bank 388 slot

Tuan yang lemah

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Meneropong Harga Komoditas Penopang Ekspor dan Ekonomi RI******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,72 persen secara tahunan pada kuartal III 2022, salah satunya ditopang oleh kinerja ekspor. 

Dalam hal ini, beberapa komoditas unggulan menjadi andalan dalam menjaga kinerja ekspor seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan besi/baja.

"Kita lihat bahwa neraca dagang RI surplus US,92 miliar, tumbuh 12,58 persen (yoy). Kalau diperhatikan surplus tersebut dari beberapa komoditas unggulan, seperti batu bara US,31 miliar, kelapa sawit ekspornya capai US,95 miliar, besi baja ekspor US,38 miliar," ungkap kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Mengutip tradingeconomic.com, harga batu bara terus naik sejak perang atau awal 2022. Tercatat, pada Februari 2022, harga batu bara masih di level US9,5 per ton.

Harga ini terus mendaki hingga menyentuh level tertinggi pada 6 September 2022, yakni US7,8 per ton. Artinya harga komoditas fosil itu naik lebih dari dua kali lipat.

Namun, memasuki Desember 2022, harga batu bara berada turun menjadi di level US8 hingga US3 per ton. Meski begitu harga ini masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang.

Selain batu bara, harga CPO juga sempat melesat dan menopang ekonomi Indonesia. Tercatat harga CPO terus naik dari 4.778 ringgit Malaysia pada Januari 2022, hingga mencapai puncak tertinggi 7.116 ringgit Malaysia pada 29 April 2022. Sayangnya, harga CPO kembali tergelincir ke level 3.918 ringgit Malaysia per ton pada awal Desember 2022.

Melihat kondisi tersebut, apakah komoditas-komoditas itu masih bisa menjadi andalan di 2023 atau Tahun Kelinci Air?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga dan ekspor Indonesia masih akan ditopang oleh komoditas-komoditas tersebut.

Menurutnya, batu bara dan CPO akan tetap memainkan peran sebagai penghasil devisa nasional, baik di tahun depan maupun tahun-tahun mendatang.

"Negara seperti China akan menjadi importir utama batu bara nasional, sama seperti tahun-tahun kemarin. Transisi menuju energi bersih membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi peran batu bara masih tetap penting bagi China sebagai sumber energi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Hal yang sama juga berlaku untuk CPO. Ronny mengatakan meski Eropa masih mempersoalkan CPO dari Indonesia, peran CPO masih akan tetap penting sebagai penghasil devisa nasional. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah mengupayakan agar pasar Eropa untuk CPO bisa segera diganti dengan pasar yang baru.

Di sisi lain, ia mengatakan lonjakan harga tak terkait langsung dengan ekspor komoditas nasional. Dengan demikian, meskipun harga tidak terlalu melonjak tinggi, aktivitas ekspor komoditas tersebut akan tetap berlangsung.

"Karena selama ini memang demikian. Hanya margin keuntungannya yang berkurang, yang berimbas pada nominal devisa nasional," jelas Ronny.

Perlu eksplorasi komoditas baru

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Buruh Tolak Keras Dalih Pengusaha soal Outsourcing: Perbudakan Modern******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menegaskan pihaknya menentang keras tenaga alih daya alias outsourcing. Menurutnya, konsep kerja tersebut adalah wujud perbudakan modern. Padahal, pekerja adalah manusia, bukan robot.

"Sebagai Presiden Partai Buruh yang kebetulan sudah 3 periode, isu outsourcingatau dalam bahasa lainnya kami menyebut precarious workatau sebagian di internasional menyebut casual work, itu memang ditentang karena ini adalah modern slavery(perbudakan modern)," katanya dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Iqbal menjelaskan konsepoutsourcingmerugikan buruh karena bekerja kepada perusahaan melalui perantara agen. Salah satu petaka datang ketika buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal mengatakan buruh akan ditolak kedua pihak, baik perusahaan maupun agen, saat menuntut hak mendapatkan pesangon.

Ia juga menyinggung istilah easy hiring easy firingyang sering digunakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya hal tersebut sama maknanya dengan outsourcing.

"Tapi dia (pengusaha) lupa bahwa pekerja itu manusia, bukan robot. Dia (pekerja) juga ingin masa depan, harus dilindungi. Bagaimana Anda bisa melindungi kalau bekerja di satu perusahaan, tapi gak punya hubungan kerja dengan perusahaan itu, yang ada hanya agen outsourcing.Nah, agen outsourcinghanya menerima fee. Apa bedanya dengan perbudakan?" pungkasnya.

Melihat hal itu, Presiden Partai Buruh tersebut tegas menyampaikan bahwa Perppu Ciptaker yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pengujung 2022 menyimpan kekeliruan.

Padahal, Iqbal mengaku Partai Buruh sudah melakukan diskusi dan kesepahaman bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, lalu menyampaikan usulan kepada pemerintah dalam bentuk 9 poin utama.

Salah satu poin yang disampaikan adalah soal outsourcingalias tenaga ahli daya.

"Di dalam UU Ciptaker outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, kemudian juga berlaku seumur hidup. Di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, nampaknya si pembuat perppu ingin mencoba mengubah untuk membatasi, tapi jadi makin membingungkan, bahkan merugikan buruh," jelas Iqbal.

Perppu Ciptaker tetap tidak mengatur batasan jenis pekerjaan outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Ketentuan soaloutsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker.

Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing.Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok. Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Buwas Sebut Beras Impor Sudah Masuk 300 Ribu Ton******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan beras imporyang telah masuk ke Indonesia hingga saat ini berjumlah 300 ribu ton dari target 500 ribu ton.

Sisa beras impor disebut sedang dalam perjalanan dan paling lama masuk ke Indonesia pada 15 Februari mendatang.

"Impor yang sudah masuk 300 (ribu) lebih dari 500 (ribu), sisanya ini sekarang di lautan dan pelabuhan, tunggu bongkar. Sebenarnya sudah diprioritaskan hanya karena cuaca, kalau enggak berasnya bisa rusak" ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas menjelaskan target CBP rencananya dipenuhi dengan 500 ribu beras dalam negeri dan beras impor 500 ribu ton.

Sementara itu, Bulog ditugaskan memenuhi target CBP tahun ini sebanyak 2,4 juta ton. Untuk memenuhi target itu, Buwas mengatakan pihaknya akan memenuhi dengan beras dalam negeri.

Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang.

"Kita akan mengutamakan produk dalam negeri yang oleh prediksi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementan (Kementerian Pertanian) bahwasanya mulai Februari pertengahan sudah mulai ada panen di beberapa wilayah, tapi mulai panen start-nya itu yang dianggap panen raya mulainya Maret," ujar Buwas.

Bulog menargetkan saat panen raya nanti bisa menyerap gabah untuk memenuhi 70 persen target CBP tahun ini dan kemudian sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu.

Buwas menambahkan petani nantinya tidak lagi perlu menjual gabah kering giling (GKG) ke Bulog, tetapi cukup gabah kering panen (GKP). Nantinya, GKG diolah di infrastruktur milik Bulog dari mulai pengeringan hingga diolah menjadi beras.

"Harapan saya tentunya kita akan membuat beras sendiri dengan harga yang murah," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Dewa Perang Abadi

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja