capung erek erek

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Wow, Luas Tanah yang Dikuasai Prabowo 2 Kali IKN******

SOLO —Luas tanah calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi hal yang kerap menjadi perbincangan publik. Apalagi hal ini sempat disinggung pada Debat Capres 2024, Minggu (7/1/2024).

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut Prabowo memiliki tanah yang luasnya mencapai 340.000 hektare. Namun, data itu dibantah oleh Prabowo yang menyebut jumlah tanah yang dikuasai lebih banyak, yakni mencapai 500.000 hektare.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

“Saya sudah sampaikan sebelum jadi Menhan, saya pengusaha saya menguasai lahan HGU kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500.000 hektare,” kata Prabowo di acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja di Riau, Selasa (9/1/2024).

Jika klaim tersebut benar, maka luas tanah Prabowo mencapai dua kali luas IKN yang hanya 256.100 hektare. Akan tetapi, tanah yang dimaksud bukan sepenuhnya milik Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memiliki hak guna usaha (HGU) dari tanah seluas 500.000 hektare. Sementara tanah yang dimilikinya dan dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) seluas 81.670 meter persegi atau 8,17 hektare.

Berikut perincian aset berupa tanah dan bangunan milik Prabowo Subianto:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 818 m2/580 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hibah dengan akta Rp32.666.905.000
2. Tanah Seluas 48970 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp9.794.000.000
3. Tanah Seluas 8905 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp5.467.670.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8365 m2/2175 m2 di Kab/ Kota Jakarta Selatan, Hasil sendiri Rp158.491.875.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/760 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp5.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2100 m2/2000 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp45.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/1800 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp15.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/61 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Rp400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/800 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp3.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp500.000.000

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Timnas AMIN Sebut Gibran Layak Dicap Songong******

SOLO —Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) merespons sikap Gibran Rakabuming dalam Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Ramli Rahim,  mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu tampil dengan etika rendah dan tampak meremehkan pihak lain.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Gibran tampil dengan etika rendahan dan tampak meremehkan, yang akhirnya membuat kata songong jadi trendingdi medsos,” katanya, Senin (22/1/2024).

Ramli pun menyebut sikap Cak Imin dalam debat yang banyak menekankan etika saat berhadapan dengan Gibran sudah tepat. Ketua PKB itu, kata dia, mampu mengeblok candaan receh dan tidak bermutu dari Gibran saat disebut membaca sontekan dari Tom Lembong.

“Itulah kenapa Cak Imin hanya menyebut Mahfud Md adalah teman diskusi menarik usai debat,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan sindiran Gibran Rakabuming Raka kepada Cak Imin adalah guyonan yang tidak perlu diambil hati.

“Itu biasalah wongitu cuma bercanda ajakok,” tuturnya di Jakarta.

Nusron menjelaskan guyonan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka kepada Muhaimin Iskandar sudah biasa di dalam adat Jawa.

“Itulah kecerdasan dan kehebatan Mas Gibran sebagai anak muda. ‘Menyerang’ yang lebih tua tapi dengan cara canda,” katanya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Timnas AMIN Sebut Sikap Gibran Saat Debat Layak Dicap Songong oleh Warganet”

kehidupan abadi

PSI Klaim Partai Jokowi, Puan: Sama PDIP 10 Tahun Tak Dianggap Keluarga******

SOLO —Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyoroti salah satu partai yang mengeklaim sebagai partainya Jokowi. Meski tidak disebutkan secara langsung, partai yang dimaksud Puan adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Klaim soal PSI adalah partai Jokowi terpampang pada sejumlah baliho maupun alat peraga kampanye lainnya. Alat peraga kampanye itu menyertakan kalimat PSI partai Jokowi atau ikut Jokowi pilih PSI.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Menyikapi hal tersebut, Puan mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

Dia menambahkan, PDIP yang selama 10 tahun mendukung Jokowi sebagai presiden saja tidak dianggap keluarga. Sementara PSI yang baru sebentar berjalan bersama anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum sudah merasa dekat.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara,Senin (22/1/2024).

Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono, etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Ramai Rumor Jokowi Ajak Ketemu Megawati, Ini Tanggapan Istana******

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tak pernah ada ajakan atau permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi pemilihan umum (pemilu) 2024.

“Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Meski begitu, Ari menegaskan bahwa pertemuan antar tokoh bangsa apalagi untuk kebaikan Negara memang sesuatu yang baik dan perlu untuk didukung sehingga poin tersebut yang selalu dijalankan oleh Presiden Ke-7 RI itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi aktif bertemu dengan tokoh bangsa, mulai dari politisi, tokoh nasional, hingga ulama demi menjalin komunikasi dalam upaya membangun bangsa ini menjadi Negara yang besar.

Oleh sebab itu, dia menekankan apabila Kepala Negara pun terbuka bertemu dengan siapa pun tokoh bangsa, termasuk Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Ari menyebut belum ada waktu pasti untuk penjajakan antara kedua tokoh politik tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi.

Apalagi, jika pertemua tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalo mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Istana Buka Suara soal Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati”