onebet303

Rahasia Ilahi

Menilik Pembangunan Stasiun Halim dalam Proyek Kereta Cepat******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Slamet Riyadi menyebutkan kemajuan pembangunan Stasiun Halim di Jakarta Timur untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah mencapai 97 persen. 

Adapun proses pembangunan tengah berlangsung menjelang uji coba operasional pada September 2023 mendatang.

Pantauan CNN Indonesia.com pada Sabtu (12/8), terlihat sejumlah pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan masih berada di lokasi. Mereka sudah mulai bekerja saat awak pers berkunjung sekitar pukul 09.30 WIB.

Sementara itu, di bagian dalam gedung tampak elevator dan eskalator masih belum difungsikan. Para awak media ditemani pihak KCIC meniti anak tangga dari stasiun ke peron. Untuk menuju peron, penumpang nantinya terlebih dulu melewati pintu masuk dan memindai tiket pada alat yang sudah disediakan.

Adapun akses menuju Stasiun Halim masih belum selesai dibangun. Pantauan di lokasi, jalan beraspal menuju DI Pandjaitan sudah terbangun sebagian. Pun dengan Exit Tol km 1+850 Tol Jakarta - Cikampek.

Lihat Juga : Staf Sri Mulyani Bantu Jokowi Jawab Kritik Hilirisasi Faisal Basri

Dwiyana mengatakan untuk akses terusan jalan DI Pandjaitan dan Exit Tol km 1+850 Jakarta - Cikampek bakal dioperasikan pada Agustus 2023. Sementara untuk yang lainnya. Ia menuturkan masih dalam proses penyelesaian.

"Kedua akses jalan ini akan siap dioperasikan pada Agustus 2023," kata Dwiyana dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/8).

Ia juga mengatakan Stasiun KA Cepat Halim akan terhubung dengan sejumlah akses seperti Jalan Raya, Tol, hingga LRT.

"Stasiun Halim akan memiliki konektivitas dengan Jalan Raya melalui akses dari Jl DI Panjaitan, Exit Tol km 1+850 Tol Jakarta - Cikampek, LRT Jabodebek hingga nantinya BRT Transjakarta, BRT JR Connexion, Shuttle dari bandara halim, Microtrans, dan taksi konvensional maupun online," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Buku Harian Masalah Aize

IHSG Berkibar ke 6.893 Usai 267 Saham Menguat******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.893 pada Kamis (10/8) sore. Indeks saham menguat 18,16 poin atau 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 267 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 221 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,84 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,01 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,14 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,14 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,63 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 1,16 persen.

Sementara, bursa Amerika ramai-ramai berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,70 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,25 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga melemah 1,17 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Daftar Direksi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah direksidan komisaris perusahaan pelat merah dalam sepekan terakhir.

Adapun sejumlah bos BUMN tersebut ialah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kemudian, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi. Selanjutnya, Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.

Erick menuturkan pemanggilan tersebut bukan tanpa tujuan. Menurutnya, maksud pemanggilan terhadap direksi dan komisaris itu berbeda-beda.

Untuk Ahok, pemanggilan dilakukan terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Pemindahan terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.

Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.

"Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Untuk Nicke, pemanggilan dilakukan untuk membahas PT Rekayasa Industri (Rekind). Ia berdiskusi dengan Nicke terkait cara menyelamatkan anak usaha Pupuk Indonesia itu.

"Di mana salah satunya kan konsep penyelaman Rekind itu Pupuk Indonesia akan menyuntik dana, lalu ada PMN (Penyertaan Modal Negara), ada restrukturisasi, tapi tentu perlu dukungan Pertamina. Apa? memberikan proyek, selain dari Pupuk," kata Erick.

Untuk Rahmad Pribadi, pemanggilan dilakukan untuk membicarakan kelangsungan pembangunan pabrik pupuk di Papua agar bisa berjalan tepat waktu.

"karena kan waktu itu ada isu gas. Ya kami coba reviewmumpung saya bisa ketemu mereka secara individu. Kadang saya review projectitu," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sementara untuk Agus Martowardojo, Erick mengatakan pemanggilan dilakukan terkait keberlangsungan program bank tersebut untuk para buruh migran dan diaspora.

Untuk direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pemanggilan dilakukan guna membahas akses jalan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Terakhir Erick juga memanggil direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, ia tak mau membocorkan isi pertemuan tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Adhi Karya, itu masalah lain lah," ucapnya.

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah