bo tergacor terpercaya

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Kemenhub Buka Opsi Jalur KA Argo Parahyangan Jadi Angkutan Barang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk menjadikan jalur KA Argo Parahyangan untuk angkutan barang saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menilai angkutan barang bisa jadi opsi ketimbang mematikan KA Argo Parahyangan.

"KA Argo Parahyangan untuk penumpang, bukan untuk barang. Artinya memang kalau nanti pun KCJB sudah jalan, maka tidak menutup kemungkinan jalur lama itu kita dedicateduntuk angkutan barang. KA Argo Parahyangan tetap ada, tapi angkutan barang ditingkatkan," katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

"Jadi kita bisa lebih memfokuskan juga angkutan barang di jalur yang saat ini Jakarta-Bandung," sambung Risal.

Menurutnya, jangan jadikan KA Argo Parahyangan saingan kereta cepat. Risal menekankan kalimat yang lebih tepat adalah saling melengkapi.

Selain karena pangsa pasar yang berbeda, jalur dua kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya itu juga berbeda.

Di lain sisi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku optimistis meski KA Argo Parahyangan tetap beroperasi saat kereta cepat rampung.

"Jangan tanya saya. Jalurnya beda. KA Argo Parahyangan 1.067 mm jalurnya, kami (kereta cepat) 1.435 mm, kan beda. Memang beda jalur. Kalau sesuai perhitungan demand forecast Polar UI ya kita optimis dong," tegasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyinggung soal potensi membuka jalur KA Argo Parahyangan menjadi kereta barang.

Hal itu disampaikan Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Ia menjelaskan kalau kebijakan terkait perkeretaapian ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Meski begitu, Erick memastikan memiliki kesamaan dengan Budi mendorong ekosistem logistik secara menyeluruh di Jawa Barat.

"Nah, untuk kereta, kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia tidak punya kereta barang. Lalu, untuk penumpangnya, bisa pakai kereta cepat. Sinkronisasi ini yang memang harus dijalankan seperti pertanyaan bahan pokok tadi," jelas Erick, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

9 Tuntutan Buruh Peringati Hari HAM Sedunia******

Partai Buruh Indonesia bersama organisasi serikat buruh dan petani akan berunjuk rasa dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Sabtu (10/12).

Dalam aksi yang akan diselenggarakan di Istana Negara tersebut, buruh akan menyampaikan 9 tuntutan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan 9 tuntutan itu adalah penolakan terhadap UU KUHP, penolakan omnibus lawa UU Cipta Kerja, reforma agraria dan kedaulatan pandan.

Tuntutan selanjutnya perjuangkan jaminan sosial, meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Kemudian, berantas korupsi dan usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Said menambahkan aksi unjuk rasa akan dihadiri ribuan buruh yang berasal dari konfederasi buruh di antaranya KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI.

Kemudian Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda atau mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.

Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten dan kota lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Saya memiliki pohon dunia

Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Biksu pembunuh surga

Buruh Jatim Akan 'Geruduk' Kantor Khofifah, Tuntut UMK Naik 13 Persen******

Pekerja dan buruhdi Jawa Timur (Jatim) bakal melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka mendesak UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 naik 13 persen.

Aksi itu akan dilakukan 500 buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan serta beberapa perwakilan dari Tuban, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.

"Hari ini merupakan batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 di Jawa Timur," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.

Setibanya di Kantor Gubernur Jatim, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

Buruh punya alasan kenaikan 13 persen tersebut. Angka ini didapat dari nilai inflasi sebesar 6,8 persen. Kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan penyesuaian akibat dampak kenaikan BBM serta naiknya harga kebutuhan pokok.

"Kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen merupakan tututan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh paska terdampak kenaikan harga BBM," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, selama tiga tahun terakhir buruh telah berkorban dengan kenaikan upah yang sedikit akibat pandemi covid-19, bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

Buruh pun menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen.

"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker 18 Tahun 2022," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]