mahkota4d

Mengorbankan gunung dan sungai

Begini Reaksi Presiden Jokowi saat Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD******

Lalu, Mahfud pun mengungkap isi surat pengunduran dirinya yang disampaikan kepada Jokowi. Surat itu terdiri atas tiga paragraf.

Pertama, ucapan terima kasih atas pelantikan dirinya sebagai Menko Polhukam dan selama empat  tahun lebih bekerja sama dengan baik.

Kedua, karena  ikut kontestasi pemilu, maka mohon berhenti sebagai Menko Polhukam.

Ketiga, memohon maaf kalau selama membantu Presiden Jokowi ada kekurangan yang tidak berkenan di hati Presiden.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Reaksi Jokowi Saat Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD”

kartu hitam

10 Berita Terpopuler : Kades di Boyolali Tepergok Berjudi******

Sedangkan sembilan tersangka yang diamankan yaitu HW, 49, berperan sebagai bandar, TM, 34, berperan sebagai kasir, WR, 44, MLY, 53, KM, 60, WD, 70, GY, 59, NG, 50, berperan sebagai pemasang. Sedangkan kades MY, 60, berperan sebagai pemasang sekaligus pemilik rumah.

“Barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai dengan berbagai macam pecahan senilai Rp3,28 juta, 13 mata dadu, satu buah tempurung kelapa, satu buah tatakan bulat, dan satu buah meja lapak dadu,” ujar Petrus.

Ia menyampaikan para tersangka judi dadu dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun Sub Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun.

“Masing-masing tersangka kami terapkan pasal sesuai dengan peran dalam permainan judi,” jelas dia.

Selain ulasan tentang perjudian yang melibatkan kades di Boyolali, kabar lain tentang Presiden Jokowi batal berkunjung di Sukoharjo, truk sasak warung dan mobil di Sragen, penyaluran beras di Klaten hingga sejarah orang Jawa di Suriname juga masuk daftar berita terpopuler pagi ini.

Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Kamis (1/2/2024):

Lagi Main Judi di Rumahnya, Kades di Boyolali Digerebek Polisi

Presiden Jokowi Batal Berkunjung dan Main Bola di Sukoharjo, Warga Kecewa

Bagian Setir Dol, Truk Tronton Sasak Warung dan Mobil di Sragen

Depan Sekolah Digunakan Kampanye, Siswa SMPN 2 Solo Terpaksa Belajar di Rumah

Bawaslu Solo Telusuri Isu Truk Bansos Bergambar Gibran dan Jokowi

Lawatan ke Wonogiri, Presiden Jokowi Menginap di Hotel Diafan

Salurkan Bantuan Beras di Klaten, Presiden Jokowi Garansi Kualitasnya Premium

Gagal Menanjak, Truk Muatan Pasir di Ngawi Tabrak Mobil dan Terperosok ke Parit

Melacak Sejarah Kenapa Banyak Orang Jawa di Suriname

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

Klan Badai

Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif, Berikut Indikasinya******

Solopos.com JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak kondusif.

Seperti dilansir Bisnis.com, Hasto merinci ada tiga indikator yang menjadi indikasi tidak kondusifnya kabinet Jokowi saat ini.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, Hasto berpendapat Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.

Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan  testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika ingin rapat kabinet.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Presiden, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan.

“Inilah yang sebenernya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Blak-blakan Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif”

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Musuh di kamar kerja musim semi

Benarkah Gibran Gantikan Mahfud Md jadi Menkopolhukam?******

Dikutip dari Antara,Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menyampaikan akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.

“Ketika bapak presiden memberikan persetujuan tentu ada keppres-nya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Namun yang perlu diketahui, penunjukan Menkopolhukam yang baru akan dilaksanakan secepatnya, alias tidak menunggu hasil Pemilu 2024.

Sementara itu, baru-baru ini muncul rumor bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi sosok yang berpotensi menggantikan Mahfud Md sebagai Menkopolhukam. Wacana tersebut berkembang dalam lini masa di X.

Namun hingga kini, belum diketahui siapa yang layak dan akan dipilih Jokowi untuk mengisi kursi Menkopolhukam tersebut.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Misteri Sosok Pengganti Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Gibran?”

Kutipan Pemberontak

Dibacakan Guru Besar UGM Koentjoro, Berikut Isi Lengkap Petisi Bulaksumur******

“Presiden Jokowi sebagai alumni harusnya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi.”

Serta dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..'” katanya, masih membacakan isi Petisi Bulaksumur.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjnjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

“Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

“Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.”

Terakhir dalam Petisi Bulaksumur itu Koentjoro mengutip petikan kata-kata Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno.

“Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora”