aturan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Cara Hitung THR Karyawan 2023******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Selain itu, Ida menegaskan THR tidak boleh dicicil. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," tutur Ida dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).

Sementara itu, bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan disanksi Kemnaker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Macam-macam sanksi yang diberikan, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Berikut cara hitung karyawan THR 2023:

THR Karyawan Swasta

THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih. THR juga diberikan untuk pekerja kontrak atau yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar gaji satu bulan.

Menaker Ida memperbolehkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan alias lebih besar dari 1 kali gaji per bulan.

Ia mengatakan opsi pembayaran THR yang lebih besar dari peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

"Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut," ucap Ida.

THR Karyawan Baru

Karyawan yang baru bekerja di perusahaan berhak mendapatkan THR apabila sudah bekerja minimal satu bulan. 

Pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungan berdasarkan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

THR Buruh Harian

Sementara itu, besaran THR buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

BPJT Perlu Rp22 T Bangun Tol dari Balikpapan ke IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp22 triliun untuk membangun akses jalan toldari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan rencana pembangunan jalan tol tersebut merupakan prakarsa pemerintah yang anggarannya bakal berasal dari negara.

Setidaknya, ada lima ruas jalan tol yang membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya akses untuk menuju IKN.

Empat ruas tol lainnya adalah, Samarinda-Bontang yang membutuhkan dukungan konstruksi sebesar Rp6,5 triliun, Cibadak-Pelabuhan Ratu sebesar Rp4 triliun, dan Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing sebesar Rp5 triliun, serta Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta sebesar Rp2,6 triliun.

Danang menyebutkan kelima ruas tol ini sudah lulus uji kelayakan pada tahun yang berbeda yakni 2020, 2021 dan 2022. Karenanya, diharapkan bisa segera dilakukan proses pembangunan setelah mendapat dukungan dari pemerintah.

"Ini adalah lima ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah selesai FS dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas lain," jelasnya.

Dalam rapat kerja ini, Danang juga memaparkan ada tiga ruas jalan tol yang pembangunannya selesai dilakukan dan beroperasi di Maret 2023, yakni:

- Semarang-Demak seksi 2 sepanjang 16,01 km,
- Bekasi-Cawang-Kp.Melayu 2A sepanjang 4,88 km, dan
- Cinere-Jagorawi (JORR II) seksi 3A sepanjang 3,5 km

[Gambas:Video CNN]