rajawin88

One Piece: Raja Laut Terkuat

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Mendag Sebut Harga Bapok Stabil Hadiah Natal dan Tahun Baru******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) di momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) cenderung stabil. Ia pun berharap hal ini bisa jadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan momen spesial ini.

"Suplai cukup harga stabil. Jadi Natal dan Tahun Baru tenang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/12).

Sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dia mengunjungi sejumlah pasar di berbagai daerah di Indonesia untuk mengecek berbagai harga bapok. Pasar yang ia kunjungi pun tersebar, dari ujung Sumatera di Aceh, Batam, Jakarta, Bima, Manuju, Palu, Ambon, hingga Papua.

Menurutnya, hal itu terjadi karena suplai bahan pokok seperti cabe dan bawang sudah cukup. Sehingga harga di pasar bisa lebih stabil.

Dia menjelaskan, pemerintah akan terus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bapok dengan harga terjangkau.

"Pengendalian harga bapok menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga inflasi sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Dengan stabilitas harga bapok, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga yang bisa membebani keuangan mereka. Hal ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk fokus pada perayaan Nataru, seperti berkumpul bersama keluarga dan teman, beribadah, dan berbagi kasih.

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Flip Akhirnya Akui PHK Karyawan Imbas Gejolak Ekonomi Global******

Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.

"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).

Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.

"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.

"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.

Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.

Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Seni Bela Diri

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor

Kultivator abadi datang ke dunia

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]