seribu mimpi 96 805Jutaan kata 535339Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol rating tertinggi》
Biden minta Netanyahu jamin keselamatan warga sipil di Kota Rafah******
Pernyataan tersebut disampaikan Biden kepada Netanyahu melalui saluran telepon pada Minggu (11/2), demikian menurut pernyataan Gedung Putih.
"Presiden menegaskan kembali posisinya bahwa operasi militer di Rafah tidak boleh berlangsung tanpa adanya rencana yang kredibel dan dapat diterapkan demi menjamin keselamatan dan dukungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang yang mengungsi di sana," menurut pernyataan tersebut.
Selain itu, Biden dan Netanyahu juga mendiskusikan upaya-upaya pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.
Presiden AS turut menegaskan perlunya menjamin keamanan jangka panjang untuk Israel sekaligus mengalahkan Hamas.
Baca juga: Blinken sebut Hamas buka ruang mencapai kesepakatan gencatan senjata
Meski demikian, ia juga menyatakan mendukung upaya-upaya yang menjamin bantuan kemanusiaan bisa secara konsisten dihantarkan kepada masyarakat sipil Palestina yang tidak bersalah.
Sebelumnya pada Kamis (8/2), Biden menyatakan bahwa aksi balasan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober lalu sudah pada tahap "keterlaluan".
Merespons pernyataan Biden, Netanyahu pada Minggu menegaskan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza merupakan langkah yang tepat.
Selain itu, Netanyahu juga mengatakan tidak mengerti apa yang Biden maksudkan terkait serangan balasan Israel terhadap serangan Hamas dalam percakapan mereka.
Baca juga: Iran sebut Israel bakal tenggelamkan AS dalam "rawa peperangan"
Sumber: Sputnik
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
MUI Sulsel keluarkan fatwa kesesatan aliran Taklim Makrifat******
Informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebutMakassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis terkait fatwa sesat dan menyesatkan dari aliran Taklim Makrifat yang sudah membuat sebagian warga Makassar resah.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******
Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.
"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar
Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.
Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.
Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Label:bunga pinjaman ada kami、seribu mimpi 93、pinjol yang ilegal
Terkait:slot terbaik dunia、tafsir mimpi motor、slot gacor cepat menang、menangqq、asian4d situs slot、e commerce kredivo、ankasa168、net play 88 slot、rtp jet77、judi online paling gacor
bab terbaru:voucher shopee pulsa(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebutMakassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis terkait fatwa sesat dan menyesatkan dari aliran Taklim Makrifat yang sudah membuat sebagian warga Makassar resah.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
《pinjol rating tertinggi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bunga cicilan akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol rating tertinggi》bab terbaru。