poker99

julo pinjol legal atau ilegal 93Jutaan kata 939974Orang-orang telah membaca serialisasi

《poker99》

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Label：judi slot yang gacor、6d sdy、gacormania

Terkait：situs slot terpercaya 2023、semar123、pinjol yang aman dan diawasi ojk、happybet188、uku ojk、adik4d、cara cicil iphone tanpa kartu kredit、tafsir mimpi 65、forum prediksi togel wap、cara dapat uang dalam semalam

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：togel anjing（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

cara bermain judi bola parlay

bolaxx

bola138

slot rating tinggi

game slot terbaik hari ini

cara pasang togel agar menang terus

trik bermain slot biar menang

bandar slot gacor

hokislot4d

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Tauren tercela

slot jp paus

Solopos Hari Ini : Liku******

SOLO–Kisah para anak muda yang gampang-gampang susah mencari kerja diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Jumat (26/1/2024). Bursa kerja atau job fairpun menjadi tujuan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan atau langsung memasukkan berkas lamaran.

Diberitakan Solopos, hanya tiga hari Krisna Indra, 23, bekerja sejak lamarannya diterima di sebuah perusahaan. Ternyata dia merasa ditipu oleh perusahaan tersebut.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

”Saya kali pertama melamar di perusahaan pialang, jadi saya merasa tertipu. Soalnya di brosur lowongannya sebagai staf HRD. Tapi ketika bergabung di sana, ternyata yang dijanjikan di brosur tidak ada. Saya menjadi marketing. Menurut saya itu penipuan ya. Sekitar tiga hari saya langsung resign,” terang Krisna saat ditemui Espos, Rabu (24/1/2024).

Krisna kemudian melamar di perusahaan lain. Pekerjaannya sesuai dengan yang ditawarkan, gaji dijanjikan sesuai upah minimum setempat. Namun dia merasa tuntutan pekerjaan di situ terlalu tinggi. Bahkan jika tidak mencapai target gaji yang dia terima bakal dipotong. Dia hanya bertahan sebulan di situ dan kemudian mundur.

Ajeng Rizky, 23, mengaku juga memilih lingkungan kerja yang suportif untuk pekerjaan pertamanya. Karyawan swasta ini mengaku bakal bertahan sedikitnya dua tahun dalam pekerjaannya. Setelah itu, dia bakal mencari gaji yang lebih besar dan ingin mengembangkan keahlian. Dia mengaku menyukai pekerjaan yang mengharuskannya hadir di kantor setiap hari

KPU Tegaskan Lindungi Personel KPPS

JAKARTA—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari kembali menegaskan adanya jaminan perlindungan sosial dan fasilitas pengecekan kesehatan bagi para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Guna memastikan bahwa para anggota KPPS bisa bekerja tanpa gangguan kesehatan yang berisiko, KPU juga sudah menggariskan kebijakan hanya menerima anggota KPPS yang usia maksimalnya 55 tahun dan dalam keadaan sehat. Hasyim saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024) menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mengantisipasi risiko anggota KPPS meninggal dunia saat bekerja selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

“Dalam kondisi sehat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitas medis kepada para anggota badan ad hoc [KPPS]. Demikian juga untuk jaminan sosial penyelenggara pemilu, Presiden (Joko Widodo) telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Hasyim selepas melantik 5,7 juta lebih anggota KPPS se-Indonesia secara serentak, Kamis.

Tenaga Kerja Belum Terserap Optimal

JAKARTA—Meskipun realisasi investasi terus meningkat dari tahun ke tahun demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap, namun komparasi kenaikan keduanya belum sebanding. Investasi terlihat sangat naik, tidak begitu dengan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Sebelumnya pada 2022 lalu, total realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun dan telah merekrut 1,31 juta tenaga kerja.

Mengutip laman menpan.go.id, Rabu (24/1/2024), realisasi investasi 2023 terdiri atas realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu.

Spekulasi di Balik Keberpihakan Jokowi

JAKARTA—Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu diduga terkait upaya mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kubu pasangan nomor urut 2 itu mengklaim ada upaya menjatuhkan citra Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengungkit elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yang stagnan berdasarkan hasil survei sebagian lembaga. Ray merujuk pernyataannya pada awal tahun ini.

“Sudah saya sampaikan bahwa bila sampai 20 Januari tanda-tanda elektabilitas paslon [pasangan calon] 2 tetap mandek, maka tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon,” ujar Ray dilansir VOA Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (26/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

dunia cermin tertinggi

buku mimpi 33

Ganjar Persilakan Jokowi Turun Gunung Kampanyekan Putra Sulungnya, Gibran******

JAKARTA — Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak akan menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ‘turun gunung’ untuk mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam ajang Pilpres 2024.

Ganjar berpendapat, Jokowi juga memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Dia akan menghormati apapun pilihan Jokowi.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

“Kalau umpama beliau turun gunung, kan statement-nya [pernyataannya] sudah disampaikan, ‘Boleh loh presiden kampanye.’ Saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati,” ujar Ganjar, seperti yang ditayangkan kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (26/1/2024) malam, dilansir Bisnis.com.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini berpendapat, masyarakat yang akan menilai apabila Jokowi memang memutuskan ikut mengampanyekan Prabowo-Gibran.

Ganjar meyakini, masyarakat masih ingin pemimpin yang mengutamakan etika dan moral politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Di samping itu, dia menekankan pemimpin punya tanggung jawab politik untuk memberi contoh kepada generasi muda. Menurutnya, budaya politik yang demokratis harus dimulai dari elite politik

“Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini, kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi? Maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja: Machiavellian, segala cara akan digunakan,” jelas Ganjar.

Oleh sebab itu, untuk beri contoh, dia menyarankan agar pasangannya yaitu calon wakil presiden Mahfud Md melepaskan jabatan Menko Polhukam yang diembannya.

Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada konflik kepentingan. Belakangan, Mahfud sudah menyatakan siap mundur sebagai pembantu Jokowi. Dia mengaku akan mundur pada momen yang tepat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ganjar Persilahkan Jokowi Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Gibran”

Tanpa batas kita adalah monster

poin 138 slot

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

sistem kehidupan tertinggi

lobby303

Prabowo: Para Pemuda Jangan Suka Membully Orang******

JAKARTA — Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengingatkan para pemuda agar jangan suka mem-bullyatau melakukan perundungan terhadap siapapun.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam acara “Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran” di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

Dalam pidatonya, Prabowo bercerita bagaimana dirinya saat masih kecil pernah mem-bullyadiknya Hasyim Djojohadikusumo.

Namun, saat dewasa Prabowo mengaku jika adiknya itu justru banyak membantunya. Hasyim justru yang memberinya pekerjaan kepadanya ketika dirinya tidak mempunyai pekerjaan.

Ia pun sempat menyorot cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, yang kerap terkesan diremehkan sejak ikut kontestasi pemilihan presiden 2024.

“Itulah namanya jangan suka bully orang. Mas Gibran suka diejek-ejek,” kata Prabowo, dilansir Antara. Dia kemudian menanyakan kepada pendukungnya apakah pilihan cawapresnya sudah paten.

“Kita lihat sendiri bagaimana beliau sekarang, paten. Paten gak? Paten gak pilihan gue?,” kata Prabowo.

Dengan pilihannya tersebut, Prabowo kembali melempar pertanyaan, berapa nilai yang dia terima saat mengambil keputusan memilih Gibran.

“Gue dikasih nilai berape? Hehe,” ujarnya dalam logat Betawi.

Pertanyaan Prabowo tersebut pun disambut dengan jawaban 100 oleh massa yang hadir dalam acara tersebut.

Masuk ke filmnya

gacor club