ultra33 slot

Master Fantasi Super

Plaza Atrium Senen Dijual Imbas Pengelola Pailit******

PT Cowell Development Tbk atau COWL resmi menjual Plaza Atrium Segitiga Senen pada 16 Agustus 2023 lalu.

Informasi penjualan itu diumumkan melalui keterangan perusahaan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman itu menyebut eksekusi terhadap hak pengelolaan gedung Plaza Atrium Segitiga Senen oleh PT Euro Tanada selaku pemegang jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk dan Qatar National Bank (Q.S.C) Singapore Branch.

Akibat penjualan itu, revenue atau pendapatan Cowell berkurang signifikan.

Mengutip CNBC, COWL merupakan perusahaan pengembang properti yang melantai di bursa akhir 2007 lalu. Namun sekarang COWL berpotensi delisting dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah masa suspensi transaksi sahamnya sudah mencapai tiga tahun.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Suspensi sementara atas transaksi saham COWL ditetapkan pada 13 Juli 2020 berdasarkan pengumuman nomor Peng-SPT-00016/BEI.PP3/07-2020 dan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Tak hanya itu, perdagangan saham COWL juga telah dihentikan oleh BEI atau di suspensi di seluruh pasar efek setelah perseroan tersebut mendapat permohonan pernyataan pailit keuangan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan diputus pailit.

[Gambas:Video CNN]

Grup Peri WeChat

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Setan menerangi surga

Antam Klaim Keuangan Solid Meski Kalah Gugatan 1,1 ton Emas Batangan******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengklaim keuangan tetap solid meski wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun kepada pengusaha asal Surabaya Budi Said.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengungkapkan kewajiban itu tak berdampak material bagi laporan keuangan konsolidasian perseroan. Pasalnya, perseroan telah melakukan pencatatan provisi pada laporan keuangan sebelum gugatan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Keuangan perseroan juga mampu mengganti 1,1 ton emas tersebut.

"Antam memiliki posisi keuangan yang solid yang tercermin pada posisi saldo kas dan setara kas pada akhir periode enam bulan pertama tahun 2023," ujar Syarif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (23/9).

Perusahaan, sambung Syarif, menghormati putusan hukum tersebut. Namun, pihaknya menunggu untuk menerima salinan resmi atas putusan terkait untuk untuk dipelajari lebih lanjut.

Sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perseroan memastikan pengelolaan dan pencatatan keuangan dilaksanakan secara prudent, akuntabel, dan transparan dengan memerhatikan pemenuhan terhadap kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Syarif mengungkapkan putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha perseroan. Dalam hal ini, seluruh proses bisnis berjalan normal dengan senantiasa memperhatikan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan.

"Perseroan tetap optimis terhadap keberlanjutan operasional komoditas inti perseroan (emas, nikel dan bauksit) untuk mencapai target produksi dan penjualan di tahun 2023, serta proyek strategis perseroan," terang Syarif.

Perselisihan Antam dengan Budi Said bermula ketika crazy rich itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun,Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Atas putusan tersebut, Antam wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

mitos dan legenda kuno

Cerita Luhut soal Liku******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal liku-liku pembangunan proyekLRT Jabodebek hingga akhirnya Senin (28/8) kemarin berhasil selesai dan diresmikan Presiden Jokowi.

Cerita itu ia sampaikan dalam unggahan di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Senin kemarin. Dalam cerita itu ia mengenang saat Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan proyek LRT Jabodebek pada September 2015 lalu.

Saat itu katanya, ia ingat betul bahwa Jokowi menargetkan pembangunan LRT Jabodebek Fase I selesai 2018. Tujuannya, supaya bisa dimanfaatkan untuk perhelatan Asian Games.

Luhut mengatakan pembangunan LRT saat itu mengalami kendala. Pertama,kendala pembebasan lahan.

Kedua,sistem persinyalan.

Ketiga,ketidakpaduan suara soal antar lembaga dan instansi pemerintah soal impor. Luhut mengatakan saat proyek berjalan ada perdebatan di antara instansi di pemerintah soal komponen yang digunakan dalam proyek LRT.

Ada instansi yang bersikeras agar komponen LRT diimpor saja. Ada juga yang bersikukuh bahwa LRT harus menggunakan produk Indonesia.

Namun kata Luhut, perdebatan akhirnya dapat diatasi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan SDM dan produk dalam negeri di proyek LRT, meski ada beberapa penyesuaian teknologi yang dilakukan supaya prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proyek tetap terjaga. 

[Gambas:Instagram]

"Namun setelah melihat semua upaya dan sinergi antar Kementerian/Lembaga akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang, saya senang. Ada lesson learnedyang kami dapatkan dari pengalaman pengerjaan proyek ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semua," katanya.

Luhut berharap kehadiran LRT Jabodebek ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Cibubur dan Bekasi Timur

[Gambas:Video CNN]

"Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Cibubur dan Bekasi Timur saat ini sudah memiliki tambahan opsi sarana transportasi umum saling terkoneksi sekaligus aman dan nyaman. Sehingga dengan kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi line ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Proyek LRT akhirnya diresmikan Jokowi pada awal pekan kemarin. Usai diresmikan, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek mulai jam 02.00 WIB Senin kemarin dengan tarif Rp5.000. Namun, tarif itu hanya promo. 

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Tarif Tol Cibitung******

Tarif Tol Cibitung-Cilincing akan didiskon 15 persen hingga 52 persen pada periode 19 Agustus-19 September 2023 dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Diskon diberikan seiring pemberlakuan tarif di Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 4 (Tarumajaya sampai Cilincing).

Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) Ari Sunaryono mengatakan sebagai bagian dari Jakarta Outer Ring Road II (JORR II), jalan Tol Cibitung-Cilincing diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan pengguna jalan, khususnya kendaraan logistik untuk pilihan rute dari area Timur Jakarta yang akan menuju area Pelabuhan Tanjung Priok, dan Kawasan industri di area Cakung dan Cilincing.

Berikut tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing setelah diskon:

Cibitung-Cilincing
Gol I Rp 46 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Telaga Asih-Cilincing
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Gabus-Cilincing
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Tarumajaya-Cilincing
Gol I Rp 14.500
Gol II & III Rp 21.500
Gol IV & V Rp 29 ribu

Cibitung-Telaga Asih
Gol I Rp 5.500
Gol II & III Rp 8.000
Gol IV & V Rp 10.500

Cibitung-Gabus
Gol I Rp 25.000
Gol II & III Rp 38 ribu
Gol IV & V Rp 50.500

Cibitung-Tarumajaya
Gol I Rp 46 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 60 ribu

Telaga Asih-Gabus
Gol I Rp 20 ribu
Gol II & III Rp 30 ribu
Gol IV & V Rp 40 ribu

Telaga Asih-Tarumajaya
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 60 ribu

Gabus-Tarumajaya
Gol I Rp 28 ribu
Gol II & III Rp 43 ribu
Gol IV & V Rp 57 ribu