judi slot maxwin
link tergacor malam ini 605Jutaan kata 554648Orang-orang telah membaca serialisasi
《judi slot maxwin》
Menhub sebut progres pembangunan Bandara Singkawang capai 95 persen******
"Progres bangunan mencapai 95 persen, hanya tinggal penyelesaian interior. Untuk runwaysepanjang 1.400 meter sudah 100 persen selesai. Namun, ada perpanjangan menjadi 2.000 meter yang akan selesai dalam 1 sampai 2 bulan sehingga yang tadinya hanya bisa didarati pesawat ATR, nanti pesawat Airbus A320 sudah bisa mendarat disini," kata Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menhub meninjau progres pembangunan Bandara Singkawang pada Minggu (28/1).
Dalam kunjungannya, Menhub mengecek sisi darat dan udara Bandara Singkawang, setelah pada Rabu (24/1) lalu, dilakukan penerbangan kalibrasi perdana dengan pesawat komersial PK-CAN B200GT Super King Air dari Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.
Pembangunan Bandara Singkawang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan corporate social responsibility(CSR) dari para pengusaha lokal Singkawang.
"Banyak putra-putra Singkawang menjadi donatur untuk mengembangkan bandara ini, termasuk perpanjangan runwaydari 1.400 meter menjadi 2.000 meter," tutur Menhub.
Menhub pun mengapresiasi kepada pihak swasta yang telah berpartisipasi dalam pembangunan bandara tersebut.
"Dengan keterbatasan APBN, pemerintah membutuhkan dukungan dari swasta untuk membangun infrastruktur transportasi. Pembangunan Bandara Singkawang dapat menjadi contoh yang baik dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta,” ucapnya.
Menhub mengharapkan pembangunan Bandara Singkawang dapat meningkatkan konektivitas, potensi pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.
Bandara Singkawang dibangun mulai 2019 sampai dengan 2023 dan ditargetkan beroperasi pada April 2024. Bandara itu memiliki runwaysepanjang 1.400 meter x 30 meter,taxiway200 meter x 18 meter, apron 100 meter x 50 meter, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan APBN.
Sementara, gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan runwaymenjadi 2.000 meter dibangun menggunakan dana CSR.
Setelah meninjau Bandara Singkawang, Menhub juga meninjau pelayanan angkutan lintas batas negara Singkawang-Kuching, Malaysia yang dilayani oleh bus Damri serta dapat mendukung konektivitas dari dan ke Bandara Singkawang.
Turut hadir pada peninjauan itu, yakni Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Tebelian Sintang Patah Atabri, jajaran Forkopimda Kalimantan Barat dan Kota Singkawang, Ketua TeamLeaderPembangunan Bandara Singkawang Tjhai Chui Mie serta pengusaha lokal donatur Bandara Singkawang Pui Sudarto.
Baca juga: PLN pasok listrik 147.000 VA untuk operasional Bandara Singkawang
Baca juga: Menhub targetkan Bandara IKN diuji coba pada Juli 2024
Baca juga: Bandara Singkawang segera diresmikan pada awal tahun ini
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah******
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.
Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.
"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.
Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU
Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.
"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.
Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.
Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.
Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.
Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas
Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.
"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).
Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.
"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.
Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik******
tidak ada (ketegangan)Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan situasi Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi baik-baik saja.
"Situasi kabinet baik-baik, tidak ada (ketegangan)," kata Suharss setelah Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Meskipun berasal dari partai politik, Suharso mengaku dirinya berlatar belakang profesional. Oleh karena itu, Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.
"Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Sampai maksimal apa yang bisa kami berikan, juga kami lakukan," ucapnya.
Baca juga: Suharso: Global South harus bahu-membahu kelola rantai pasok global
Terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Suharso mengaku tidak mengetahui apabila Sri Mulyani memiliki keinginan untuk memutuskan hal tersebut.
"Saya tidak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain. Seingat saya, Bu Menkeu lebih profesional di pekerjaannya dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respek di situ. Kalau di isu-isu politik, saya kira seliweran publik aja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ungkap Suharso.
Suharso juga menceritakan bahwa kondisi antara dirinya dan Sri Mulyani merupakan sahabat dan sparing partner yang paling pas.
"Dulu waktu saya di DPR, sparingpartneryang paling pas banget. Jadi, saya kalau dengan Bu Menkeu dan kami sekarang di Bappenas dengan Bu Menkeu, selama ini sinkron, cara berpikir kami sama. Jadi, enak, tektok-nya enak," ujar Suharso.
Baca juga: Suharso membahas krisis air, ekonomi biru, dan persiapan GPEDC di WEF
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Label：cara daftar slot88、slot78、hobi4d
Terkait：harga voucher smartfren 6gb 30 hari、zona paito taiwan、hokibet188、istanacasino、akun judi bola parlay、nona88、situs terpercaya slot、angka jitu yang sering keluar、trik bermain koi gate、pion368 slot
bab terbaru：microgaming gacor hari ini（2024-07-10）
Perbarui waktu：2024-07-10
- Bab 1 germany plus paito warna
- Bab 2 cairin pinjol
- Bab 3 tiger78
- Bab 4 info kredivo
- Bab 5 air slot
- Bab 6 promo judi slot online
- Bab 7 asmara slot
- Bab 8 slot gacor terkini
- Bab 9 halte4d
- Bab 10 88dewi
- Bab 11 buku tafsir mimpi
- Bab 12 erek14
- Bab 13 sihoki
- Bab 14 rtp bioskop777
- Bab 15 erek2 30
- Bab 16 slot gacor langsung maxwin
- Bab 17 slot receh gacor
- Bab 18 duit pinjaman
- Bab 19 link gacor malam ini
- Bab 20 kredit hp tanpa aplikasi
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah7169bab
Jin Ke Ru Giok
slot 100 member baru
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
bibit jahat
cara cepat naik limit kredivo
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
Sistem masuk tingkat dewa
situs pragmatic tergacormemulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.
Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.
"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.
Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU
Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.
"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.
Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.
Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.
Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.
Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas
Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.
"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).
Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.
"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.
Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing
pinjol cepat cair dan mudah ojk
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cutiJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.
"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.
Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.
Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja
Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri
Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.
"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.
Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.
Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.
Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan
bos maxwin88
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pesta Kematian Para Dewa
slot gacor bet 200Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cutiJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.
"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.
Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.
Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja
Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri
Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.
"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.
Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.
Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.
Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
《judi slot maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，indodana bisa pinjam uangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judi slot maxwin》bab terbaru。