slot suster

Hanya dihormati

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Ahok Nyatakan Mundur dari Komisaris Pertamina******

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan alasannya mundur dari Pertamina tak lain untuk mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” tandasnya.

Sebelumnya Ahok memang membuka peluang untuk turun gunung mengampanyekan Ganjar-Mahfud. Ahok menegaskan hal itu bisa saja dilakukan apabila ditugaskan oleh PDIP.

“Bisa saja [mengampanyekan pasangan calon nomor urut 03] jika ditugaskan oleh partai,” ujar Ahok saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat pada Selasa (30/1/2024) malam.

Tetapi karena jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok tidak bisa ikut menjadi tim kampanye Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Larangan itu diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu (PKPU Kampanye).

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,” ujar Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengutip Pasal 280 ayat (2) huruf d UU Pemilu juncto Pasal 72 ayat (4) Jusuf d PKPU Kampanye.

Kini, arah politik Ahok pun sudah jelas dengan menyatakan mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina demi mendukung kampanye Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Bajingan Hiburan China

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Warisan serba profesional dari dunia lain

Prabowo Sebut Makan Bergizi Solusi Masalah Kesehatan Indonesia******

Ganjar menyebut program promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pengetahuan kesehatan, minimal untuk diri sendiri, dimulai dengan olahraga, makan sehat, hidup bersih. Tahap berikutnya faskes sampai ke desa. Satu desa satu faskes satu nakes. Ketika UU sebelumnya mengatur anggaran dipotong mestinya harus dikembalikan,” katanya.

Capres nomor urut 3 itu menambahkan, angka harapan hidup akan semakin tinggi jika masyarakat mendapat layanan kesehatan dan hiburan yang baik, sehingga mereka bisa merasakan hidup yang lebih nyaman.

Menanggapi jawaban tersebut, Anies Baswedan menyampaikan, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah puskesmas yang terlalu fokus pada sisi kuratif.

“Urusan kesehatan hanya ada di Kemenkes. Padahal masalah kesehatan kebanyakan disebabkan pola hidup tidak sehat. Maka, program promotif, preventif, kuratif, harus seimbang. Sebagai contoh yang kami lakukan di Jakarta, penyediaan air bersih di Karimunjawa, membuat taman hijau, trotoar, serta menggelar festival olahraga,” tutur dia.

Dewa Bela Diri Syura

Jelang Debat Capres 2024, Prabowo Fokus Latihan: Takut Dikasih Nilai Rendah******

Prabowo juga mengaku ingin melakukan persiapan matang supaya tidak mendapatkan penilaian jelek dari masyarakat maupun rivalnya.

“Jadi, aku juga mau latihan, takut dikasih nilai rendah lagi,” imbuhnya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Gibran mengaku sudah memberikan beberapa masukan kepada Prabowo untuk debat capres-cawapres kelima.

“Ya, ada beberapa masukan sesuai tema, ya. Ya, lihat aja besok, ya,” kata Gibran singkat kepada awak media.

Debat Kelima Capres Pemilu 2024 akan mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima akan diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, dan merupakan debat terakhir.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik”