6.28E+17

Teknik Penciptaan Bintang

Tepatkah Langkah Jokowi Jadikan Amran Sulaiman Mentan Lagi?******

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsipenempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.

Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan tepat. Ia melihat Amran merupakan orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian karena sudah menjadi mentan selama lima tahun sebelumnya.

Menurut Eko, Jokowi melihat tantangan di sektor pertanian cukup berat sehingga Jokowi tak mau berjudi dengan orang awam yang belum mengerti keadaan di sektor tersebut.

"Di pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau adalah menteri pertanian yang tidak direshuffle sampai selesai. Artinya sebetulnya kalau saya lihat di sini, mungkin juga presiden melihat dari tantangan sektor pertanian saat ini cukup berat. Kemudian menterinya ada kasus, kemudian harus diganti setelah mengundurkan diri. Sepertinya dengan melihat urgensi dari sektor pertaniannya sebagai sektor strategis, Pak Jokowi enggak mau berjudi dengan orang baru," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

"Sehingga menurut saya pemilihan ini kalau saya lihat cukup tepat dalam konteks Pak Andi Amran Sulaiman ini sudah berpengalaman lima tahun seperti periode pemerintahan sebelumnya memang menjadi menteri pertanian," sambungnya.

Hanya saja, ia melihat kinerja Amran sebagai mentan belum impresif. Buktinya, kata Eko, Amran tak terpilih kembali menjadi mentan di periode Jokowi yang selanjutnya.

Selain belum impresif, ia melihat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian selama periode Amran yang berada di level 3,5-4 persen juga belum memuaskan. Pasalnya, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi.

Namun jika dibandingkan dengan kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, pertumbuhan PDB sektor pertanian di periodenya masih di bawah 2 persen. Menurut Eko, salah satu faktornya adalah pandemi Covid-19 baru menyerang pada masa Syahrul saat menjadi mentan.

"Tapi ya bagaimanapun kalau secara kinerja saya rasa mungkin Pak Jokowi melihat dia di periode pertama ada kepuasan bahwa Pak Andi Amran Sulaiman waktu itu mungkin cukup dinilai berhasil. Walaupun secara indikator makronya sebetulnya masih biasa-biasa aja saya bilang," jelas dia.

Menurut Eko, reshuffle sendiri adalah hak prerogatif presiden yang pertimbangannya biasanya tak sekadar ansih aspek profesionalitas atau kepakaran di bidangnya, tetapi juga terdapat aspek politik di dalamnya. Eko tak menampik terdapat unsur politik di balik penunjukan Amran sebagai mentan.

"Dan sudah kenal lama, bahkan setahu saya beliau sebelum ini di dalam tim pemenangan Jokowi juga. Berarti dia sebelum jadi menteri sudah orang dekatnya Pak Jokowi kira-kita gitu. Jadi itu yang juga mungkin jadi pertimbangan pada posisi hari ini. Orang yang sudah sangat dikenal menjadi penting untuk mungkin juga kenyamanan presiden untuk bisa memastikan target-target sektor pertanian bisa dikejar," ucap Eko.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Amran sebagai menteri pertanian sangat disayangkan. Menurut dia, selama Amran menjabat sebagai menteri pertanian, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Contohnya pada 2018. Impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton. Menurut Bhima, kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah.

Ada yang curiga itu erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan yang bermain jelang pemilu.

"Bahkan saat itu Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

Selain masalah impor beras, Bhima melihat terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat mentan di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US,7 juta. Angka ini bukanlah angka yang kecil.

"Apakah ada perubahan gaya menteri pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ucap Bhima.

Pada saat Kementan di pimpin Amran kala itu, Bhima melihat masalah pendataan juga sangat buruk. Terdapat ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga membuat pihak kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akur.

Ia berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program.

Sementara dari segi anggaran, Bhima mengatakan ia tak bisa banyak berharap di masa jabatan Amran efektif kurang dari satu tahun. Sementara, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

"Jadi menteri pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.

7 PR Besar Amran Usai Jadi Mentan Lagi: Bersihkan Kementan dari Korupsi

Reinkarnasi pesawat

Kubu Pontjo: Menteri ATR Tak Berhak Tolak Pembaruan HGB Hotel Sultan******

KubuPontjo Sutowo mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak berhak menolak pembaruan hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda menyebut perusahaan Pontjo Sutowo sudah mengajukan pembaruan HGB kepada Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sejak 2 tahun lalu. Namun, ia mengungkap belum ada respons.

"PT Indobuildco mengajukan pembaruan hak 30 tahun, bukan perpanjangan hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) tidak berhak menolak pembaruan hak yang diminta oleh pemegang hak sesuai uu, kecuali persyaratan pemohonnya tidak terpenuhi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Yosef bahkan menaruh curiga bahwa pengajuan pembaruan dari kliennya sengaja tidak diproses oleh pemerintah. Di lain sisi, ia menganggap pemerintah tak punya alasan menolak pengajuan tersebut.

Ia menegaskan berkas yang diajukan lengkap. Oleh karena itu, Yosef mempertanyakan apa alasan pemerintah jika memang menolak pembaruan HGB Hotel Sultan.

"Bisa saja (sengaja tidak diproses). (Mereka) mau nolak alasannya apa?" tutupnya.

Terpisah, kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva mengatakan belum ada surat resmi penolakan pembaruan HGB hotel tersebut.

Bahkan, Hamdan mengklaim kubu Pontjo Sutowo tak segan untuk kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto jika benar pemerintah menolaknya.

"Kalau suratnya ada, klien kami (Pontjo Sutowo) pasti akan mengajukan gugatan. Iya betul (gugat lagi Hadi Tjahjanto). BPN sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Segalanya kita serahkan ke pengadilan yang memutuskan," jelasnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Menteri Hadi tegas menyebut menolak perpanjangan HGB PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Artinya, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi hari ini usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Respons Buwas soal Sri Mulyani Akan Bayar Utang Rp16 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal membayar utang kepada Bulog sebesar Rp16 triliun.

Buwas mengatakan pembayaran utang tersebut bakal dilakukan tahun ini.

"InsyaAllah(tahun ini), kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) saja," ujarnya di Komplek DPR RI, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan saat ini BPKP tengah diminta mempercepat proses audit. Dengan begitu, pembayaran utang kepada Bulog segera dicairkan.

"Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu.

Sri Mulyani mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.

Utang Rp16 triliun kepada Bulog baru saja diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi minta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.

"Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Asosiasi Klaim Harga Cabai di Depok Tembus Rp100 Ribu per Kilo******

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) mengungkapkan harga cabai rawitdi pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kilogram (kg).

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, hari ini. Menurutnya, harga cabai yang makin pedas imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Pekan Ini, Cabai Rawit Melesat dan Beras Mulai Mandek

Meski begitu, Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Cabai jenis ini memang naik Rp1.530 per kg alias 2,47 persen dibandingkan Minggu (22/10), tetapi masih di level Rp63.350 per kg.

Sedangkan harga cabai merah keriting meroket 3,13 persen alias Rp1.470 per kg ke posisi Rp48.380 per kg.

Di lain sisi, Informasi Pangan Jakarta mencatat harga cabai rawit merah berada di Rp74.214 per kg. Harga ini naik Rp2.928 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Lalu, cabai merah keriting meroket Rp1.619 per kg menjadi Rp56.142 per kg dan cabai merah besar melesat Rp1.450 per kg ke level Rp57.725 per kg.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani: Harga Beras Jadi Masalah Besar di Seluruh Dunia

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.