cara melihat pin kredivo

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Survei EPI Center Sebut Prabowo******

SOLO —Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menyebutkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,2% dan berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebesar 21,3% terpaut tipis dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 20,1%. Sisanya sebanyak 8,5% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Elektabilitas Prabowo-Gibran menembus hingga 50,2% artinya diprediksi bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Mursalin, setidaknya ada tiga faktor yang bisa menjelaskan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran. Pertama adalah dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dan diperkuat dengan majunya Gibran sebagai cawapres.

“Majunya Gibran yang notabene putra sulung Jokowi memberi isyarat kuat dukungan mengarah kepada Prabowo, alih-alih Ganjar,” sebut Mursalin sebagaimana dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Jokowi membagi dukungan kepada Ganjar hingga terjadi perpecahan antara Jokowi dengan elite PDI Perjuangan.

“Jokowi akhirnya memilih mendukung Prabowo, mantan rivalnya pada dua kali pemilu,” tambah Mursalin.

Seusai Pemilu 2019, Jokowi menawarkan rekonsiliasi dan mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan dengan memberi posisi sebagai Menteri Pertahanan.

Faktor kedua adalah pergeseran pemilih Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 yang mengikuti arah dukungan Jokowi.

“Terjadi gelombang perpindahan dukungan, pemilih yang awalnya masih mendukung Ganjar kini beralih sepenuhnya mendukung Prabowo,” jelas Mursalin.

Praktis pemilih Ganjar sekarang lebih didominasi pemilih PDI Perjuangan. Terlihat dari elektabilitas Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan hanya berselisih sedikit.

“Faktor ketiga, yaitu korelasi antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas capres-cawapres yang didukung Jokowi,” sebut Mursalin menambahkan.

Publik yang merasa puas cenderung mendukung Prabowo-Gibran, sisanya diperebutkan oleh Ganjar-Mahfud. Sebaliknya, publik yang merasa tidak puas cenderung memilih Anies-Muhaimin yang menyuarakan jargon perubahan.

“Wacana keberlanjutan versus perubahan menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan publik memilih capres-cawapres,” ujar Mursalin.

Dengan sisa waktu menuju pencoblosan kurang dari sebulan lagi, kecil kemungkinan bakal terjadi perubahan signifikan pada peta kontestasi Pilpres 2024.

“Pemilu diperkirakan bakal finis pada 14 Februari 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran,” tambah Mursalin.

Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9-15 Januari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random samplingdengan margin of errorsekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Era Abadi

Mobilisasi Internal NU untuk Dukung Prabowo******

SALATIGA— Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi isu mobilisasi internal Nahdlatul Ulama atau NU untuk mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ganjar pun mengaku tetap yakin jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjaga netralitas pada Pemilu atau Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024). Ganjar menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan cendekiawan NU, Nadrisyah Hosen atau Gus Nadir, yang mengaku ada mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Saya belum mendengar sih [penyataan itu], cuma waktu kemarin ulang tahun kode-kode saja. Tapi kalau kita politisi pahamlah, rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana,” kata Ganjar di Gedung Kopri, Kota Salatiga, Selasa.

Meski begitu, Ganjar menyakini bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bisa menampatkan NU dalam posisi yang tetap netral pada Pemilu atau Pilpres 2024. “Saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Saya yakin Gus Yahya bisa malaksanakan itu,” kata Ganjar.

Menurutnya, terkait dengan adanya kader-kader NU yang memiliki pilihan itu sudah menjadi hal yang wajar. “Bahwa kalau ada kader-kader NU yang punya pilihan itu sudah sunnatullah-nya begitu,” kata Ganjar.

Sebelumnya, pada Minggu (21/1/2024) PBNU telah menonaktifkan 63 fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Penonaktifan itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Di antaranya nama-nama yang dinonaktifkan pada jajaran Mustasyar itu antara lain mantan Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB, Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, di tingkat jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH. Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH. Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).

Berbahagialah para gadis petani

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.

Dianhuang

Jokowi Bilang Ini Soal Acungan 2 Jari dari Mobilnya saat Kunjungan di Salatiga******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal acungan dua jari yang terlihat dari mobil iring-iringan presiden saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin (22/1/2024).

“Ya, kan menyenangkan, menyenangkan,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Pose salam dua jari tersebut menjadi sorotan karena terlihat dari mobil yang dinaiki Jokowi dan Iriana dengan plat merah bertuliskan “Indonesia 1”.

Dalam video yang beredar di platform media sosial X, masyarakat Kota Salatiga yang diduga sebagian besar merupakan simpatisan PDI Perjuangan terlihat mengacungkan tiga jari sambil bersorak “Ganjar-Mahfud”.

Hal itu dilakukan warga tersebut untuk memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 itu.

Mendapat reaksi tersebut, salam pose dua jari terlihat dari mobil iring-iringan Jokowi yang melintasi jalan itu.

Pose dua jari itu seolah-olah memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran adalah putra sulung Jokowi dan Iriana.

Ketika ditanya lebih lanjut soal respons yang dianggap menyenangkan tersebut, Jokowi hanya menjawab normatif.

“Enggak tau, ya; menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan,” kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara di Halim Perdanakusuma, Rabu, ialah Prabowo Subianto selaku menteri pertahanan yang menyerahkan pesawat Super Hercules C-130-J30 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Fenghuang

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”