agen18

mitos horor

CNN Indonesia dan Pemred Diganjar Award BCOMSS 2024 Kementerian BUMN******

CNN Indonesia menyabet dua penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan Kementerian BUMNdi Jakarta, Kamis (7/3) malam.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

CNN Indonesia adalah media yang menghadirkan platform televisi dan situs berita situs berita milik Trans Media. CNN Indonesia menyajikan menyajikan berita terbaru, terkini tentang Indonesia baik yang berkaitan dengan isu nasional, politik, ekonomi, internasional, olahraga, hiburan dan gaya hidup.

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.

"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.

Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.

"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.

Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Jokowi Pamer Kerupuk 'Mama Muda' di Acara BRI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer beberapa produk UMKMyang berhasil diekspor. Salah satunya kerupukrajungan dengan merek 'Mama Muda'.

Itu adalah salah satu UMKM binaan BRI yang berhasil di kancah internasional. Hal ini karena pengemasannya yang sudah sangat baik.

"Nama kerupuknya juga bagus Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus, saya senang, betul. Bukan saya senang Mama Muda, nggak, saya senang cara memberi namanya bagus sekali kerupuk Rajungan Mama Muda," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Kerupuk Rajungan, seperti ini kemasannya, dulu hanya diberikan plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini bisa dijual di ritel-ritel modern Hypermart, di manapun bisa," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya UMKM lainnya perlahan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah naik kelas dan diekspor. Selain pengemasan tentu produknya juga harus menarik.

"Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini atau kemasan seperti ini, tapi mungkin sudah 40an persen yang kemasan seperti ini," imbuhnya.

Selain kerupuk Rajunagan mama muda, Jokowi juga pamer hasil UMKM kecil yakni sambal bawang yang berhasil ekspor. Semua berkat kemudahan permodalan yang diberikan oleh BRI dan Pemerintah.

"Coba kita lihat ini sudah bisa ekspor, dia ngambil kredit Rp5 juta tapi bisa ekspor sambal bawang, dengan kemasan seperti ini. Ini usaha kecil, usaha rumah tangga, kreditnya Rp5 juta tapi bisa mengemas seperti ini, ini luar biasa. Inilah hal-hal yang harus terus kita dorong," kata Jokowi.

"Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan Malaysia (sambal) dan kreditnya baru Rp5 juta di PNM Mekaar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Lan

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Dewa Bela Diri Syura

Rupiah Menguat ke Posisi Rp15.590 Sore Ini******

Nilai tukar rupiahditutup di level Rp15.590 per dolar AS pada Jumat (8/3) sore. Mata uang Garuda menguat 64,5 poin atau 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah melemah ke posisi Rp15.603 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Tercatat, bath Thailand menguat 0,24 persen, ringgit Malaysia 0,3 persen, rupee India 0,05 persen, dan peso Filipina 0,45 persen.

Setali tiga uang, mayoritas mata uang negara maju juga menguat. Franc Swiss menguat 0,07 persen, dolar Australia 0,17 persen, dan dan dolar Kanada 0,12 persen. Di sisi lain, euro Eropa melemah 0,16 persen dan poundsterling Inggris stagnan.

Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan rupiah menguat di tengah pelemahan dolar AS dari mata uang global.

Dolar AS sendiri melemah setelah bank sentral AS (The Fed) memberi sinyal untuk segera memangkas suku bunga acuan.

"Rupiah menguat terhadap dolar AS yang melanjutkan pelemahan setelah pernyataan Powell (Gubernur The Fed Jerome Powell) yang dovish," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, investor juga masih mencermati rilis data tenaga kerja AS yang berpotensi lebih lemah.

[Gambas:Video CNN]