slot gacor online hari ini

Sayap Beku

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Berjalan-jalan dalam kiamat

BEI Ancam Setop Sementara Perdagangan Saham Krakatau Steel******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengancam akan menghentikan perdagangan sahamsementara atau suspensi saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) apabila mereka tidak menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2022 sampai dengan akhir Juni 2023.

"Apabila belum menyampaikan atau belum bayar denda, KRAS bisa di-suspend," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Nyoman menyebut pihaknya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), serta Surat Peringatan Kedua (SP2) yang disertai dengan pemberian denda sebesar Rp50 juta kepada KRAS, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022.

Sampai saat ini, PT Krakatau Steel Tbk belum menyampaikan penjelasan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022 teraudit.

Namun demikian, Krakatau Steel telah menyampaikan laporan keuangan kuartal I- 2023 pada 30 April 2023, yang mencatatkan rugi bersih senilai US,263 juta atau memburuk dibandingkan membukukan laba bersih US,459 juta pada periode sama 2022.

Perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 2,05 persen (yoy) menjadi US9,8 juta pada kuartal I-2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US5,9 juta.

Berdasarkan Ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, BEI memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50 juga kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Teraudit yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

[Gambas:Video CNN]

Zootopia Masa Depan

Menteri PUPR Respons Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Menurut Basuki, pihaknya hanya mengevaluasi performa pengerjaan kontrak-kontrak proyek yang digarap dua BUMN Karya tersebut. Adapun keuangan maupun aksi korporasi merupakan kewenangan Kementerian BUMN, bukan Kementerian PUPR.

"Kalau kami evaluasinya kan dari kontrak-kontrak yang didapatkan dari PUPR. Itu yang kita selamatkan untuk dikerjakan. Kalau yang tentang laporan dan kondisi keuangan, itu kan sudah domainnya corporate action, itu domainnya di Kementerian BUMN," beber Basuki, dikutip DetikFinance, Rabu (7/6).

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA ini dihembuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia menyampaikan kecurigaan tersebut di depan Komisi VI DPR RI.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan dua BUMN karya itu selalu mengklaim untung dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Garuda Bersiap Longgarkan Penggunaan Masker di Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk mulai melonggarkan syarat dan protokol kesehatanbagi penumpang mereka, utamanya mengenai kewajiban menggunakan maskerpada saat melaksanakan perjalanan.

Pelonggaran kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dilakukan merujuk pada kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Dengan diberlakukannya SE Kemenhub tersebut, saat ini Garuda Indonesia siap mengimplementasikan penyesuaian protokol kesehatan pada layanan penerbangan khususnya terkait dengan aturan penggunaan masker bagi penumpang, di mana sesuai dengan ketentuan dari Kemenhub tersebut para penumpang yang dalam keadaan sehat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (12/6) ini.

"Kebijakan tersebut melengkapi berbagai Ketentuan pelaku perjalanan bagi perjalanan orang dengan transportasi udara di masa transisi endemi covid-19," katanya.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, Irfan mengatakan awak kabin yang bertugas juga akan mulai mengimplementasikan peniadaan penggunaan masker secara bertahap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.

"Tentunya berbagai penyesuaian penerapan prokes di masa transisi endemi ini akan kami lakukan secara bertahap dengan mengkaji kebutuhan penyesuaian layanan masyarakat di tengah masa adaptasi normalisasi layanan di masa transisi endemi", jelas Irfan.

"Kesiapan penerapan penyesuaian prokes melalui optimalisasi berbagai lini layanan ini menjadi upaya kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa melalui sinergitas bersama berbagai stakeholderpenerbangan baik dalam prosedur pre flight, in flighthingga post flight," jelas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Gerbang Bayangan Langit

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.