buku mimpi pacaran

Benua Soochow

mpo99id

Sepeda Lipat Gak Sampai Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale Loh!******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kabar gembira buat yang pengin gowes tapi belum punya sepeda. Kini Transmart Full Day Sale tebar diskon besar-besaran buat beragam produk unggulannya, salah satunya sepeda lipat!

Di gelaran pesta diskon ini, sepeda lipat dihargai gak sampai sejuta rupiah setelah diskon.

Lihat Juga : Tangga Lipat Multifungsi Murah Cuma Rp1 Jutaan di Transmart

Nggak cuma sepeda lipat, sepeda listrik juga dikorting gede-gedean. Merek Exotic E-Bike Revolve, misalnya yang dijual dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.455.200 per unit. Harga diskon tersebut berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa.

Sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.654.000 per unit, berlaku untuk pembelian di gerai Transmart luar Pulau Jawa.

Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320/C dari harga normal Rp3.800.000 diskon jadi Rp2.888.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320/C dari harga normal Rp4.100.000 diskon jadi Rp3.181.600 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Dengan diskon sebesar itu, bakal nyesel deh kalau gak beli sepeda sekarang juga!

Diskon aneka jenis sepeda tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, bawa pulang sepeda impianmu di Transmart Full Day Sale hari ini juga. Jangan sampai ketinggalan diskonnya ya!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

tafsir mimpi 3d abjad

Gibran berkonsolidasi dengan relawan Bolonemase di Solo******

Solo (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi dan pengarahan langsung terhadap relawan Bolonemase di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kinerja korlap sukarelawan yang mampu mendulang suara meski secara survei masih minim.

Gibran yang juga Wali Kota Surakarta berharap agar relawan Bolonemase tetap merapatkan barisan dan makin intens melakukan konsolidasi menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini.

"Saya sudah diskusi, saya mohon untuk intensitas pertemuan dan konsolidasi jangan kendor. Maka, kami ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada 2024," kata Gibran.

Gibran memandang perlu memprioritaskan wilayah-wilayah angka stunting, kemiskinan tinggi, serta pertanian dan perikanan.

Ia berharap agar sukarelawan tidak mengindahkan perundungan maupun ejekan untuk membentuk suatu iklim politik yang positif.

Oleh karena itu, Gibran meminta kepada mereka untuk memperkuat wilayah yang menjadi basis relawan Bolonemase.

"Karena ke depan, terutama anak muda ini, arahnya ke social movement. Arahnya adalah community base, jadi ini nanti akan ada disrupsi, jadi sudah tidak lagi seorang calon atau tokoh itu nanti ketergantungan pada partai," katanya.

Agenda ramah-tamah tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat Bersama Bolonemase di De Tjolomadu Karanganyar, Jumat mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Sementara itu, Koordinator Nasional Relawan Bolonemase Kuat Hermawan Santoso mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga sebagai laporan kinerja sukarelawan dalam mengawal perhitungan suara yang tengah dilakukan oleh KPU.

"Alhamdulillah, teman-teman masih semangat. Saat ini kami proses cooling down sambil mengawal hingga nanti penetapan suara pada tanggal 20 Maret 2024 dan pelantikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024," kata Kuat.

Selama proses cooling down, kata Kuat, sukarelawan melakukan sejumlah kegiatan positif seperti tanggap bantuan bencana alam, pelatihan UMKM, hingga bantuan advokasi.

Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba
Baca juga: Relawan sebut Prabowo layak mendapat pangkat jenderal TNI kehormatan

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

sikatslot88

Daftar Lengkap Produk Diskon di Transmart Full Day Sale 14 Januari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu (14/1) mulai dari jam buka toko sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

Yuk segera manfaatkan kesempatan spesial ini untuk borong semua produk incaran kamu di Transmart mumpung diskonnya sampai 50 persen.

Lihat Juga : Yuk ke Transmart, Mumpung Diskon 50% + 20% Seharian Full!

Produk segar:

• Dada ayam tanpa tulang diskon 20 persen dari harga normal Rp8.450 jadi Rp6.760 per 100 gram. Harga berlaku khusus di gerai Transmart Jabodetabek.
• Jeruk shantang daun diskon 20 persen dari harga normal Rp4.490 jadi Rp3.592 per 100 gram. Harga berlaku khusus di gerai Transmart Jabodetabek.
• Danish pastry mini diskon 20 persen dari harga normal Rp12.990 jadi Rp10.392 per 100 gram. Harga berlaku khusus di gerai Transmart Jabodetabek.

Produk elektronik:

• LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit.
• LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.699.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp3.899.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.

Kasur dan sofa:

• Resta Emattress ukuran 160x200 cm harga normal sekitar Rp2 jutaan. Harga diskonnya jadi Rp1.520.000.
• Baylack Sectional Sofa Black dari harga normal Rp5 jutaan, harga diskonnya jadi Rp4.399.200.
• Lady Rose bed sheet diskon produknya sampai 50 persen, plus 20 persen menggunakan Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Sepeda listrik dan sepeda lipat:

• Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320/C dari harga normal Rp3.800.000 diskon jadi Rp2.888.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320/C dari harga normal Rp4.100.000 diskon jadi Rp3.181.600 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.
• Sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.455.200 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.654.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.
• Sepeda lipat diskon up to 25% jadi mulai Rp951 ribuan. Diskon berlaku di Transmart Pulau Jawa.
• Sepeda lipat diskon up to 25% dari harga Rp1.349.000 diskon jadi Rp1.079.200. Diskon berlaku di luar Pulau Jawa.

Koper Polo:

• Polo Classic 20 inci yang dijual dengan harga mulai Rp799.000. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian koper bakal didiskon 20 persen.
• Polo Classic 20 inci yang dijual dengan harga spesial mulai Rp555.000. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian koper bakal didiskon 20 persen.

Perlengkapan rumah tangga:

• Glass storage harga normal mulai Rp65 ribuan, harga diskon mulai Rp47.920.
• Magic mop with plastic strainer grey harga normal mulai Rp200 ribuan, harga diskon mulai Rp175.920.
• Merah putih handuk harga spesial Rp60.000, pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah ada ekstra diskon 20 persen.
• Jamas karpet melody harga spesial Rp199.000, pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah ada ekstra diskon 20 persen.
• Lady rose bed sheet diskon 50 persen semua item, pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah ada ekstra diskon 20 persen.

(avd/juh)

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

138 slot gacor

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Jelajahi dunia baru

69 slot gacor

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Negeri dongeng

rajabet77

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024