hoki222

Kaisar Api Es

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Pelindo Buka Suara soal Eks Pegawai Terlibat Penjualan Senjata Ilegal******

PT Pelindo Sub Regional Kalimantan buka suara soal keterlibatan mantan pekerja kontrak anak perusahaan mereka dalam penjualan senjata api ilegal.

Deputi Manager Umum, Humas dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Suprayogi Sumarkan melalui keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Rabu (7/6) mengatakan telah mendapatkan informasi dari polisi soal keterlibatan itu. 

"Pelindo sangat menyesalkan salah satu mantan pekerja di anak perusahaannya yang terlibat perbuatan melanggar hukum," katanya.

Suprayogi berjanji bersikap kooperatif dan terbuka, serta mendukung aparat kepolisian memproses hukum terduga pelaku jual beli senjata api.

"Terkait dengan ditemukan barang bukti di kantor Pelindo, pihak Pelindo menyerahkan pengusutan kepemilikan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian," ucap Suprayogi.

Suprayogi pun menyebutkan manajemen Pelindo akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan apabila ditemukan keterlibatan pekerja aktif memiliki maupun bisnis senjata api.

Polres Banjarbaru menetapkan TS (29) sebagai tersangka jual beli senjata ilegal. Ia diduga memesan senjata api lewat kargo Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Minggu (4/6).

Kasus senpi ilegal tersebut berawal dari temuan Airsoft Gun jenis FN tanpa dilengkapi magasin melalui kargo Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru.

Polisi yang dihubungi petugas bandara langsung menelusuri terhadap pemilik Airsoft Gun yang dipesan secara ilegal melalui daring.

[Gambas:Video CNN]

Hasilnya, petugas Polres Banjarbaru meringkus TS sebagai pemilik senjata di Banjarmasin dan menemukan satu pucuk senpi revolver jenis S&W kaliber 38 Sp dan lima amunisi saat menggeledah rumahnya di Desa Manarap Tengah, Kabupaten Banjar.

Kemudian, polisi menemukan satu pucuk senjata laras panjang dan ratusan amunisi di Desa Semangat Dalam, Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu, petugas menyita barang bukti satu bazoka untuk peluncur roket anti-tank di Kantor Pelindo Banjarmasin.

Penata rambut terbaik di dunia peri

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Uji Coba 1 Juni Batal, Pemerintah Tegur Operator Bayar Tol Tanpa Setop******

Direktur Utama PT RoatexIndonesia Toll System Musfihin Dahlan mengaku mendapat peringatan pertama dari pemerintah terkait uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).

Hal ini, dikarenakan uji coba MLFF atau sistem jalan tol nontunai nirsentuh yang harusnya dilaksanakan di Bali pada 1 Juni batal.

"Kami sudah mendapatkan peringatan pertama dari pemerintah. Mungkin nanti akan peringatan kedua, peringatan ketiga mungkin pemerintah akan ambil keputusan," kata Musfihin di Gedung BEI, Selasa (30/5).

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Kontraktor belum bisa men-deliverke kami sistem yang akan diimplementasikan ke kami. Kenapa mereka belum bisa? Karena memang dalam proses pengerjaan atau pengembangan sistem ini antara Indonesia terutama anggota board manajemen Roatex dengan kontraktor dan manajemen Hungaria berbeda pandangan," ujarnya.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

Harga Bawang Putih Melesat, Badan Pangan Sebut Masalah Ada di China******

Harga bawang putihterus melesat belakangan ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih dibanderol di Rp34.050 per kg pada 1 Mei 2023.

Namun, harganya melonjak terus hingga menyentuh angka Rp38.950 per kg pada 31 Mei. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan lonjakan harga bawang putih di pasaran dipengaruhi oleh masalah di China.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga bawang putih di China sempat menembus angka US.300 atau setara Rp19,5 juta per ton (asumsi kurs Rp15.004 per dolar AS). Terlebih, Indonesia masih ketergantungan impor bawang putih.

Demi menstabilkan harga bawang putih, Arief menyebut pihaknya berkoordinasi intens dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat penerbitan surat perizinan impor (SPI). Ia menegaskan impor diperlukan untuk menambah pasokan sehingga bisa menstabilkan harga bawang putih di tingkat konsumen.

Arief meminta masyarakat tidak khawatir soal stok bawang putih. Ia menyebut Bapanas sudah melakukan perencanaan matang untuk menjaga pasokan.

"Kami juga terus lakukan pemantauan dan penghitungan melalui Neraca Pangan Nasional. Ini sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) agar pasokan dan keseimbangan harga pangan dijaga sepanjang tahun," jelas Arief.

Merujuk Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2023, kebutuhan bawang putih nasional dalam setahun sekitar 652 ribu ton. Sementara itu, produksi dalam negeri mencapai 18 ribu ton dengan stok awal atau carry overdari 2022 sebesar 143 ribu ton.

Ia juga menyinggung soal kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk menstabilkan harga bawang putih di pasar. Langkah yang dilakukan saat ini adalah mengisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas bawang putih.

"Kami sudah mulai isi secara bertahap. Kami targetkan memiliki stok CPP bawang putih 55,7 ribu ton sehingga bisa dioptimalkan untuk langkah-langkah intervensi menjaga stabilitas harga dan kondisi kedaruratan," tandasnya.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, harga bawang putih di tingkat pedagang eceran hari ini menyentuh Rp36.690 per kg, naik Rp70 atau 0,19 persen dibandingkan pekan lalu. Sedangkan harga bawang putih bonggol di pedagang grosir dihargai Rp33.760 per kg, naik Rp30 atau setara 0,09 persen.